Rabu, 12 Desember 2018


Jaga Kepercayaan Konsumen, Produk Perikanan Wajib Bebas Residu

03 Des 2018, 14:46 WIBEditor : Gesha

Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menuturkan jika produk perikanan yang dihasilkan pelaku usaha perikanan harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek mutu dan keamanan pangannya. | Sumber Foto:HUMAS DJPB

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Keamanan pangan menjadi kunci penting dalam konsumsi, termasuk produk perikanan di dalam negeri maupun tujuan ekspor. Karenanya, produk perikanan wajib terbebas dari residu.

"Keamanan produk akuakultur merupakan bentuk tanggungjawab kita. Aspek keamanan pangan harus dikedepankan untuk menjamin kesehatan masyarakat sebagaimana amanat dalam UU nomor 18 tahun 2012  tentang  Ketahanan Pangan,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto. 

Hal ini terlihat dari tren konsumsi ikan yang kian meningkat dan subsektor akuakultur harus menjadi yang terdepan dalam mensuplai kebutuhan tersebut.

Karena itu, produk yang dihasilkan pun harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek mutu dan keamanannya.

Dengan dikekuarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 39 tahun 2015 tentang Pengendalian Residu Obat Ikan, Kimia dan Kontaminan, semua produk akuakultur yang dipasarkan ke konsumen harus  aman.

“Berdasarkan data hasil monitoring residu dari tahun 2010 - 2018 menunjukkan bahwa data hasil uji non compiant (NC) terus menurun. Bahkan data hingga triwulan IV tahun 2018 belum ada sampel yang terdeteksi mengandung residu atau non compiant,” jelas Slamet.

Slamet juga mengatakan, dari pembangunan sistem monitoring residu nasional tersebut telah berhasil meningkatkan kepuasan para buyer terhadap kualitas produk perikanan Indonesia.

Terbukti, sampai saat ini Indonesia belum pernah mendapat laporan atau surat Rapid Allert System For Food and Feed (RASFF) dari negara buyer khususnya terkait cemaran atau residu pada produk perikanan budidaya kita yang di ekspor. 

“Ini adalah suatu prestasi yang dapat kita banggakan bersama, karena berkat kerja keras kita bersama selama ini, produk perikanan budidaya yang diekspor memiliki daya saing dan nilai jual yang sangat kompetitif,” kata Slamet.

Proses Budidaya

Seperti diketahui, beberapa bulan lalu Tim Auditor dari DG Sante, Uni Eropa (UE) telah melakukan audit sistem mutu dan keamanan pangan di 2 provinsi yakni Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Dari draft laporan hasil investigasi yang diterima KKP menunjukkan bahwa temuan tersebut sebagian besar  tidak bersifat mayor (bukan masalah besar).

Artinya lebih terhadap kesesuian persyaratan antara regulasi nasional dengan regulasi yang berlaku di UE.

Tim auditor UE juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk bisa meyakinkan konsumen masyarakat UE terhadap keamanan pangan produk perikanan Indonesia. 

Dalam draft laporan auditnya, Tim auditor UE  pun memberi 3 rekomendasi. 

Ketiga rekomendasi tersebut secara garis besar  terkait dengan : (1) Ruang lingkup NRMP harus sudah mencakup kegiatan pembenihan, substansi uji erythromycin serta  lokasi yang ekspor ke UE yang harus disampling meskipun dari segi produksi masih relatif rendah.

(2) Penerapan ISO 17025 di laboratorium harus dioptimalkan termasuk kegiatan validasi dan tindak lanjut hasil profisiensi test.

(3). Tindak lanjut dan investigasi yang dilakukan terhaap unit budidaya yang terdeteksi residu harus diperluas ke kolam/tambak dan lingkungan sekitarnya.

"Rekomendasi UE ini, tentunya menjadi PR bersama untuk secara konsisten melaksanakan rekomendasi tersebut dan ini baik sebagai bahan acuan kebijakan sistem pengendalian residu nasional,” kata Slamet.

Slamet juga mengatakan,  dalam rangka menyukseskan program monitoring residu diharapkan prosedur monitoring residu bisa dijalankan oleh semua pihak yang terlibat.

Diantaranya,  mulai dari pengambilan sampel sesuai alokasi sampel, pengiriman sampel, pengujian dan input data di setiap tahapan.

“Tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi penggunaan anggaran, penempatan personil/SDM yang kompeten  pelaksana monitoring residu, dan upaya pengembangan kapasitas  laboratorium penguji residu yang perlu dilakukan terus menerus,” kata Slamet.

Menindaklanjuti rekomendasi UE tersebut KKP akan mendorong pemetaan rencana aksi mulai dari pusat, provinsi maupun laboratorium.

Perencanaan, implementasi yang didukung dengan ketersediaan regulasi dan Standar Operaional Prosedur (SOP) yang sudah diharmonisasikan dengan regulasi internasional menjadi fokus perhatian.

Reporter : Indarto
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018