TABLOIDSINARTANI.COM, Lembang--- Komitmen Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi PVT ke-4 Tahun 2025 yang digelar di Lembang, Jawa Barat.

Acara ini tidak hanya menjadi forum teknis semata, tetapi juga mencerminkan upaya berkelanjutan Pusat PVTPP dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan pengguna.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah kolaboratif dalam menyusun dan menyempurnakan Panduan Pelaksanaan Uji (PPU) untuk sepuluh spesies tanaman dan menyusun strategi pengujian BUSS (Kebaruan, Keunikan, Keseragaman, dan Kestabilan) bagi tanaman Pongamia yang untuk pertama kalinya diajukan permohonan hak PVT-nya di Indonesia.

“Forum ini menjadi langkah konkret kami dalam memastikan setiap proses perlindungan varietas tanaman berjalan dengan akurat, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semua ini kami lakukan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan kami, baik pemohon hak PVT, peneliti, maupun pelaku usaha pertanian,” ujar Leli Nuryati. 

Salah satu sorotan penting dalam forum ini adalah pembaruan dokumen PPU yang selama hampir tujuh tahun terakhir belum diperbarui secara menyeluruh. Padahal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian terus berjalan.

Ketua Komisi PVT, Prof. Sobir, menekankan bahwa PPU adalah instrumen utama dalam pelaksanaan uji BUSS. Karena itu, kualitas PPU sangat menentukan kualitas hasil pengujian.

Dengan menyempurnakan PPU untuk tanaman seperti padi, kentang, semangka, hingga begonia, Pusat PVTPP menunjukkan respons proaktif terhadap kebutuhan lapangan.

Leli melanjutkan, sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, Pusat PVTPP juga mengembangkan sistem berbasis digital melalui penyempurnaan Aplikasi Apply PVT.

Aplikasi ini akan dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang memberikan kemudahan akses, transparansi proses, serta visibilitas terhadap seluruh tahapan pelayanan, termasuk pemeriksaan substantif varietas tanaman.

“Digitalisasi layanan bukan hanya soal efisiensi, tetapi bagaimana kami bisa menghadirkan kejelasan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat pengguna layanan,” lanjutnya.

Selain aspek teknis dan digital, penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan pelayanan. Melalui amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025, Kebun Pemeriksaan Substantif (KPS) PVT kini ditetapkan secara formal sebagai tim kerja.

Hal ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih terstruktur dan profesional dalam proses pengujian varietas.

Agenda lain yang dibahas adalah rapat penetapan rekomendasi hak PVT sebanyak 6 varietas yang telah selesai uji BUSS nya dari berbagai Pemohon Hak PVT meliputi perguruan tinggi, swasta perbenihan, BRIN dan permohonan dari Amerika Serikat yang diajukan melalui Konsultan PVT.

Melalui Forum Konsultasi PVT dan Rapat Rekomendasi hak PVT, Pusat PVTPP menegaskan langkahnya sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga berkomitmen terhadap kepuasan pengguna layanan sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik di sektor pertanian.