TABLOIDSINARTANI.COM, Semarang --- Perencanaan akan sangat menentukan pemanfaatan anggaran. Karena itu dengan kegiatan Protani diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman tentang arah kebijakan perencanaan program/kegiatan dan layanan pertanian berbasis kebutuhan mendasar masyarakat.

“Melalui kegiatan Protani mampu memberikan perbaikan perencanaan, sehingga anggaran pertanian benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani,” kata Inspektur Investigasi, Itjen Kementerian Pertanian, Sotarduga Hutabarat saat  Kegiatan Pembinaan Integritas Program dan Layanan Pertanian melalui “Protani” di Semarang, Senin (25/3).

Kegiatan Protani ungkap Sotarduga juga untuk mencari solusi guna mengurangi permasalahan yang terjadi pada tahap perencanaan. Dengan demikian, program/kegiatan dan pelayanan pertanian lebih efektif dan efisien serta dapat dinikmati langsung petani/masyarakat.

Menurutnya, optimalisasi dan efektivitas perencanaan program/kegiatan dapat dilakukan dengan membangun sistem pengendalian intern, komite integritas, peran serta masyarakat (klien) untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan berkelanjutan dan pelayanan pertanian yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Inspektur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa mengatakan, dalam membuat perencanaan pembangunan di Jawa Tengah, pihaknya sudah melalui tahap Musrenbang wilayah. Dalam Musrenbang itu, semua pihak mengusulkan program dan kegiatannya melalui e-planning dan e-budgeting. Sedangkan dalam pengawasan melalui e-controlling.

“Dengan demikian semuanya menjadi satu kesatuan dan transparansi. Jika ada laporan penyimpangan dalam pelaksanaan di SKPD, maka akan langsung ditindaklanjuti. Selain itu juga bisa diketahui apakah laporan sudah ditindaklanjuti SKPD,” katanya seraya menambahkan, termasuk laporan yang masuk melalui sosial media Gubernur Jawa Tengah.

Alhasil lanjut Hendri, Pemprov Jawa Tengah mendapat nilai 80 dan temuan dari BKP menurun dan kerugian materi juga berkurang. Apalagi setiap temuan dari BKP langusng ditindaklanjuti. “Kasus yang masih terbesar adalah dalam kegiatan infrastruktur. Saat ini yang juga menjadi pekerjaan rumah adalah dana desa dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Hendri mengakui, korupsi adalah salah satu tantangan yang dihadapi bangsa. Bahkan jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka akan menjadi bahaya bagi negara. Apalagi dengan kondisi APBN yang kian terbatas, korupsi menyebabkan kemampuan negara juga makin terbatas untuk kesejahteraan rakyat.

"Upaya melawan korupsi juga kami lakukan. Kami melakukan berbagai kegiatan, seperti penyuluhan terhadap masalah gratifikasi dan perizinan satu pintu. Kami juga bekerjasama dengan KPK dengan mengirim ASN untuk belajar di KPK. Bahkan kita juga minta Bupati untuk ikut workshop di KPK,” tuturnya.