TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Pesantren yang memiliki lahan produktif kini berpeluang mendapat bibit tebu, kopi, kakao hingga kelapa gratis dari pemerintah beserta pengolahan lahannya.

Kabar baik datang bagi pondok pesantren yang memiliki lahan produktif.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah siap memberikan berbagai bantuan untuk mengembangkan sektor pertanian di lingkungan pesantren. 

Bantuan itu meliputi bibit komoditas perkebunan secara gratis, pengolahan lahan tanpa biaya, hingga pendampingan budidaya agar lahan yang selama ini belum dimanfaatkan dapat menghasilkan nilai ekonomi.

Komitmen tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu (26/7/2026). 

Dalam kesempatan itu, Amran mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi umat.

Menurut Amran, pesantren yang memiliki lahan produktif cukup mengajukan usulan melalui dinas pertanian di daerah masing-masing. 

Setelah itu, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memfasilitasi proses pengolahan lahan hingga menyalurkan bibit unggul sesuai komoditas yang dibutuhkan.

"Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami," ujar Amran.

Ia menilai pondok pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pertanian berbasis masyarakat. 

Selain mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, kegiatan budidaya juga dapat menjadi sarana pendidikan kewirausahaan bagi para santri sekaligus membuka peluang usaha baru di lingkungan sekitar.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan lahan-lahan milik pesantren tidak dibiarkan menganggur. 

Dengan dukungan bibit unggul dan pendampingan dari Kementan, lahan tersebut diharapkan mampu menghasilkan komoditas bernilai ekonomi tinggi.

"Kami ingin pesantren menjadi mandiri pangan. Yang punya lahan tinggal diusulkan melalui dinas pertanian, nanti kami bantu tanami. Bibit kami siapkan sehingga lahan-lahan pesantren bisa menjadi produktif," katanya.

Program bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis di berbagai wilayah Indonesia. 

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun yang akan digunakan untuk penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat.

Amran memastikan bantuan tersebut masih terbuka bagi masyarakat, termasuk pondok pesantren yang memenuhi persyaratan. 

Ia menyebut stok bibit masih tersedia dan siap disalurkan agar semakin banyak lahan produktif yang bisa dimanfaatkan.

"Semua ini untuk rakyat. Tahun ini kalau masih ada yang membutuhkan, bibit masih tersedia dan siap kami salurkan," ujarnya.

Tak hanya fokus pada peningkatan produksi, Mentan Amran juga menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. 

Menurutnya, pembangunan sektor pertanian tidak boleh berhenti pada kegiatan budidaya semata, tetapi harus mampu menciptakan produk bernilai ekonomi lebih tinggi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam paparannya, Amran menyebut pemerintah terus mendorong hilirisasi berbagai komoditas strategis seperti kelapa sawit, minyak goreng, ayam, hingga telur. 

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk dalam negeri sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha.

Selain pengembangan perkebunan rakyat, Amran juga menyoroti percepatan pembangunan pertanian di Papua. 

Ia menjelaskan program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sebelumnya dipusatkan di Papua Selatan kini mulai diperluas ke sejumlah provinsi lain di Tanah Papua karena tingginya permintaan masyarakat.

"Kami sudah membangun sawah baru dan optimalisasi lahan sekitar 138 ribu hektare. Awalnya hanya di Papua Selatan, tetapi sekarang Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya juga meminta program yang sama," katanya.

Ia menegaskan seluruh program tersebut dilaksanakan di atas lahan milik negara maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pemerintah, kata Amran, ingin memastikan pembangunan pertanian menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

"Saudara-saudara kita di Papua juga membutuhkan kesejahteraan. Mereka justru meminta tambahan lahan pertanian agar bisa meningkatkan kehidupan mereka. Itu yang terus kita dorong," ujarnya.

Antusiasme masyarakat Papua terhadap program tersebut, lanjut Amran, terlihat ketika dua kepala suku mendatanginya di bandara usai melakukan kunjungan kerja. 

Keduanya meminta pemerintah menambah luas program cetak sawah antara 5.000 hingga 10.000 hektare di wilayah mereka.

"Kami sudah di bandara ketika dua kepala suku datang meminta tambahan 5.000 sampai 10.000 hektare. Artinya masyarakat di sana ingin maju melalui pertanian. Itu yang harus kita dukung bersama," ungkapnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, pondok pesantren, dan masyarakat, Kementan optimistis sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Penguatan pertanian berbasis pesantren, pengembangan perkebunan rakyat, hilirisasi komoditas, hingga perluasan kawasan produksi pangan di berbagai daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas lahan, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.