TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA – Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk dalam sektor pertanian, pengolahan hasil pangan, dan pengembangan usaha berbasis komunitas. Namun, penguatan peran ekonomi perempuan membutuhkan dukungan yang lebih luas, mulai dari kebijakan, peningkatan kapasitas, akses pasar, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Wanita Tani Indonesia HKTI, Dr. Hj. Farahdibha Tenrilemba, S.S., M.Kes., dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026, yang berlangsung di Menara Radius Prawiro, kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Senin (9/11).

Konferensi bertema “The Revival of Women in National Economic Development” tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menghadirkan akademisi, praktisi, dan tokoh perempuan dari berbagai negara.

Dalam forum internasional tersebut, Farahdibha berkontribusi sebagai penulis buku, narasumber, sekaligus moderator diskusi.

Sebagai salah satu narasumber sesi ketiga bertema “Weaving Policy and Action: Community-Based Solution and Policy Approaches”, Farahdibha memaparkan pendekatan Multisectoral Collaborative Model for Women’s Economic Empowerment, yaitu model kolaborasi multisektoral yang menempatkan perempuan dan komunitas ekonominya sebagai pusat pemberdayaan.

Model tersebut didukung lima pilar utama, yakni pemerintah, akademisi dan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan komunitas, sektor swasta, serta ekosistem digital.

“Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya dibebankan kepada perempuan itu sendiri. Saya menawarkan model kolaborasi multisektoral dengan lima pilar utama yang saling terhubung, dengan perempuan dan komunitas ekonominya berada di pusat pemberdayaan,” ujar Farahdibha.

Dalam konteks pertanian, pendekatan tersebut dinilai relevan untuk memperkuat peran perempuan yang terlibat dalam berbagai mata rantai ekonomi pangan, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga pengelolaan usaha keluarga.

Perempuan tani tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pertanian, tetapi juga memiliki potensi sebagai pelaku usaha, penggerak kelompok ekonomi, serta pengambil keputusan dalam pengembangan ekonomi keluarga dan komunitas.

Menurut Farahdibha, penguatan ekonomi perempuan tani perlu didukung oleh kebijakan yang responsif, akses terhadap pengetahuan dan teknologi, kelembagaan komunitas yang kuat, serta kemitraan usaha yang membuka kesempatan ekonomi lebih luas.

“Ketika kelima pilar tersebut bergerak secara kolaboratif, perempuan tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga, komunitas, hingga berkontribusi pada perekonomian nasional,” lanjutnya.

Farahdibha juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam memperluas peluang ekonomi perempuan, termasuk bagi pelaku usaha pertanian dan pangan.

Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu perempuan mengakses informasi pasar, mempromosikan produk, mengembangkan jejaring pelanggan, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha.

Bagi perempuan tani dan pelaku usaha pangan skala mikro, akses terhadap pemasaran digital berpotensi memperpendek rantai distribusi dan memperluas jangkauan pasar.

Namun, digitalisasi perlu disertai peningkatan literasi, pendampingan, dan dukungan infrastruktur agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh perempuan di wilayah perdesaan.

Dalam model lima pilar yang diperkenalkannya, ekosistem digital menjadi salah satu unsur penting yang menghubungkan pengetahuan, pasar, dan peluang ekonomi.

Sementara itu, organisasi perempuan dan kelompok tani dapat berperan sebagai penggerak komunitas yang menjembatani kebutuhan anggota dengan berbagai sumber daya dan mitra pembangunan.

Selain menjadi narasumber, Farahdibha juga berkontribusi sebagai salah satu penulis buku “Menenun Kemandirian Ekonomi Perempuan Indonesia” yang diterbitkan IPB Press dan diluncurkan dalam rangkaian ICMW 2026.

Buku setebal 598 halaman tersebut merupakan karya kolaboratif 39 penulis dengan 30 tulisan yang membahas berbagai dimensi kemandirian ekonomi perempuan.

Tulisan Farahdibha yang dimulai pada halaman 379 berjudul “Praktik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Komunitas di Indonesia”.

Melalui tulisan tersebut, ia mengangkat pentingnya modal sosial, transformasi digital, serta kolaborasi multipihak dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan.

Pendekatan berbasis komunitas tersebut memiliki relevansi dengan penguatan kelompok perempuan tani, koperasi, dan usaha mikro berbasis pangan, yang membutuhkan jejaring kepercayaan, kerja sama, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.

Sebagai akademisi di Universitas Respati Indonesia sekaligus Sekretaris Jenderal Wanita Tani Indonesia HKTI, Farahdibha melihat pentingnya menghubungkan kajian akademik dengan kebutuhan praktis masyarakat, termasuk perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian.

 Dalam sesi ketiga ICMW 2026, Farahdibha berbagi forum bersama Dr. Mien Teah dari Curtin University, Australia, yang membahas peran perempuan dalam UMKM dan kewirausahaan, serta Dr. Irum Saba dari Pakistan yang mengangkat tantangan dan inovasi dalam keuangan syariah.

Sebelumnya, Farahdibha juga dipercaya menjadi moderator sesi pertama bertema “Women at the Forefront: Highlighting Women’s Contributions in the Digital Era”, yang menghadirkan Prof. Madina Mansurova dari Kazakhstan dan Deva Rachman dari LPDB Koperasi, bersama sejumlah akademisi dan penulis lainnya.

Melalui keterlibatan tersebut, Farahdibha turut membawa perspektif pemberdayaan berbasis komunitas ke dalam dialog internasional mengenai peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

Farahdibha menilai bahwa penguatan ekonomi perempuan perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas, termasuk pengembangan ekonomi pertanian dan ketahanan pangan.

Sebagai Sekretaris Jenderal Wanita Tani Indonesia HKTI, ia mendorong pentingnya kerja sama antara organisasi perempuan tani, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas kesempatan ekonomi bagi perempuan.

Penguatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan usaha, pengolahan hasil pertanian, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi dapat memberikan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Melalui model kolaborasi multisektoral lima pilar, pemberdayaan perempuan tani diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam rantai nilai pertanian dan pengambilan keputusan ekonomi.

Kontribusi Farahdibha sebagai penulis, narasumber, dan moderator ICMW 2026 mencerminkan upayanya menghubungkan pengetahuan akademik, pengalaman organisasi, dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan perempuan tani bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, melainkan juga memastikan perempuan memiliki akses, kapasitas, dan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari seluruh rantai nilai pertanian.