Thursday, 23 September 2021


Budidaya Lobster Adalah Prioritas Utama

07 Jul 2020, 15:03 WIBEditor : Indarto

Lobster | Sumber Foto:Dok. Biro Humas dan KLN

Prioritas pertama itu budidaya. Sehingga, siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silahkan, yang penting ada aturannya.

 


TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--Pencabutan larangan ekspor benih lobster (BL) melalui Permen KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit dua bulan lalu, tujuan utamanya adalah untuk mendorong budidaya lobster nasional. Sehingga,  untuk ekspor BL, eksportir harus memenuhi  syarat yang  dipenuhi.

Syarat utama adalah, eksportir harus punya kemampuan berbudidaya hingga komitmen menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budidaya lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajak masyarakat untuk melihat Permen KP Nomor 12 tahun 2020 tidak hanya dari sisi ekspor benih lobster.

"  Karena lahirnya permen tersebut untuk mendorong budidaya lobster nasional yang selama ini terhambat karena larangan mengambil benih lobster," ujar Menteri Edhy, di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Menteri Edhy, prioritas pertama itu budidaya. Sehingga,  siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silahkan, yang penting ada aturannya.

" Pertama,  harus punya kemampuan berbudidaya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah untungnya banyak. Nggak bisa," ujarnya.

Menteri Edhy mengatakan, melalui  Permen KP Nomor 12 tahun 2020,  KKP ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudidaya lobster.  Eksportir harus membeli BL dari nelayan dengan harga di atas Rp 5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan BL.

Eksportir  BL, lanjut Menteri Edhy harus menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budidaya lobster. " Kami  berharap nelayan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomis dari menjual benih lobster, tapi juga mendapat pengetahuan tentang berbudidaya," ujar Menteri Edhy.

Menteri Edhy juga menegaskan, selain kemampuan berbudidaya, eksportir juga berkomitmen ramah terhadap lingkungan,  tidak merusak, dan yang paling penting berkomitmen dengan nelayannya sendiri.

" Dia harus satu garis dan dia harus membina nelayannya sendiri. Jadi nggak bisa nanti nelayan perusahaan ini pindah ke perusahaan itu, yang akhirnya tarik-tarikan. Si nelayan harus mendapat perlakuan baik dan diajak ikut berbudidaya juga," jelas Menteri Edhy.

Pastinya,  proses seleksi untuk menjadi eksportir BL terbuka untuk siapa saja, baik perusahaan maupun koperasi berbadan hukum. Selama pengaju memenuhi persyaratan dan kualifikasi, KKP tidak akan mempersulit. Bahkan agar proses seleksi hingga ekspor berjalanan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, semua dirjen dilibatkan termasuk bagian inspektorat.

"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budidaya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," tegas Menteri Edhy.

Menteri Edhy juga berharap, budidaya lobster yang sudah mulai berjalan bisa terus tumbuh. Dengan begitu, benih hasil tangkapan nelayan didistribusikan sepenuhnya untuk pembudidaya lobster dalam negeri sehingga tak perlu diekspor.  

"Kita prioritas budidaya, sekarang sudah berjalan. Perusahaan sudah membeli benih lobster dari nelayan. Namun kemampuan budidayanya masih belum besar sehingga ada sisa benih. Masak iya dikembalikan lagi, bisa rugikan. Sementara ada peluang ekspor. Ya sudah ekspor, tapi budidaya tetap jalan. Ini bagian dari proses, kalau budidaya kita sudah kuat, bisa saja tidak ada ekspor benih lagi," pungkas Edhy. 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018