Thursday, 06 August 2020


Lahan Kering , Potensi untuk Perluasan Areal Terbuka Lebar

08 Jul 2020, 12:30 WIBEditor : Yulianto

Lahan Kering kini diusahakan untuk bertanam padi | Sumber Foto:HUMAS KEMENTAN

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong perluasan areal tanam untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat dampak Covid-19. Salah satu potensi perluasan areal tanam adalah lahan kering.

Seberapa besar potensi lahan kering tersebut? Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2013), luas lahan pertanian tanaman pangan nasional sekitar 39,6 juta hektar (ha). Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan lahan di luar lahan sawah dan berupa lahan kering yang ditanami dengan berbagai komoditas, termasuk tanaman pangan.

Lahan kering ini dapat dikategorikan dalam bentuk tegalan/kebun seluas 11,62 juta ha, ladang/huma seluas 5,7 juta ha. Sedangkan lahan yang sementara tidak dapat diusahakan sekitar 14,4 juta ha.

Namun pada tahun 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan luas lahan sawah secara spasial dan tekstual sebesar 7.463.948 ha.  Sedangkan luas lahan kering berupa lahan tegal dan huma yang selanjutnya disebut lahan padi ladang yang dibudidayakan dengan tanaman padi sekitar 1.244.906 juta ha.

Sedangkan lahan kering yang berada di kawasan peruntukan hutan diusahakan secara tumpang sari dengan tanaman padi masih ada. Namun, relatif tidak tercatat dan termonitor, karena berada jauh dari jangkauan petugas lapangan.

Dengan demikian dapat dinyatakan sementara, bahwa luas lahan basah dan lahan kering yang diusahakan tanaman padi sekitar 8.708.854 ha. Ketersediaan pangan, (padi) nasional bersumber dari lahan tersebut.

Sementara itu ketersediaan lahan basah umumnya dapat dikelompokkan ke dalam lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan. Berdasarkan data BPS (2012) lahan sawah beririgasi sekitar 4.417.581 ha dan sawah tadah hujan sekitar 3.714.783 ha.

Melalui berbagai regulasi, kebijakan, rekayasa sumberdaya teknologi, lingkungan, kelembagaan dan manusia selaku pelaku usaha, terutama petani yang diimplementasikan pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan untuk mencapai swasembada dan kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Potensi Lahan Kering

Memperhatikan data BPS (2013), luas lahan kering tanaman pangan di Indonesia sebesar 14,38 juta  ha yang terdiri dari lahan tegal/kebun, ladang/huma dan lahan sementara tidak diusahakan. Dapat dikatakan hampir 30 tahun petani dan lahan yang diusahakan belum dimanfaatkan dengan intensif karena berbagai kendala penguasaan, sosial, teknis, ekonomis, pendanaan, dan sumber daya manusia. 

Dengan kemajuan teknologi digital yang dimiliki, serta koordinasi Pemerintah (K/L) dengan Pemerintah Daerah dapat diinvestigasi dan diketahui dengan jelas potensi dan peluang pengembangan untuk budidaya pertanian/tanaman pangan. Melalui pendekatan wilayah, sumber daya manusia dan sentra produksi dan keunggulan komparatif untuk komoditas pangan/padi nasional, dapat diinventarisasi pada beberapa kabupaten di sentra produksi padi.

Hal ini bisa dilakukan melalui potensi sumber daya dan dukungan masyarakat di lokasi tersebut sesuai kemampuan pendanaan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam program 100 hari, Menteri Pertanian RI telah melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk meminta dukungan  agar lahan sawah tidak dialihfungsikan menjadi peruntukan lain.

Beberapa K/L seperti PUPR, ATR/BPN, BIG, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, sangat mendukung. Namun kebijakan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata di lapangan melalui ketersediaan peraturan dan sumberdaya manusia di tingkat kementerian dan pendanaan agar dapat terwujud. Dengan demikian, program program teknologi hilir-hulu, serta dukungan sektor lain dapat tercapai  yang dimulai dari beberapa sentra produksi padi di Indonesia.

Memperhatikan kondisi keterbatasan dana dan sekaligus meninjau kembali suatu gagasan besar dalam penambahan areal baru untuk menunjang dan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, diperlukan beberapa prioritas yang dapat dilakukan. Diantaranya, optimasi selektif  lahan kering, pembaharuan koordinasi dengan K/L terkait dengan pemerintah daerah, pengendalian alih fungsi lahan sawah yang terkoordinasi dan  inventarisasi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.  

Untuk oprimasi selektif di lahan kering, telah dimulai Ditjen Tanaman Pangan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan lahan kering untuk tanaman padi yang disebut lahan padi kering seluas 1,2 juta ha. Ke depan perlu dikembangkan dan diperluas dalam bentuk spasial  dengan dukungan sumber daya air, saran dan pandangan petani dan dukungan Hak Atas Tanah melalui sertifikasi tanah.

Kegiatan koordinasi dengan K/L dengan pemda, telah dimulai Menteri Pertanian melalui kunjungan kerja ke PUPR dan Kemenetrian ATR/BPN. Namun masih perlu ditindaklanjuti dalam bentuk koordinasi penyusunan program dan kegiatan yang terintegrasi dan terpadu secara berkelanjutan. 

Adapun dalam pengendalian alih fungsi telah diinisiasi sebelum tahun 2020. Untuk itu, perlu dilanjutkan melalui koordinasi intensif dengan K/L terkait dan Pemda Provinsi/Kab/Kota melalui pengendalian RTRW Kabupaten/Kota.

Hal penting lainnya adalah efektifitas koordinasi pada Tim Terpadu dan Tim Pelaksana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Sedangkan kegiatan inventarisasi lahan cadangan pangan berkelanjutan, telah dilaksanakan melalui penetapan luas LP2B melalui peruntukan kawasan budidaya tanaman pangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Namun perlu direkapitulasi dalam bentuk tekstual dan spasial.   

Potensi dan Sebaran Lahan Kering (Ha) di Indonesia (2013)

No

Provinsi

Tegal/

Kebun

Ladang/

huma

Sementara

 tidak

diusahakan

1

Aceh

355.880

270.787

389.936

2

Sumatera Utara

561.701

420.328

278.808

3

Sumatera Barat

328.422

128.989

234.962

4

Riau

564.978

217.765

429.929

5

Jambi

393.112

219.763

261.367

6

Sumatera Selatan

415.071

225.452

570.200

7

Bengkulu

176.849

85.055

98.996

8

Lampung

452.458

289.549

49.696

9

Kep.Bangka Belitung

118.651

45.716

113.566

10

Kep.Riau

41.670

33.698

165.807

11

DKI Jakarta

984

75

135

12

Jawa Barat

552.849

220.815

10.597

13

Jawa Tengah

718.428

14.573

941

14

DI Yogya

94.826

0

1033

15

Jawa Timur

1.128.083

37.331

10.814

16

Banten

167.297

78.401

15.195

17

Bali

127.989

1

1.056

18

Nusatenggara Barat

247.861

47.632

53.010

19

Nusatenggara Timur

505.064

324.192

759.086

20

Kalimantan Barat

568.416

343.226

1.197.778

21

Kalimantan Tengah

578.425

221.922

1.419.405

22

Kalimantan Selatan

258.790

111.893

167.991

23

Kalimantan Timur

214.722

142.779

1.163.360

24

Kalimantan Utara

NA

NA

NA

25

Sulawesi Utara

206.521

109.968

36.489

26

Sulawesi Tengah

498.864

202.695

407.151

27

Sulawesi Selatan

534.709

102.550

89.329

28

Sulawesi Tenggara

210.556

108.123

202.973

29

Gorontalo

157.685

71.316

51.682

30

Sulawesi Barat

114.681

41.487

77.773

31

Maluku

790.336

283.270

859.967

32

Maluku Utara

202.696

69.596

18.569

33

Papua Barat

6492

751.746

2.090.023

34

Papua

328.153

476.478

3.155.963

 

Total

11.826.219

5.697.171

14.378.586

 

Reporter : Tangkas Panjaitan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018