TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Program B50 terancam terkendala pasokan jika produktivitas sawit tak naik. Bos PalmCo mendorong revolusi kebun rakyat demi menjaga bahan baku tetap aman.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi program biodiesel B50 tidak hanya bergantung pada kebijakan hilirisasi, tetapi juga pada kemampuan sektor hulu meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, terutama kebun rakyat.

"Hari ini kita menghadapi sebuah paradoks kelapa sawit nasional. Misi hilirisasi sangat jelas, sangat tegas sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui kemandirian energi B50. Tetapi pertanyaannya, apakah sektor hulu kita siap menjawab lompatan besar tersebut?" ujar Jatmiko saat menyampaikan keynote speech pada Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta.

Ia menegaskan, program B50 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Namun, keberhasilan hilirisasi sawit harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas di sektor hulu agar pasokan bahan baku tetap terjaga.

Menurut Jatmiko, implementasi B50 diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 4 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun. Pada tahap awal, kebutuhan tersebut dipastikan akan mengurangi volume ekspor CPO Indonesia dan berpotensi mendorong kenaikan harga minyak sawit.

Meski kenaikan harga menguntungkan petani dan pelaku usaha, ia mengingatkan adanya risiko jangka panjang. Harga CPO yang terlalu tinggi dapat menjadi insentif bagi negara-negara subtropis untuk mempercepat pengembangan minyak nabati alternatif seperti rapeseed (canola).

"Kalau harga CPO terus naik, negara-negara subtropis akan semakin terdorong mengembangkan minyak rapeseed sebagai pengganti. Dalam jangka pendek memang menguntungkan, tetapi dalam jangka menengah dan panjang justru bisa menjadi ancaman bagi daya saing sawit Indonesia," katanya.

Produktivitas Kebun Rakyat 

Jatmiko menilai tantangan terbesar industri sawit nasional berada di sektor perkebunan rakyat yang menguasai sekitar 42 persen total luas perkebunan sawit Indonesia. Sementara itu, perkebunan swasta menguasai sekitar 53 persen dan perkebunan negara sekitar 5 persen

Ia mengungkapkan produktivitas kebun rakyat saat ini rata-rata baru mencapai 3,27 ton CPO per hektare, masih tertinggal dibandingkan perkebunan swasta sebesar 3,79 ton dan perkebunan negara yang mencapai 4,37 ton per hektare.

Menurutnya, jika produktivitas kebun rakyat meningkat hanya 1 ton per hektare, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan sekitar 6 juta ton CPO, jumlah yang bahkan melebihi kebutuhan tambahan bahan baku untuk program B50.

"Kalau produktivitas rakyat naik satu ton saja, kita sudah mendapat tambahan sekitar 6 juta ton CPO. Kebutuhan biodiesel B50 langsung bisa dipenuhi. Ini gap yang harus kita jawab bersama," tegasnya.

Revolusi Produktivitas

Untuk menjawab tantangan tersebut, PalmCo mendorong revolusi produktivitas sawit rakyat melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta percepatan diseminasi hasil riset.

Jatmiko mengatakan masih banyak petani menggunakan bibit tidak bersertifikat, pemupukan yang belum sesuai rekomendasi, hingga lemahnya kelembagaan petani yang menyebabkan transfer teknologi berjalan lambat.

Karena itu, ia menegaskan riset harus menghasilkan inovasi yang benar-benar dapat diterapkan di lapangan.

"Riset adalah investasi, bukan biaya. Penelitian harus market driven dan menghasilkan teknologi tepat guna yang bisa langsung dimanfaatkan petani," ujarnya.

PalmCo juga mendorong pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dikembangkan bersama BPDP, mulai dari aplikasi Oil Palm Assistant (OPA) untuk rekomendasi pemupukan dan pengendalian hama, penggunaan biosilika guna meningkatkan produktivitas tanaman, hingga penyediaan bibit unggul secara terbuka bagi petani yang akan mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Selain produktivitas, Jatmiko menilai daya saing sawit Indonesia juga harus diperkuat melalui sertifikasi keberlanjutan dan sistem ketertelusuran (traceability).

Ia mencontohkan Malaysia yang telah memiliki platform nasional untuk melacak asal-usul minyak sawit hingga tingkat petani dan pabrik.

Menurutnya, Indonesia perlu membangun sistem serupa agar mampu meningkatkan kepercayaan pasar internasional sekaligus memperkuat posisi sawit nasional di pasar global.

Di akhir paparannya, Jatmiko mengajak pemerintah, BPDP, pelaku usaha, lembaga riset, serta organisasi petani memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat.

Ia menilai penyelesaian persoalan legalitas lahan, percepatan peremajaan sawit rakyat, penguatan kelembagaan petani, hingga penerapan inovasi hasil riset harus berjalan secara bersamaan agar hilirisasi sawit nasional tetap berkelanjutan.

"Kalau kita ingin hilirisasi berjalan, B50 sukses, ekspor tetap terjaga, maka produktivitas kebun rakyat harus naik. Kuncinya adalah kolaborasi seluruh pelaku industri sawit," pungkas Jatmiko.