TABLOIDSINARTANI.COM, Bandung -- Lonjakan konsumsi protein hewani membuat sekitar 19 ribu ekor sapi dipotong setiap hari. Produksi tak seimbang, impor membengkak, dan krisis daging sapi nasional pun kian dekat.

Ancaman krisis daging merah kian nyata. Lonjakan konsumsi protein hewani, perubahan pola makan global, dan keterbatasan produksi domestik membuat Indonesia berada di jalur rawan menjadi salah satu importir daging sapi terbesar di dunia.

Peringatan itu disampaikan Ketua Komite Tetap Bidang Peternakan Ruminansia KADIN Indonesia, Yudi Guntara Noor, dalam diskusi di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. 

Menurut Yudi, perubahan pola makan global ikut menekan pasokan daging dunia.

Negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, mulai menggeser paradigma konsumsi ke “real food” dengan porsi daging lebih besar.

Dampaknya seperti efek domino dimulai dari permintaan global melonjak, pasokan mengetat, harga berpotensi merangkak naik. “Kalau Amerika saja mengubah pola makannya, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia,” ujarnya.

Di dalam negeri, sinyal bahaya makin jelas. Konsumsi protein hewani nasional diproyeksikan naik signifikan seiring program makan bergizi dan pertumbuhan ekonomi.

Yudi menyinggung belanja negara yang mencapai Rp355 triliun, dengan sekitar Rp70 triliun berpotensi mengalir ke komoditas protein hewani seperti susu, telur, ayam, dan daging sapi. “Kalau daging sapi masuk rutin, ketersediaannya bisa keteteran,” katanya.

Data yang dipaparkan menunjukkan ketergantungan impor daging merah Indonesia sudah berada di kisaran 57–58 persen.

Angka itu berasal dari kombinasi impor sapi bakalan dan daging jadi, termasuk daging sapi dan kerbau. Dengan tren konsumsi yang terus naik, Indonesia diperkirakan segera masuk radar lima besar importir daging merah dunia, menyusul negara seperti Jepang dan Italia.

Masalah utama terletak pada produksi domestik. Sapi potong membutuhkan waktu panjang untuk regenerasi, sementara lahan pengembangan ruminansia besar di Indonesia terbatas.

Yudi menekankan, peternakan sapi potong justru ideal dikembangkan di lahan marginal, bukan lahan subur yang secara ekonomi lebih menguntungkan untuk komoditas lain seperti sawit. “Kalau per meter persegi sawit lebih untung, orang tentu memilih sawit daripada sapi,” ujarnya lugas.

Kondisi ini diperparah oleh risiko penyakit hewan seperti PMK dan LSD yang meningkatkan biaya produksi. Skema pembiayaan juga dinilai belum ramah.

Kredit usaha rakyat (KUR) dianggap kurang cocok untuk sapi potong karena tenor pendek dan bunga belum cukup rendah, sementara siklus produksi sapi bisa mencapai empat tahun.

Sebagai jalan tengah, Yudi mendorong pendekatan realistis melalui penguatan sapi perah. Selain menopang kebutuhan susu, yang saat ini masih 70–80 persen impor industri sapi perah juga menghasilkan pedet jantan sebagai sumber daging.

Ia mencontohkan China yang berhasil meningkatkan populasi sapi perah dari sekitar 800 ribu ekor pada 1995 menjadi 14 juta ekor saat ini, sekaligus mendongkrak produksi daging.

Namun, semua itu, kata Yudi, mensyaratkan kepastian kebijakan. Investor membutuhkan empat hal utama: regulasi yang konsisten, pembiayaan murah dan jangka panjang, ketersediaan lahan yang bersih dan jelas, serta jaminan offtaker dengan harga keekonomian. “Kalau offtake dijamin, pengusaha akan masuk. Pasar domestik kita besar,” tegasnya.

Tanpa langkah cepat dan terukur, daging merah berisiko benar-benar berada di ujung tanduk. Indonesia bukan hanya menghadapi defisit, tapi juga bayang-bayang mahkota yang tak diinginkan: raja impor daging sapi dunia.