Tuesday, 17 May 2022


Anggaran Penyuluhan 2022 Meluber, Dukungan Pemda Kian DIharapkan

21 Jan 2022, 21:54 WIBEditor : Gesha

Kegiatan penyuluhan | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) terus mengajak pemerintah daerah kian serius mendukung penyuluhan pertanian di daerahnya.

Dukungan penyelenggaraan penyuluhan pun tak bisa dilakukan sendiri oleh BPPSDMP-Kementerian Pertanian saja, perlu dukungan serta komitmen daerah untuk berpihak pada pembangunan pertanian. Mulai dari pemerintahan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi.

"Bukan hanya program dari pusat tetapi semua lapisan di daerah. Perlu dukungan provinsi, kab kota, camat. Utamanya adalah komitmen daerah untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pusat support terus untuk penyuluhan di daerah," pinta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Prof Dedi Nursyamsi dalam Rapat Kerja Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2022, yang digelar Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan). 

Kontribusi pertama yang dilakukan daerah, dimulai dari semangat, penguatan kapasitas penyuluh, membangun kelembagaan penyuluh untuk meningkatkan produktivitas hingga mempercepat pembangunan Pertanian di daerahnya, termasuk sinkronisasi dengan program penyuluhan di pusat.

Dukungan tersebut termasuk dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Seperti diketahui, dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah pasal 7 ayat 4, disebutkan bahwa urusan pilihan meliputi : kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian.  

Dengan pemahaman bahwa penganggaran pembangunan daerah mengikuti dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka posisi pertanian tidak selamanya menjadi fokus penganggaran pembangunan daerah sehingga sulit mengharapkan kemajuan sektor pertanian dari kekuatan otonomi daerah. Dengan demikian, sektor pertanian diperkirakan semakin tidak kompetitif dan akan mengancam kehidupan masyarakat perdesaan, khususnya petani.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bustanul Arifin Caya menyebutkan Kementan sendiri telah melakukan support anggaran penyuluhan pertanian di daerah melalui berbagai pendanaan seperti Dana Dekonsentrasi (Dekon), Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), hingga Dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) agar peningkatan kapasitas SDM Pertanian, termasuk penyuluh bisa terus berjalan.

"Ada Rp 828 Milyar dari berbagai sumber pendanaan untuk kegiatan penyuluhan di tahun 2022, dari Dana Dekon, PHLN (Simurp dan IPDMIP), DAK Fisik, sampai DAK Non Fisik. Manfaatkanlah untuk realisasi kegiatan penyuluhan di daerah," ajaknya.

Bustanul menyebutkan, kegiatan penyuluhan tersebut tak hanya berkutat pada hal teknis budidaya semata, tetapi bisa meluas pada pelatihan pengolahan, pelatihan wirausaha, bahkan program literasi keuangan untuk mendekatkan petani dengan KUR dan lainnya disesuaikan dengan target penyuluhan di lokasi. 

 

Reporter : NATTASYA
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018