TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Industri alat dan mesin pertanian (alsintan) lokal dinilai menjadi kunci swasembada pangan berkelanjutan. Penguatan produksi dalam negeri diyakini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan ketergantungan impor.

Di tengah riuh upaya mendorong kedaulatan pangan nasional, industri alat dan mesin pertanian (alsintan) lokal disebut menjadi kunci penyelamat swasembada pangan berkelanjutan. 

Pemerintah pun diminta tidak sekadar mengejar harga murah dalam belanja negara, melainkan memastikan anggaran publik benar-benar memperkuat industri dalam negeri sebagai fondasi ketahanan pangan jangka panjang. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Mindo Sianipar dalam webinar “Pertanian Go Modern, Swasembada Pangan Semakin Kuat” yang digelar Sinar Tani, Rabu (25/02).

Di forum tersebut, Mindo menegaskan, arah kebijakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat menentukan masa depan industri pertanian Indonesia. 

Ia mengingatkan, jika pemerintah terus memilih produk impor hanya karena lebih murah, maka dana publik justru menghidupi industri negara lain, bukan memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri.

Dirinya menilai belanja negara seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas produksi, mendorong inovasi teknologi, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam negeri.

“Jika pemerintah membeli produk dalam negeri, dana tersebut akan berputar di ekosistem industri nasional. Perusahaan memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas teknologi, memperluas kapasitas produksi, dan memperkuat riset pengembangan,” tegasnya.

Menurutnya, pilihan kebijakan itu bukan sekadar soal transaksi ekonomi, tetapi menyangkut kemandirian bangsa.

Ada kekhawatiran, jika ketergantungan terhadap produk luar negeri terus meningkat, maka Indonesia akan kehilangan momentum membangun industri strategis yang menopang sektor pangan.

Kondisi yang terjadi saat ini, menurut Mindo, industri alsintan domestik masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pembiayaan hingga minimnya dukungan kebijakan fiskal.

Ia mengungkapkan, pelaku usaha di sektor ini bahkan belum mendapatkan skema kredit khusus yang benar-benar mendukung pengembangan teknologi pertanian.

Para pemangku kepentingan, lanjutnya, telah lama mendorong pembentukan bank khusus sektor pertanian. Lembaga pembiayaan tersebut diharapkan dapat menyediakan kredit berbunga rendah bagi industri dan pelaku usaha pertanian.

Tantangan Kebijakan dan TKDN

Dalam kesempatan itu, Mindo juga menyoroti kebijakan tarif dan perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada industri dalam negeri.

Ia mengkritik kondisi di mana biaya masuk alat pertanian impor relatif rendah, sementara bahan baku untuk produksi dalam negeri justru dikenakan biaya tinggi.

Kondisi tersebut dinilai menghambat peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Saat ini, rata-rata TKDN industri alsintan nasional baru mencapai sekitar 40 persen.

Menurutnya, tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, target peningkatan TKDN akan sulit tercapai. Industri domestik membutuhkan kepastian regulasi, insentif fiskal, serta perlindungan pasar agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap industri dalam negeri bukan semata kepentingan pelaku usaha, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional.

Mindo mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada industri domestik pada akhirnya akan berdampak langsung pada petani. Ketika industri lokal melemah, harga alat pertanian berpotensi meningkat akibat ketergantungan impor.

Kenaikan biaya produksi tersebut akan menekan petani dan menurunkan keuntungan usaha tani. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Padahal, menurut Mindo, regenerasi petani menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Saat ini, banyak anak muda mulai tertarik pada pertanian modern karena didukung teknologi seperti drone, sensor, dan sistem digital.

Namun untuk sektor tanaman pangan utama seperti padi, tingkat adopsi teknologi masih terbatas. Salah satu faktor penghambat adalah kepemilikan lahan yang relatif kecil, terutama di Pulau Jawa.

Ia menjelaskan bahwa rata-rata luas lahan pertanian per keluarga di Indonesia sekitar setengah hektare atau bahkan lebih kecil. Skala usaha yang terbatas membuat investasi teknologi menjadi kurang ekonomis.

Karena itu, penguatan industri alsintan nasional dinilai penting untuk menyediakan teknologi yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi petani Indonesia.

Mekanisasi Kunci Produktivitas

Dalam webinar tersebut juga disampaikan bahwa mekanisasi pertanian merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pangan.

Berbagai jenis alat dan mesin pertanian telah dikembangkan di dalam negeri, mulai dari traktor roda dua dan roda empat hingga mesin panen modern.

Berdasarkan data industri, Indonesia memiliki ratusan perusahaan yang bergerak di bidang produksi alsintan dengan ribuan tenaga kerja.

Produk yang dihasilkan mencakup pompa irigasi, rice transplanter, power thresher, combine harvester, hingga drone pertanian.

Kemampuan produksi industri dalam negeri cukup besar. Misalnya, produksi hand sprayer mencapai jutaan unit per tahun, sementara pompa air irigasi dan traktor juga diproduksi dalam jumlah signifikan.

Meski demikian, kapasitas tersebut masih perlu ditingkatkan melalui dukungan kebijakan, penguatan riset teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah selama ini telah menyalurkan bantuan alsintan kepada kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pada 2016, misalnya, bantuan mencapai lebih dari 168 ribu unit alat pertanian dengan anggaran triliunan rupiah.

Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan jumlah bantuan. Pada 2024, bantuan alsintan tercatat sekitar 91 ribu unit.

Mindo berharap anggaran untuk sektor pertanian tidak dipangkas, karena dukungan tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Ia juga mendorong pengawasan yang lebih baik terhadap distribusi bantuan alsintan agar tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

Selain kebijakan anggaran, Mindo menilai pentingnya penguatan pendampingan di lapangan. Ia mengusulkan agar anggota DPR dapat dilibatkan secara aktif dalam memantau pemanfaatan bantuan alsintan di daerah.

Menurutnya, kunjungan langsung ke kelompok tani akan membantu memastikan bahwa bantuan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani.

Ia juga menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif untuk memperkuat ekosistem pertanian nasional.

Webinar tersebut menyoroti transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Penggunaan sensor tanah, drone pemantau tanaman, hingga robot pemanen mulai diperkenalkan sebagai bagian dari revolusi pertanian modern.

Namun keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan industri dalam negeri dalam menyediakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani Indonesia.

Di akhir pemaparannya, Mindo menegaskan bahwa penguatan industri alsintan dalam negeri memiliki dampak luas bagi perekonomian nasional.

Selain meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan industri ini juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat inovasi teknologi, dan mengurangi ketergantungan impor.

Ia berharap pemerintah dapat menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, kemandirian pangan bukan hanya soal menghasilkan beras atau komoditas lainnya, melainkan membangun ekosistem industri yang kuat dari hulu hingga hilir.

Di tengah tantangan global yang terus berubah, pertanian Indonesia diibaratkan seperti perahu yang harus mampu berlayar sendiri tanpa terlalu bergantung pada angin dari luar.

Tanpa dukungan industri dalam negeri yang kokoh, perjalanan menuju kedaulatan pangan akan selalu diwarnai ketidakpastian.

Karena itu, dorongan terhadap industri alsintan domestik menjadi langkah penting untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk luar, tetapi juga produsen teknologi pertanian yang mandiri dan berdaya saing.