TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta ---- Sektor pertanian menghadapi tekanan perubahan yang semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk, degradasi sumber daya alam, perubahan iklim, serta tuntutan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan menuntut peningkatan kualitas pengelolaan pertanian. Berbagai inovasi dikembangkan, mulai dari varietas unggul, mekanisasi, pertanian presisi, hingga teknologi digital.

Namun, pengalaman di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa teknologi dan kebijakan tidak otomatis menghasilkan kemajuan. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kapasitas manusia petani, penyuluh, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan menggunakan informasi. Pembangunan pertanian bukan hanya persoalan input produksi, tetapi juga kemampuan kognitif dalam mengelola pengetahuan.

Di banyak wilayah, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang dihasilkan lembaga riset dan praktik petani di lapangan. Panduan teknis, rekomendasi budidaya, standar mutu, dan kebijakan umumnya disajikan dalam bentuk dokumen tertulis, tetapi sering tidak dimanfaatkan secara optimal.

Akibatnya, inovasi yang terbukti efektif secara ilmiah tidak selalu diadopsi, sementara kebijakan berbasis data tidak terimplementasi sesuai tujuan. Di tingkat perumusan kebijakan, kompleksitas laporan teknis dan data statistik juga menuntut kemampuan membaca secara kritis agar keputusan yang diambil tepat sasaran.

Salah satu akar persoalan yang kerap terabaikan adalah rendahnya literasi membaca. Banyak pelaku sektor pertanian kesulitan memahami teks teknis, petunjuk operasional, informasi pasar, maupun dokumen kebijakan. Bahasa yang terlalu teknokratis, keterbatasan bahan bacaan kontekstual, serta lemahnya penekanan pada pemahaman teks dalam pendidikan dan pelatihan memperburuk kondisi ini.

Ketika kemampuan membaca terbatas, pengetahuan menjadi tidak fungsional. Inovasi berhenti di atas kertas dan kebijakan kehilangan daya transformasi di lapangan. Dampaknya menjalar ke seluruh rantai nilai pertanian, dari produksi hingga tata kelola sektor.

Rendahnya literasi membaca berimplikasi langsung pada kinerja pertanian. Petani berisiko menerapkan teknologi secara keliru, pelaku usaha kesulitan mengakses informasi pasar dan standar mutu, sementara pengambil kebijakan rentan merumuskan kebijakan yang tidak sepenuhnya berbasis bukti.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada stagnasi produktivitas, meningkatnya risiko usaha tani, menurunnya daya saing, dan melemahnya ketahanan pangan. Investasi teknologi, infrastruktur, dan subsidi pun tidak akan optimal tanpa dukungan kapasitas literasi masyarakat.

Literasi membaca merupakan infrastruktur kognitif pembangunan pertanian. Kemampuan memahami informasi memungkinkan petani mengakses pengetahuan teknis, menginterpretasikan data iklim, memanfaatkan teknologi digital, dan mengambil keputusan usaha tani secara rasional. Bagi penyuluh dan aparatur pemerintah, literasi membaca menjadi prasyarat analisis riset dan perumusan kebijakan yang efektif.

Karena itu, penguatan literasi membaca perlu diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan pertanian, melalui penguatan pendidikan dasar di pedesaan, penyediaan bahan bacaan pertanian yang komunikatif, peningkatan kualitas materi penyuluhan, serta pengembangan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan.

Dengan literasi membaca sebagai fondasi, pembangunan pertanian dapat berlangsung lebih produktif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, karena pengetahuan benar-benar dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh seluruh pelaku sektor pertanian.

Oleh : Dr. Suyud Warno Utomo, M.Si.

Pakar Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan