TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pandemi Covid-19 membuat banyak perubahan dalam kehidupan. Dampaknya bukan hanya dalam sisi kesehatan, tapi juga perekonomian. Bahkan dikhawatirkan berimbas pada krisis pangan seperti dilansir Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization).

Untuk mengantisipasi sinyal FAO itu, Kementerian Pertanian terus menggaungkan bahwa pertanian tidak boleh berhenti, meski ada wabah Corona. Bagaimana langkah dan startegi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk terus menjaga produksi pangan di tengah pembatasan aktivitas manusia? Berikut wawancara Tabloidsinartani.com dengan Kepala BPPSDMP, Prof. Dedi Nursyamsi.

Wabah Covid-19 membuat aktivitas menjadi terbatas, bagaimana Kementerian Pertanian dalam hal ini BPPSDMP menyiasati kondisi saat ini?

Saat ini memang semua aktivitas kita menjadi terbatas. Sistem distribusi dan trasnportasi menjadi terhambat karena Covid-19, sehingga berpengaruh juga dalam pemasaran pertanian karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dari sisi produksi pertanian tetap berjalan, tapi karena sulit pemasaran membuat harga di petani menjadi anjlok. Namun demikian, pertanian tidak boleh berhenti, karena kita mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Untuk mengantisipasi Kementerian Pertanian telah mencanangkan program Ketahanan Pangan Nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian.

Seperti apa peran BPPSDMP dalam program Ketahanan Pangan Nasional itu?

Semua kegiatan tersebut harus ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan di lapangan? Disinilah peran BPPSDMP. Kita punya tiga pilar yakni pendidikan, penyuluhan dan pelatihan. Di dalam tiga pilar itu ada penyuluh pertanian, widyaiswara dan mahasiswa pertanian. Saat wabah Covid-19 seperti saat ini, kegiatan di lapangan menjadi terbatas. Tapi kita siasati pelatihan atau bimbingan teknis melalui digital seperti dengan aplikasi zoom, live streaming dan youtube. Kita punya program Bertani on Cloud.

Sejauh mana tanggapan stakeholder pertanian terhadap kegiatan tersebut (Bertani on Cloud)?

Alhamdulillah. peserta Bertani on Cloud ternyata bukan hanya petani milenial, tapi juga UMKM, bahkan kalangan ibu-ibu. Apalagi Bertani on Cloud ini sederhana dan aplikatif, sehingga bisa langsung dipraktekkan. Misalnya, saat tema mengenai pembuatan brownies umbi, ibu-ibu diajarkan cara membuatnya langsung. Pesan yang kita ingin sampaikan sata itu adalah memberdayakan pangan lokal, seperti umbi-umbian yang berlimpah di dalam negeri. Begitu juga ketika tema mengenai pemeliharaan alsintan. Kita lakukan praktek lewat virtual cara perbaikan alsintan jika ada yang rusak. Kita juga adakan pelatihan untuk mengakses permodalan, seperti KUR.

Bagaimana tingkat efektifitas pelatihan melalui Bertani on Cloud ini?

Harapkan kita dengan kegiatan ini petani, penyuluh dan peserta yang mengikuti bisa menambah ilmu. Kemudian meningkatkan produktivitas yang akhirnya mendorong peningkatan produksi. Dampak selanjutnya pada kesejahteraan petani, bahkan mendorong ekspor. Artinya program pemberdayaan petani tetap bisa kita jalankan, meski ada keterbatasan bertemu langsung.

Bertani on Cloud ini menunjukkan kita memang harus masuk era teknologi 4.0. Jadi mau tidak mau, siap atau tidak, kita sudah harus seperti itu. Tapi kita lihat ternyata pelatihan virtual ini lebih efisien, cepat dan akurat. Mislanya, jika kita melatih petani dengan tatap muka langsung sebanayk 5.000 orang, berapa biayanya? Dari mulai tiket, hotel dan sewa peralatan. Biayanya akan sangat besar. Bahkan pelatihan tidak bisa dalam waktu sehari, belum lagi persiapan undangan. Mungkin paling cepat dua minggu.

Ada yang berpendapat petani belum siap dengan cara seperti ini (pelatihan virual)?

Sangat wajar jika memang ada pendapat seperti itu. Memang perlu waktu untuk penyesuaian. Karena cepat atau lambat, teknologi 4.0 merupakan keniscayaan yang harus kita lakukan. Tapi saya melihat sangat efisien. kalau tatap muka langsung, mungkin efektif hanya 30 orang, tapi dengan virtual bisa sampai 200 orang dalam sekali pertemuan. Artinya teknologi 4.0 adalah suatu keniscayaan. Jika kita resisten, maka akan tergilas zaman.

Kalau begitu pandemi Covid-19 ini menjadi momen untuk mendorong masuk era teknologi 4.0?

Sebenarnya era industri 4.0 dimulai sejak 2011. Bahkan tahun 2015, Jepang sudah mencanangkan era society 4.0. Segala aspek kegiatan sudah dilakukan dengan robotik sebagai antisipasi makin mahalnya biaya tenaga kerja. Untuk negara berkembang memang tidak secepat negara maju. Di Indonesia sebelum Covid-19, sebenaranya ada beberapa pelaku usaha yang telah menerapkan teknologi 4.0 seperti Nudira Farm yang memproduksi tomat cerry dan strawberi. Kegiatan di green house Nudira Farm sudah diatur dengan sistem digital, termasuk sensor suhu dan kelembaban udara. Kita harapkan wabah Covid-19 ini makin mempercepat kita mengimplementasikan teknologi 4.0.

Seperti kita ketahui program Kostrani menjadi salah satu yang utama di Kementerian Pertanian. BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) menjadi bagian utama Kostratani. Sejauh mana kesiapan BPP untuk menjalankan teknologi 4.0 itu?

Kita telah mempersiapkan BPP dalam Kostratani untuk siap masuk dalam era 4.0. Kita berdayakan BPP dengan perbaikan prasarana dan sarana, bangunan, bahkan hingga renovasi kantor BPP dan penyediaan sarana IT, baik internet, hosting dan modem agar kegiatan bisa berjalan dengan virtual. Ada beberapa kecamatan yang dibangun baru kantor BPP, karena ada kecamatan yang baru terbentuk. Untuk itu dengan kegiatan Bertani on Cloud, kita harapkan akan memperkuat kapasitas penyuluh pertanian. Harapan selanjutnya, penyuluh yang sudah mendapatkan ilmu dari Bertani on Cloud bisa menerapkan ke petani.