Wednesday, 14 April 2021


Agar Petani Gampang dapat  Kredit  

04 Mar 2021, 12:51 WIBEditor : Yulianto

KUR menjadi salah satu program pemerintah agar masyarakat, termasuk petani mudah mendapatkan permodalan | Sumber Foto:Dok. SInta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kredit Usaha Tani atau KUT pernah menjadi icon kredit pertanian pada jamannya dan banyak ditiru negara lain.  Mereka meniru KUT, mengembangkannya menjadi sistem perkreditan dan Bank Pertanian moderen. Sayangnya di negara asalnya KUT justru terpuruk meninggalkan tunggakan besar dan menyebabkan ratusan ribu petani terkendala tidak bisa meminjam kembali kredit karena di-black list walaupun sudah bertahun-tahun berlalu.

Bank Pertanian yang diharapkan petani dan juga para cendikia tak kunjung terbentuk, walaupun paling tidak untuk sementara, bank umum bisa saja ditugasi untuk mengalokasikan pagu kredit khusus yang besar untuk pertanian. Yang penting fungsinya. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencoba menjadi penyelamat dengan menawarkan berbagai jenis kredit yang ramah UMKM termasuk petani kecil. Ada yang tanpa agunan dan tanpa bunga untuk besaran pinjaman tertentu, atau untuk pinjaman yang lebih besar dikenakan bunga rendah 6 persen.

Kelihatannya menjanjikan bagi petani. Tapi mekanismenya cukup ribet. Bank pasti tidak mau beresiko karena NPL kredit pertanian, dari pengalaman lalu cukup tinggi. Maka pinjaman KUR harus melalui off-taker yang berfungsi juga sebagai avalis. Kalau petani tidak membayar, off-taker bertanggungjawab untuk melunasi.

Pinjaman juga tidak langsung diberikan ke petani dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk sarana produksi sesuai yang diminta petani. Dapat dibayangkan, tidak mudah untuk mendapatkan off-taker yang membela kepentingan petani.

Petani di Karawang, dan tentu saja petani di daerah lain, mengalami kesulitan ekstra selama pendemi Covid-19. Mereka belum tahu harus kemana mengajukan pinjaman KUR. Mereka hanya mendengar ada KUR, tapi belum tahu bahwa mekanismenya harus melalui off-taker. Maka menurut pak Haji yang jadi tetua di sana, pinjaman kepada tengkulak, juragan dan pelepas uang, tetap marak dan terpaksa jadi pilihan petani.

Usaha para juragan, yang sebenarnya lintah darat itu, berkembang seiring dengan permintaan pinjaman di pedesaan yang meningkat. Nasabahnya tak pernah berkurang, mereka terus meminjam diselingi nunggak sampai akhirnya teriak mengeluh dijerat hutang berbunga tinggi.

Selain menetapkan bunga tinggi, para juragan juga dibayar pada saat panen dengan gabah melalui perhitungan harga gabah pada saat itu. Jadi mereka mendapat keuntungan ganda, dari bunga dan dari perbedaan harga gabah pada saat panen dan pada saat mereka menjual kembali.

Koperasi petani diharapkan menjadi off-taker untuk memperlancar penyerapan KUR di sektor pertanian. Namun permasalahannya, koperasi banyak yang belum mempunyai kemampuan terkait dana.

Pada tahun 2020, dari plafon kredit KUR senilai Rp 190 triliun secara nasional, sekitar Rp 50 triliun atau 27 persen terserap untuk sektor pertanian. Suatu besaran yang cukup berarti. Para pengusaha, produsen saprodi berpeluang memasarkan saprodi produknya melalui peran sebagai off-taker.

Pinjaman KUR dengan biaya bunga 6 persen juga dihadapkan dengan pola pikir petani yang terbiasa mendapatkan subsidi dan bantuan input gratis. Jika mindset seperti itu sudah terbentuk, untuk menjadikan mereka mandiri dan tangguh tentu memerlukan upaya tersendiri.

Apakah ini terkait dengan rendahnya penyaluran kredit ke pertanian yang hanya 6,8 persen dari total kredit perbankan secara nasional (2018)? Tentu memerlukan pembuktian dengan metoda yang sahih. Bagaimanapun, hal ini merupakan bukti bahwa bunga rendah belum menjadi faktor penentu yang membuat bank jadi sumber pendanaan pertanian yang bisa diandalkan petani. 

Banyak faktor lain, seperti akses ke sumber pendanaan, kemudahan meminjam, persyaratan kolateral, waktu yang diperlukan dalam proses peminjaman, selain bunga. Padahal sektor pertanian memerlukan dukungan kredit lebih besar melihat perannya yang sangat penting dalam penyediaan pangan dan ekonomi nasional.

Para juragan itu adalah contohnya. Pola Grameen Bank yang dikembangkan di Bangladesh dan diterapkan Prof. Dr. Mat Syukur di Desa Nanggung, Bogor, itu bunganya relatif tinggi karena dilakukan dengan pendampingan yang intens, sehingga biaya operasionalnya tinggi. Di sini anggotanya yang mencapai 200 ribu orang dilatih disiplin menabung, berusaha dan membayar pinjaman secara mencicil. Pola yang membangun kemandirian ini direplikasi di Kabupaten Tangerang dengan anggota sekitar 200 ribu orang. Mereka akhirnya berkembang menjadi koperasi syariah yang maju.

Pengalaman ini mengingatkan kembali bahwa membangun semangat untuk mandiri sangat penting sebagai fondasi pembangunan usaha petani. Dengan didukung dana dan fasilitas, akan terbentuk kelembagaan yang kuat semacam koperasi dan usaha bersama. Selain itu bank yang berorientasi mendukung kegiatan pertanian mutlak diperlukan, dengan manajemen profesional yang memberikan kemudahan seperti yang diberikan tengkulak dan juragan, tetapi dengan bunga rendah seperti yang diberikan KUR. Win-Win solution tentunya.

===

Sahabat Setia SINAR TANI bisa berlangganan Tabloid SINAR TANI dengan KLIK:  LANGGANAN TABLOID SINAR TANIAtau versi elektronik (e-paper Tabloid Sinar Tani) dengan klikmyedisi.com/sinartani/

Reporter : Memed Gunawan
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018