Sunday, 09 May 2021


Tiga Solusi Pemerintah untuk Keberlanjutan Pupuk Subsidi

21 Apr 2021, 16:23 WIBEditor : Yulianto

Petani sedang memberikan pupuk | Sumber Foto:Julian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Polemik pupuk subsidi yang nilainya cukup besar mendorong anggota Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) membahas persoalan tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertanian menawarkan tiga solusi agar pupuk bersubsidi tetap bisa berlanjut untuk membantu petani.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Sarwo Edhi mengatakan, hingga kini pemerintah masih mempertahankan program pupuk subsidi. Namun Komisi IV DOR RI tengah membahas dan mengkaji program tersebut dengan membuat Panja.

Melihat hitungan kebutuhan pupuk, menurut Sarwo, sebenarnya kebutuhan pupuk subsidi sesuai e-RDKK mencapai 24,3 juta ton dengan nilai Rp 63,038 triliun. Namun anggaran yang pemerintah sediakan hanya Rp 25,23 triliun untuk alokasi 9,04 juta ton atau 37,2 persen dari volume pupuk subsidi yang tercatat dalam e-RDKK.

Jika seluruh kebutuhan pupuk subsidi disediakan, maka ada kekurangan anggaran sebesar Rp 37,76 triliun. “Di satu sisi permintaan pupuk subsidi banyak, tapi di sisi lain ada keterbatasan keuangan pemerintah. Hal ini harus ada solusi, bagaimana?” kata Sarwo.

Kementerian Pertanian pun mengusulkan tiga solusi keberlanjutan program pupuk subsidi kepada Panja Pupuk Subsidi Komisi IV DPR RI. Pertama, mengurangi alokasi luas lahan yang berhak petani terima. Jika selama ini petani yang berhak menerima pupuk subsidi untuk luasan maksimal 2 ha (petani tanaman pangan), maka ke depan maksimal petani yang memiliki luasan 1 ha.

“Ini memang bertentangan dengan UU No. 19/2013 yang mengamanatkan perlindungan petani dengan luasan sampai 2 ha. Tapi ini solusi agar petani bisa menerima pupuk subsidi,” tuturnya.

Usulan kedua menurut Sarwo, yang Kementerian Pertanian tawarkan adalah pupuk subsidi difokuskan untuk jenis Urea dan NPK. Sebab, kenyataan di lapangan memang yang paling banyak petani butuhkan adalah pupuk Urea dan NPK. “Ketiga adalah dengan membatasi komoditas yakni hanya padi, jagung dan kedelai. Ini yang kami usulkan dan masih dalam kajian komisi 4,” ujarnya.

Namun demikian, pemerintah juga tetap mengupayakan agar ketersediaan pupuk sesuai e-RDKK sebanyak 24,3 juta ton bisa tercukupi. Pada tahun 2021 ini, beberapa cara dilakukan. Pertama, penurunan HPP sekitar 5 persen akan terdapat efisiensi Rp 2,457 triliun.

Kedua, perubahan formula NPK dari 15: 15 : 15 menjadi 15: 10 : 12, akan efisien sebanyak Rp 2,27 triliun. Berdasarkan hasil kajian Badan Litbang Pertanian, status hara P dan K lahan sawah antara sedang-tinggi, sehingga perlu pengurangan dua kandungan tersebut.

Ketiga, kenaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 300-450/kg akan terdapat efisiensi sebanyak Rp 2,57 triliun. Urea naik Rp 450/kg, SP-36 naik Rp 400/kg dan ZA dan organik naik Rp 300/kg. “Dengan cara itu didapatkan Rp 7,3 triliun atau sejumlah 7,2 juta ton,” katanya.

---

Sahabat Setia SINAR TANI bisa berlangganan Tabloid SINAR TANI dengan KLIK:  LANGGANAN TABLOID SINAR TANIAtau versi elektronik (e-paper Tabloid Sinar Tani) dengan klikmyedisi.com/sinartani/   

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018