Sabtu, 01 Oktober 2022


Transformasi Kebijakan Pupuk Sebuah Keniscayaan

29 Okt 2021, 09:54 WIBEditor : Yulianto

Petani sedang memberikan pupuk | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kebijakan subsidi pupuk ibarat jalan panjang yang berliku dan terjal. Berkali-kali terjadi perubahan regulasi yang mengatur komoditas penyubur tanaman ini. Dari mulai sistem penyaluran terbuka hingga kemudian berubah menjadi tertutup melalui sistem e-RDKK.

Namun persoalan belum kunjung tuntas. Berbagai institusi pun menyoroti persoalan pupuk ini. Misalnya, Ombudsman RI kini tengah menjaring pendapat untuk mendapat masukan dalam tata kelola pupuk susbidi. Begitu juga DPR RI, khususnya Komisi IV yang telah membuat Panja Pupuk Subsidi.  

Sementara itu Dewan Guru Besar IPB menggelar Forum Grup Discussion (FGD) Transformasi Kebijakan Pupuk sebanyak enam kali. Alhasil telah dikeluarkan 10 rekomendasi transformasi kebijakan pupuk. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian membentuk Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Besubsidi.

BACA JUGA:

Inilah-Dua-Opsi-Transformasi-Kebijakan-Pupuk

Skema-Pupuk-Subsidi-Kemenko-Perekonomian-Siapkan-Dua-Alternatif

Transformasi-Subsidi-Pupuk-Ini-Rekomendasi-IPB

Perubahan Kebijakan Pupuk

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1970. Dalam perkembangannya sistem subsidi mengalami perubahan. Namun kebijakan subsidi pupuk tersebut kerap menimbulkan polemik dan gejolak di publik.

Secara garis besar persoalan subsidi pupuk tersebut terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, belum optimalnya penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk subsidi, hingga permasalah kelangkaan pupuk  bersubsidi di petani. Bahkan awal 2021, Presiden Joko Widodo pun meminta adanya evaluasi terhadap subsidi pupuk.

“Pupuk bersubsidi menjadi masalah klasik yang terjadi terus menerus setiap tahun, Presiden bahkan memberi perhatian khusus,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Legislatif kata Sudin, sangat mendukung kebijakan pemerintah mengenai pupuk subsidi untuk berlanjut terus. Hal ini penting untuk memastikan dukungan pemerintah bagi petani, kelompok tani dan semua stakeholder di sektor pertanian agar menjadi berdaya dan makmur.

Namun, ia meminta, perlu perbaikan mekanisme dan sistem penyaluran sehingga prinsip 6 T (tepat jumlah, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu bisa terpenuhi dan tercapai. Data e-RDKK menjadi satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus, karena inilah basis penetapan jumlah pupuk subsidi yang harus disiapkan pemerintah,” katanya.

Legislator yang mewakili Dapil Lampung I ini menyampaikan, rekomendasi DPR mengenai e-RDKK ini adalah ditetapkan selama 5 tahun. Namun ia juga meminta agar setiap tahun pemerintah harus mengcek ulang untuk memastikan realitas di lapangan. Hal ini menjadi penting karena pemerintah hanya menyiapkan 9 juta ton pupuk subsidi, sementara permintaannya mencapai 30 juta ton.

Sementara itu Guru Besar Universitas Hasanuddin, Ambo Ala juga menegaskan,  perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pemberian pupuk subsidi, terutama untuk menjamin 6 Tepat. Usulkan pengawasan, Ambo menyarankan bisa meniru Thailand yang dikoordinasikan Badan Litbang Pertanian, bahkan lembaga tersebut diberikan hak untuk menyidak.

“Di Litbang ada profesor dan labortarium, karena persoalan pupuk bukan hanya subsidi, tapi juga kualitasnya, sehingga maka mutu dapat terjamian,” katanya. Karena itu, Ambo meminta, pemerintah mengkaji betul subsidi pupuk ini karena sudah cukup lama dan nilainya sangat besar.

“Tapi saya ingatkan tranformasi kebijakan tidak bisa radikal, karena bukan membjerikan solusi, tapi justru banyak mudaratanya. Saya dukung transformasinya perlu ada tahapan,” tambah Ambo saat FGD Transformasi Kebijakan Subsidi Pupuk yang digelar Dewan Guru Besar IPB di Jakarta, Kamis (28/10).

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018