Saturday, 24 October 2020


Peternak Rakyat Minta Pemerintah Tegas terhadap Integrator

14 Oct 2020, 15:35 WIBEditor : Yulianto

Ridho beternak Ayam sehat semi organik | Sumber Foto:BBPP Batangkaluku

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Meski sudah tiga surat yang pemerintah layangkan ke pelaku usaha, tapi harga ayam hidup belum menunjukkan perbaikan. Peternak ayam mandiri di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berharap pemerintah tegas terhadap para breeder (integrator).

Alvino Antonio, salah seorang peternak ayam mandiri di Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan, meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengurangan DOC (day old chick), tapi ternyata di pasar DOC masih cukup berlimpah. Bahkan dirinya sempat ditawari DOC oleh perusahaan integarator, meski tidak memesan terlebih dahulu (setting by order). Ada juga DOC kualitas rendah yang dijual di pasar.

Perhitungan Alvino, jika kebijakan pemerintah mengurangi DOC hingga 50 persen berjalan dengan baik, maka seharusnya dirinya tidak bisa memperoleh DOC. “Saya tidak by order, tapi malah ditawarin,” ujarnya dalam konfrensi pers Transparansi dan Pengawasan Pengaturan Supply Demand Livebird yang diselenggarakan PATAKA di Jakarta, Selasa (13/10).

Hal kedua yang mengindikasikan kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik adalah ada informasi perusahaan integrator yang biasa memproduksi 1.200 boks DOC, dan kini hanya memproduksi 1.000 boks DOC. Dari jumlah itu, ternyata 200 boks untuk eksternal dan 800 boks untuk internal mereka.

Alvino juga mengaku heran mengapa tiba-tiba harga live bird naik Rp 2.000, bahkan ada informasi akan naik lagi Rp 1.500. Tapi dari pengalaman selama berkecimpung dalam budidaya broiler, kenaikan harga yang cukup tinggi ini (melompat) tidak pernah terjadi. Diperkirakan kenaikan tersebut dipicu ada rencana kalangan peternak mandiri untuk mengadakan aksi unjuk rasa lagi.

Karena itu Alvino mengusulkan sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan DOC semua umur, tidak lagi hanya yang di atas 50 hari. Sebab, kebijakan tersebut dalam implementasinya tidak pernah terealisasi. “Saya tahu kelakuan breeding untuk mengakali semua ini,” tegasnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan Pardjuni, peternak ayam dari Solo, Jawa Tengah. Ia menilai, pemerintah sebenarnya sudah serius untuk mengatasi persoalan yang kini dihadapi peternak ayam mandiri. Termasuk dalam dua bulan terakhir yang mengeluarkan tiga surat kepada pelaku usaha.

Sayangnya, kebijakan pemerintah tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas kepada breeder. Bahkan pemerintah dinilai lebih mementingkan pelaku usaha besar ketimbang peternak rakyat. “Breeder selalu mengaku sulit menjual DOC dan untuk afkir dini sebanyak 4 juta ekor juga tidak mudah, karena pasar tidak menyerap,” ujarnya.

Padahal jika breeder tidak melakukan kebijakan pemerintah, maka yang terjadi justru populasi indukan akan terus bertambah. Lebih disesalkan lagi, keberadaan SE Ditjen PKH menjadi ajang breeder untuk ‘memaikan’ harga.

Dengan pemotongan DOC, breeder kemudian menaikkan harga DOC kepada peternak. Namun kenaikan yang terjadi justru tidak sesuai dengan keinginan pemerintah.

Saat ini yang peternak sesalkan adalah harga DOC naik, sementara harga live bird rendah. Bahkan kenaikan cukup tinggi, dari sebelumnya hanya Rp 3.000 kini menjadi Rp 5.000/ekor.

Sementara itu harga live bird, Pardjuni juga melihat harganya berada di kisaran Rp 10-11 ribu/kg. Harga tersebut memang saat ini bergerak naik mencapai Rp 16-18 ribu/kg. Namun kenaikan itu diprediksi tidak akan lama, bahkan akan turun lagi di bawah HPP pemerintah Rp 18-19 ribu/kg.

Bagi peternak rakyat, harapannya sederhana. Sesederhana apakah harapan mereka?

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018