TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--Peningkatan produksi susu nasional menjadi salah satu hal yang terus dilakukan. Pasalnya, hampir 80% kebutuhan susu dalam negeri masih harus di Impor. Apalagi adanya rencana pembagian susu gratis yang menjadi program Presiden terpilih, membuat peningkatan produksi susu harus dilakukan.

Tidak bisa dipungkiri, hingga saat ini tingkat konsumsi susu Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Setiap tahunya, tingkat konsumsi susu Indonesia hanya 16 liter per kapita. “Upaya minum susu harus terus kita gerakkan agar angka stunting menjadi kecil, dan kesehatan penduduk menjadi lebih baik,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), drh.Makmun, M.Sc saat webinar Kawal Produksi Susu yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Rabu (17/4).

Makmun menjelaskan, beberapa negara di Asia Tenggara telah menjalankan program minum susu sejak lama. Seperti Malaysia yang memulai sejak 1983 untuk siswa SD, dan dampaknya konsumsi susu/kap/th mencapai 65 kg, sedangkan Thailand menjalankan program sejak 1992 bekerjasama IPS/swasta yang berdampak konsumsi susu/kap/th mencapai 44 kg. “Di Indonesia, minum susu gratis menjadi program dari calon presiden terpilih yang sudah ditetapkan KPU,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, menurut Makmun diperlukan persiapan yang matang. Pasalnya, saat ini produksi susu dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang ada.  Dari kebutuhan susu IPS pada 2023 yang mencapai 3,98 juta ton, produksi susu dalam negeri dengan jumlah populasi sapi perah sebanyak 513.557 ekor baru bisa menghasilkan 0,9 juta ton atau sekitar 215. Sedangkan sisanya 3,29 juta ton atau sekitar 79% masih harus impor.

“Padajal kebutuhan susu terus meningkat rata-rata 6% per tahun, sedangkan kenaikan produksi susu hanya 1 % per tahun. Artinya peningkatan produksi tidak berimbang dengan peningkatan konsumsi, sehingga terus mengalami kekurangan,” ungkapnya.

Program Minum Susu

Menurut Makmun, kebutuhan susu akan lebih besar bila program minum susu gratis dilaksanakan. Dengan jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) 24 juta dan per siswa akan mengkonsumsi 200 ml per hari selama 5 hari, maka dibutuhkan 1,18 juta ton per tahun.  Lebih luas lagi pembagian susu gratis bukan hanya dilakukan pada siswa SD< melainkan>

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga kebutuhan susu reguler, dibutuhkan 8,7 juta ton yang terdiri kebutuhan susu reguler 4,6 juta ton dan untuk program minum susu sebesar 4,1 juta ton. “Dengan produksi nasional yang hanya  sekitar 0,9 juta ton maka masih kurang 7,8 juta ton. Untuk memenuhi kekurangan tersebut maka dibutuhkan 2 juta ekor sapi perah laktasi,” tambahnya.   

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan beberapa rencana aksi. Mulai dari mendatangkan sapi tropis dari beberapa negara salah satunya Brazil. “Harapannya dengan mendatangkan sapi tropis bisa disebar ke seluruh Indonesia tidak seperti sapi jenis FH yang ada saat ini masih fokus di pulau Jawa,” katanya.

Akselerasi pemasukan sapi perah dari Brazil dimulai dengan proses penyesuiaan peraturan yang ada. Dengan demikian, bisa memfasilitasi masuknya sapi dari negara-negara yang secara resiko masuknya penyakit bisa teriliminasi.

“Beberapa upaya penyesuaian dari aspek regulasi sudah dilakukan, sehingga bisa memberikan kepastian kepada teman-teman yang ingin melakuan investasi. Hal ini harus kita selesaikan di awal sehingga ada kepastian bagi para investor dalam berinvetasi,” ujarnya.

Dari aspek teknis pemerintah mendorong kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Brazil terkait penyusunan protokol kesehatan hewan pemasukan sapi perah dan pelepasan rumpun sapi perah Girolando.

Sementara dari aspek bisnis pemerintah mendorong dilakukan Kerjasama business to business (B to B) antara calon importir sapi perah di Indonesia dan calon eksportir sapi perah di Brazil. Ada juga pemberian insentif untuk calon importir sapi perah beruka dukungan pembiayaan skema khusus dengan minimum partisipasi equity 30?ri modal sendiri, dukungan penyediaan lahan pemerintah (pusat/daerah) untuk budidaya sapi perah, dan dukungan pengurusan perijinan impor.

Calon importir antara lain Industri Pengolahan Susu (IPS), perusahaan importir produk susu, perusahaan feedloter sapi bakalan, perusahaan pembibitan sapi, perusahaan penggemukan sapi–sawit hingga BUMN.