TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta ---- Dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah, sudah saatnya kini roadmap kedaulatan pangan nasional digodok pemerintah.

"Fondasinya sudah dibangun, sekarang kita perlu roadmap pangan nasional,"ungkap anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dalam Diskusi Publik Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Selasa (14/5).

Lebih lanjut Aria menjelaskan permasalahan utama dari kelangkaan komoditas selama ini adalah rentannya infrastruktur logistik. Apalagi Jakarta sebagai Ibukota yang sebagian besar komoditasnya dipasok dari luar Jawa. "Semenjak ada Trans Sumatera, sayuran Sumatera Barat bisa masuk ke Jakarta, dulu mereka harus menempuh perjalanan seminggu, sekarang 2 hari,"paparnya.

Aria juga menuturkan Indonesia bila ingin menjadi lumbung pangan dunia harus mengembangkan sektor pangan ke luar Jawa. Saat ini Indonesia lebih dikenal sebagai lumbung tanaman perkebunan, yang menjadi bahan baku dunia.

Karena itu dirinya meminta selain pemerintah, organisasi pertanian juga berperan aktif. "HKTI harus ekspansif mendahului program-program pemerintah,"katanya.

Mengenai perubahan paradigma dari Perpres 71/2015 mengenai perubahan paradigma dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan, bukanlah permasalahan yang harus diperdebatkan.

"Paling penting bagaimana seluruh kebijakan pangan harus kuat. Mengenai impor, bukanlah membuktikan pemerintah gagal. Tetapi terjadi karena situasional. Dan harus dicari jalan keluarnya agar tidak terus bergantung impor," tukasnya.

Kedaulatan Petani

Dihubungi terpisah, Pengamat sektor pangan dan Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menuturkan visi kedaulatan pangan perlu menempatkan kesejahteraan petani sebagai tujuan akhir, bukan hanya peningkatan produksi.

"Perlu reorientasi model pembangunan pertanian kepada petani sebagai subjeknya. Sehingga otomatis menjadikan pendapatan dan kesejahteraan petani sebagai tujuan utama," tukasnya.

Dirinya mencontohkan kebijakan dari sisi hilir yang selama ini belum tergambar nyata. "Insentif apa yang didapat petani?Pemberdayaan dan perlindungan model apa yang akan dikembangkan di petani?Kebijakan pasar dan harga apa yang akan didorong?," bebernya.

Karenanya, dengan pendekatan yang tepat maka masih ada peluang sektor pertanian bisa berkembang. "Penguatan kebijakan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di sektor hilir harus dilakukan," tukasnya.