
Tata kelola pupuk subsidi yang baru
Pemerintah melalui Ditjen PSP juga menegaskan kebijakan baru yang diatur tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi tidak mengurangi hak petani, melainkan justru memperluas sasaran penerima agar lebih merata. “Petani tidak perlu khawatir, ketersediaan pupuk bersubsidi masih aman. Mereka tetap bisa menebus sesuai e-RDKK, sehingga proses usaha tani tidak akan terganggu,” kata Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Ditjen PSP, Yustina Retno Widiati.
Berdasarkan aturan terbaru, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan telah terdaftar di e-RDKK. Syarat luas lahan penerima tidak berubah, yakni maksimal 2 ha, termasuk yang tergabung dalam LMDH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Komoditas yang mendapatkan subsidi pun masih mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu, serta hortikultura meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih. Untuk sektor perkebunan, pupuk subsidi dialokasikan pada komoditas kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Yustina juga mengungkapkan, jenis pupuk yang disediakan juga mengalami perluasan. Jika sebelumnya pupuk subsidi hanya mencakup Urea, NPK 15-10-12, NPK formula khusus, dan pupuk organik, maka pada aturan baru ditambahkan ZA khusus untuk tanaman tebu serta SP-36.
”Penambahan jenis pupuk ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan spesifik di lapangan sehingga hasil pertanian maupun sektor baru yang mendapat alokasi dapat meningkat produktivitasnya,” ujarnya.
Mekanisme penetapan alokasi pun lebih sederhana dibanding aturan sebelumnya. Jika dahulu harus melalui rakor Menko Perekonomian bersama Kementan serta menunggu SK gubernur dan bupati, kini cukup dilakukan melalui rakor Menko Pangan dan Kementan, kemudian ditetapkan dengan SK kepala dinas di provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami ingin mekanisme distribusi lebih cepat dan sederhana. Petani tidak perlu lagi menunggu proses yang berbelit, cukup dengan koordinasi antara pusat dan daerah, pupuk bisa segera sampai ke tangan mereka,” tegas Yustina.
Alur penyaluran pupuk subsidi juga berubah. Sebelumnya distribusi dilakukan melalui BUMN pupuk, distributor, pengecer, baru sampai ke petani. Dalam aturan baru, peran distributor ditempatkan dalam koridor tanggung jawab BUMN pupuk, dan penyaluran diarahkan langsung ke titik serah yang terdiri atas pengecer, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), maupun koperasi. “Dari titik serah inilah petani dapat langsung menebus pupuk,” ujarnya.
Proses bisnis pupuk subsidi tetap melewati beberapa tahap penting. Dimulai dari perencanaan melalui pembukaan pendaftaran e-RDKK, kemudian dilakukan penetapan alokasi di tingkat pusat oleh Kementan, di tingkat provinsi oleh kepala dinas, hingga tingkat kabupaten/kota. Tahap berikutnya adalah penyaluran yang dilaksanakan produsen pupuk hingga tiba di titik serah.
”Setelah itu dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim lapangan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar ditebus petani yang berhak. Jika hasil verifikasi sesuai, maka proses dilanjutkan dengan penagihan dan pembayaran pihak terkait,” tuturnya.
Yustina menegaskan, koordinasi menjadi kunci keberhasilan dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Koordinasi sangat penting agar pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan. “Semua pihak harus terlibat aktif mulai dari perencanaan hingga penyaluran, termasuk penyuluh, admin daerah, dan kelompok tani. Dengan begitu, hak petani yang telah terdaftar dalam e-RDKK dapat benar-benar terpenuhi,” katanya.
Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Selain menjaga ketersediaan pupuk bagi petani, perluasan sektor penerima ke bidang perikanan juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.