TABLOIDSINARTANI.COM, Banyuasin – Kementan memperkuat pengairan dan menyiapkan Brigade Pangan agar 97 hektare lahan cetak sawah di Banyuasin segera produktif dan tak terbengkalai.

Mencetak sawah baru belum cukup untuk mendongkrak produksi beras jika lahan yang sudah dibuka justru dibiarkan menganggur. 

Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengairan sekaligus menyiapkan Brigade Pangan agar lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, bisa segera ditanami dan dikelola secara produktif.

Langkah tersebut terlihat dalam Gerakan Tanam CSR 2026 di Desa Karang Petani, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Selasa (21/10/2026). 

Dari total 97 hektare lahan CSR di desa tersebut, sebagian lahan mulai dimanfaatkan untuk budidaya padi, meskipun keseluruhan pengembangannya masih dalam proses konstruksi.

Dalam kegiatan itu, lahan yang telah diolah mencapai 4 hektare, dengan 2 hektare di antaranya ditanami. 

Percepatan pemanfaatan lahan menjadi perhatian pemerintah agar program pencetakan sawah tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar berlanjut hingga menghasilkan produksi pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, percepatan tanam dan optimalisasi lahan merupakan bagian penting dari strategi meningkatkan produksi pangan nasional.

“Pemerintah terus mendorong percepatan tanam dan optimalisasi seluruh potensi lahan pertanian. Lahan yang sudah siap harus segera dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi. Kita harus bekerja bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan program di lapangan berjalan efektif untuk mendukung swasembada pangan nasional,” ungkap Amran.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian Kementan di Banyuasin adalah ketersediaan air. 

Lahan yang sudah dibuka dan diolah tidak akan optimal jika kebutuhan pengairan untuk budidaya padi belum terpenuhi.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, meminta pihak terkait memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi atas kendala tersebut.

Idha mengarahkan agar koordinasi segera dilakukan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna mengidentifikasi alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah.

Opsi yang dapat dikaji antara lain pengeboran sumur dan pencarian sumber mata air potensial. 

Langkah ini diharapkan membantu mengatasi keterbatasan air, sehingga lahan yang telah dibuka tidak kehilangan momentum untuk segera ditanami.

Persoalan pengairan menjadi krusial karena keberhasilan cetak sawah tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang tersedia. 

Kesiapan air, pengelolaan usaha tani, serta keberlanjutan pertanaman juga menentukan apakah lahan tersebut mampu memberikan hasil sesuai harapan.

Selain pengairan, Kementan menaruh perhatian pada kesiapan kelembagaan petani melalui pembentukan Brigade Pangan.

Kelompok ini diharapkan sudah tersedia ketika konstruksi selesai atau sebagian lahan telah siap ditanami.

Idha menegaskan, Brigade Pangan perlu dibentuk sejak awal agar pengelolaan lahan tidak terlambat ketika infrastruktur pertanian sudah siap digunakan.

“Pembentukan Brigade Pangan sangat penting agar kelembagaan pengelola dan pelaksana usaha tani telah tersedia ketika konstruksi selesai maupun ketika sebagian lahan sudah siap ditanami,” jelasnya.

Keberadaan Brigade Pangan diharapkan membantu memastikan lahan siap tanam segera dimanfaatkan untuk budidaya padi. 

Dengan demikian, pembangunan sawah baru dapat diikuti aktivitas produksi yang nyata, bukan sekadar penambahan luas lahan di atas kertas.

Dalam program CSR, kesiapan pelaksana usaha tani menjadi bagian penting karena lahan yang telah dibuka membutuhkan pengelolaan berkelanjutan. 

Koordinasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan Brigade Pangan diperlukan untuk mendukung proses tanam di lapangan.

Kegiatan di Banyuasin tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, jajaran unit kerja Kementan, penyuluh pertanian, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta Brigade Pangan. 

Kepala SMK PP Negeri Sembawa, Budi Santoso, bersama para pemangku kepentingan juga mendukung optimalisasi lahan melalui koordinasi dan pendampingan.

Pengembangan 97 hektare lahan CSR di Desa Karang Petani menjadi bagian dari upaya memperluas areal persawahan produktif di Banyuasin. 

Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan pembangunan berjalan, kebutuhan air ditangani, dan lahan yang siap dapat segera ditanami.

Kementan mendorong agar percepatan tanam, penguatan pengairan, dan pembentukan Brigade Pangan berjalan beriringan. 

Ketiga aspek tersebut diperlukan agar lahan baru dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung peningkatan produksi padi.

Upaya ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mencapai swasembada pangan nasional. 

Sebab, keberhasilan cetak sawah pada akhirnya tidak cukup diukur dari berapa hektare lahan yang dibuka, tetapi juga dari seberapa efektif lahan tersebut dikelola untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.