TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- KKP memperkuat sinergi dengan TNI untuk mengamankan pangan laut nasional. Lewat kolaborasi ini, pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih dipacu pada 2026 demi distribusi ikan yang lancar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi memperkuat sinergi untuk mengamankan pangan laut nasional.

Salah satu fokus besarnya, mempercepat pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan rampung pada 2026.

Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan TNI yang berlangsung di Cilangkap, Rabu (4/2/2026).

Kolaborasi lintas sektor ini diproyeksikan menjadi mesin penggerak berbagai program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan, dari hulu sampai hilir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, sinergi dengan TNI bukan sekadar formalitas.

Di lapangan, peran TNI dinilai krusial untuk memastikan program berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran, terutama di wilayah pesisir dan sentra produksi pangan laut.

“Ekonomi Biru yang kami dorong menempatkan ekologi sebagai panglima. Untuk itu, kami butuh dukungan pengamanan wilayah, pendampingan di lapangan, dan kemampuan logistik TNI agar program KKP bisa dieksekusi lebih efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir,” kata Trenggono.

Pada 2026, KKP mengemban sederet program prioritas Presiden.

Selain pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih, ada revitalisasi tambak budidaya di Pantai Utara Jawa, pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi, budidaya tematik di 500 kabupaten/kota, swasembada garam, hingga modernisasi kapal perikanan.

Seluruh agenda tersebut punya satu benang merah: penguatan pangan laut nasional.

Di titik inilah peran TNI dianggap strategis, mulai dari menjaga keamanan wilayah produksi, mengawal distribusi hasil perikanan, hingga mencegah praktik ilegal yang menggerogoti sumber daya laut.

Trenggono menambahkan, kerja sama KKP dan TNI juga menyentuh pendampingan teknis, pemanfaatan sarana dan prasarana, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Dengan keterlibatan TNI, kami optimistis kedaulatan pangan berbasis kelautan dan perikanan bisa terwujud. Ujungnya jelas, kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir ikut terdongkrak,” tegasnya.

Dari pihak TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan penuh mendukung program prioritas KKP agar berjalan berkelanjutan.

Menurutnya, struktur organisasi TNI yang tersebar di berbagai wilayah sangat relevan dengan kebutuhan pengamanan dan pendampingan sektor kelautan dan perikanan.

“Program-program yang disampaikan Bapak Menteri ini sangat penting. Agar bisa berjalan terus-menerus, TNI siap mendukung. Kami punya komitmen dan satuan yang bersentuhan langsung dengan wilayah kelautan dan perikanan,” ujar Agus.

Ia mencontohkan, satuan TNI yang berada di kawasan pesisir, termasuk Pantai Selatan, mulai diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Tak berhenti di situ, TNI juga merencanakan penambahan 150 batalion pada tahun ini yang akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis sesuai arahan Presiden.

“Penempatan ini akan disesuaikan dengan kebijakan Bapak Presiden agar bisa memberi dukungan nyata bagi program kementerian, termasuk KKP,” katanya.

Panglima TNI menilai, sinergi KKP–TNI akan mempercepat pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan sekaligus memperkuat benteng pertahanan sumber daya pangan laut nasional.

“Dengan sinergitas ini, target-target KKP bisa tercapai lebih cepat. Kami siap mendukung penuh,” tutup Agus.