
Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman memastikan ketersediaan beras aman dan celah beras ilegal tertutup dengan rencana pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun.
TABLOIDSINARTANI.COM, Batam -- Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman memastikan ketersediaan beras aman dan celah beras ilegal tertutup dengan rencana pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak hanya menindak tegas peredaran beras ilegal, tapi juga menyiapkan langkah konkret memastikan ketersediaan dan pemerataan pasokan beras nasional di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Batam dan Karimun. Salah satu strategi utama adalah pembangunan dan penguatan gudang Perum Bulog di Tanjung Balai Karimun sebagai simpul distribusi beras dalam negeri di wilayah perbatasan.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat kunjungan kerja di Kabupaten Karimun, Senin (19/1/2026), ketika menyoroti pentingnya stabilitas pangan lokal di tengah surplus stok beras nasional yang sangat kuat. Berdasarkan data yang diterima Bapanas, total stok beras yang dikelola Bulog hingga pertengahan Januari 2026 masih sekitar 3,35 juta ton, menunjukkan kesiapan logistik pangan untuk memasok kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Kepri.
“Secara nasional stok beras sangat memadai dan aman. Tidak ada alasan satu pun daerah, termasuk Kepri, mengalami kekurangan beras. Kita terus memperkuat logistik melalui gudang-gudang strategis di wilayah kepulauan,” ujar Amran dalam sambutannya.
Pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun dirancang untuk memperkuat distribusi beras nasional dan menutup celah masuknya beras ilegal melalui jalur laut yang selama ini menjadi tantangan pengendalian pangan di wilayah perbatasan. Keberadaan fasilitas ini penting agar beras produksi dalam negeri dapat tersimpan dengan baik dan disalurkan tepat waktu ke berbagai pulau di Kepri.
Saat ini, Perum Bulog Kantor Cabang Batam dan Karimun sudah memiliki gudang yang menjadi jaringan logistik pangan nasional. Stok yang tercatat di gudang Bulog Batam mencapai ribuan ton, dengan sekitar 3.282 ton beras yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Batam dan Karimun hingga awal 2026. Rincian stok tersebut terdiri dari sekitar 3.097 ton di gudang Bulog Batam dan sekitar 184 ton di gudang Bulog Karimun.
Data lain juga menunjukkan bahwa gudang Bulog Tanjung Balai Karimun aktif menerima penyerapan beras dari petani dan pasokan dari luar wilayah untuk memastikan stok tetap mencukupi. Penyerapan beras untuk gudang Karimun bahkan telah mencapai angka signifikan, dengan total persediaan beras medium di gudang mencapai ratusan ton, sehingga memberikan kepastian ketersediaan pangan bagi masyarakat setempat.
Selain itu, upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan juga terus dijalankan melalui program distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dilakukan oleh Bulog di wilayah Batam dan Karimun. Realisasi penyaluran beras program SPHP di wilayah tersebut mencapai ratusan ton sepanjang 2025, membuktikan peran aktif Bulog dalam menjaga pasokan beras lokal ke pasar dan masyarakat.
Menurut Amran, pembangunan dan optimalisasi gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun bukan sekadar soal infrastruktur fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat logistik pangan nasional, mencegah praktik beras ilegal yang merugikan produsen dalam negeri, serta menjamin distribusi beras sampai ke titik terpencil di wilayah kepulauan.
“Kita perlu memastikan gudang Bulog terisi penuh dan tersebar di titik strategis, supaya stok beras nasional tersalurkan dengan baik. Dengan cara ini kita tidak hanya mengamankan pasokan, tetapi juga menjaga harga beras tetap stabil di tingkat konsumen,” ujar Amran.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas pangan, melindungi petani, serta memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga wajar. Penguatan distribusi melalui gudang-gudang Bulog seperti di Tanjung Balai Karimun diharapkan dapat menutup celah masuknya beras ilegal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari hulu hingga ke konsumen akhir.