TABLOIDSINARTANI.COM, Karimun---Persoalan peredaran beras di wilayah perbatasan mendapat sorotan tajam Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Provinsi Kepulauan Riau.  Sebab, persoalan beras di Kepri tidak semata-mata menyangkut harga dan ketersediaan, tetapi juga menyangkut tata kelola, legalitas, serta jaminan mutu dan keamanan pangan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Perpadi Kepri, Syamsul usai pengukuhan DPC PERPADI Kabupaten Karimun periode 2026–2031, beberapa waktu lalu. Posisi geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan membuat arus keluar-masuk komoditas pangan, termasuk beras, harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita harus melihat persoalan beras bukan hanya dari sisi harga dan ketersediaan. Yang juga sangat penting adalah bagaimana tata kelola beras itu bisa masuk ke wilayah perbatasan,” ujar Syamsul.

Ia melihat, hingga kini masih adanya beras yang masuk ke wilayah Kepri melalui jalur yang tidak sesuai prosedur menjadi persoalan yang perlu segera ditangani. Kondisi tersebut, kata Syamsul, bukan hanya berpotensi mengganggu tata niaga beras, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

“Yang kita khawatirkan adalah ketika beras yang masuk secara nonprosedural itu beredar di masyarakat. Siapa yang bisa menjamin kualitasnya sudah sesuai dengan ketentuan?” katanya.

Syamsul secara khusus menyoroti kemungkinan beras yang tidak melalui mekanisme pemeriksaan dan pengawasan resmi masuk ke dalam rantai pasok makanan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pengawasan terhadap bahan pangan yang digunakan dalam program tersebut harus dilakukan secara ketat karena menyangkut konsumsi masyarakat dalam jumlah besar, termasuk anak-anak.

“Kita khawatir beras-beras tersebut masuk ke dapur-dapur MBG. Kalau tidak melalui mekanisme yang ada, kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana kualitas dan keamanan beras tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, pangan yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Terlebih, beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang.

Karena itu, Syamsul meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi beras di wilayah perbatasan. “Jangan sampai kita hanya bicara soal murah dan tersedia, tetapi aspek kesehatan dan keamanan pangannya justru tidak kita perhatikan,” ujarnya.

Syamsul mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait mengambil langkah tegas terhadap peredaran beras yang masuk tanpa melalui prosedur resmi.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan mulai dari pintu masuk, distribusi hingga ke tingkat konsumen sehingga tidak ada celah bagi komoditas pangan yang tidak memenuhi ketentuan untuk masuk ke pasar. “Pemerintah harus mengambil langkah tegas. Beras yang masuk secara nonprosedural harus segera dihentikan dan ditertibkan,” kata Syamsul.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat perdagangan beras, melainkan memastikan seluruh komoditas yang beredar di masyarakat memenuhi aturan, standar mutu dan ketentuan keamanan pangan.

Perkuat Rantai Pasok

Di sisi lain, Syamsul mengatakan PERPADI siap membantu pemerintah memperkuat sistem tata niaga dan distribusi beras di Kepulauan Riau. Dengan jaringan pengusaha penggilingan dan pelaku usaha beras yang tersebar di berbagai daerah, PERPADI dinilai dapat menjadi mitra pemerintah dalam memastikan ketersediaan beras di wilayah yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Kita punya jaringan di daerah-daerah surplus. Ini bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan beras di Kepri melalui jalur yang resmi, sehingga pasokan terjamin dan kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Menurut Syamsul, kondisi geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan memang membuat produksi beras lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, selain mendorong pemanfaatan lahan pertanian lokal, pemerintah juga perlu membangun sistem distribusi antardaerah yang kuat dan sesuai ketentuan.

Pengukuhan DPC PERPADI Kabupaten Karimun periode 2026–2031 diharapkan menjadi bagian dari upaya tersebut. Syamsul berharap pengurus DPC PERPADI Karimun dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan beras sekaligus memperkuat tata kelola perdagangan komoditas pangan.

“Harapan kita, PERPADI bisa mengambil peran dalam mata rantai ini. Beras harus tersedia, harganya terjangkau, kualitasnya terjamin, dan yang paling penting masuk melalui mekanisme yang resmi,” kata Syamsul.