TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor --- Institut Pertanian Bogor (IPB University) mengusulkan peninjauan ulang sistem perbenihan nasional yang ada sekarang.

Tim Peneliti Program Riset Nasional (PRN) Model Penyediaan Benih Padi  dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, dirumuskan mengacu kepada model penyediaan benih padi yang sudah berkembang selama ini, issue-issue yang masih muncul. 

Ketua Tim Peneliti, Dr. Ir. Abdul Qadir, MSi memaparkan, model Pengembangan Penyediaan Benih Padi tersebut terdiri atas 6 (enam) sub-model, yaitu  pengembangan varietas, flow of seed ,  kelembagaan,  model bisnis, sistem informasi, dan sub model kebijakan.

"Masing-masing sub-model memerlukan input dan menghasilkan output sehingga membangun interaksi hubungan antar sub-model dalam kerangka proses penyediaan benih secara komprehensif, " tuturnya kepada tabloidsinartani.com setelah Telaah Pakar "Kajian Sistem Penyediaan Benih Nasional" yang digelar secara daring oleh LPPM IPB, Sabtu (28/08). 

Lebih lanjut Abdul Qadir menuturkan, Sub-model pengembangan varietas, peneliti menggarisbawahi pengembangan varietas padi inbrida yang memiliki produktivitas lebih dari 10 ton/ha dilakukan penekanan pada peta kesesuaian terhadap agrosistem dan permintaan konsumen.

Sedangkan pada Sub-model flow of seed, peneliti menekankan perlunya mengatur kembali pengelompokan benih sumber dan benih komersial. Kategori Benih Sumber dalam Undang-Undang membagi kelas benih menjadi BS, Benih Dasar (BD), dan Benih Pokok (BP).

"Penyederhanaan benih sumber hanya menjadi kelas benih BS dan BD perlu dilakukan. Hal ini tergambar dari hasil survei dimana banyak petani menggunakan kelas benih BP untuk produksi beras, " urainya. Karena itu, Flow of seed diarahkan untuk kelas BS dan BD dihasilkan sebagai industri benih sumber, sedangkan kelas benih BP dan BD dihasilkan dari industri benih komersial.

Tetapi, pengelompokan benih sumber dan benih komersial perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat (Sub-model Kelembagaan). Pengelompokan kelembagaan dalam penyediaan benih, dapat dilakukan pengelompokan sebagaimana pengelompokan terhadap benih sumber dan benih komersial.

Karenanya lembaga-lembaga penghasil inovasi varietas padi unggul baru, dapat dikelompokkan sebagai lembaga-lembaga penghasil benih sumber terutama BS, yang bisa dikatakan sebagai lembaga-lembaga pusat.

"Lembaga-lembaga penyedia benih sumber di daerah tingkat propinsi dapat dikelompokkan sebagai kelompok lembaga penyedia benih sumber BD. Lembaga-lembaga penyedia benih sumber khususnya benih sumber BS perlu dikelompokkan kedalam wadah koordinasi seperti konsorsium, " jelasnya. 

Model Bisnis

Sementara, pada sub-model Model Bisnis, perlu diarahkan pada adanya intervensi pemerintah terhadap industri benih sumber agar penyediaan benih sumber lebih terjamin. Perlu intervensi pemerintah terhadap industri benih komersial ditekankan terhadap daerah bencana dan daerah yang perbenihannya masih kurang berkembang.

Selain itu, terhadap industri benih komersial perlu dilakukan rasionalisasi harga benih yang menguntungkan semua pihak, perlunya promosi dilakukan oleh produsen benih khususnya varietas baru.

Namun demikian, promosi oleh produsen terhadap varietas baru tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif. Di akhir model bisnis benih, khususnya industri benih komersial, perlu dilakukan integrasi dengan model bisnis beras.

Semua kegiatan perbenihan perlu diintegrasikan dalam sistem informasi (Sub-model Sistem Informasi). Sistem informasi ini akan menyediakan data bagi para stakeholder perbenihan (produsen, konsumen, BPSB, dll) dalam meningkatkan proses manajemennya.

Sumber dan akses informasi harus bersifat multi-stakeholder atau bukan untuk keperluan internal saja agar kemanfaatan data akan lebih baik. Keseluruhan konsep diatas perlu wadah berupa regulasi (Sub-model Kebijakan).