TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil tindakan tegas dengan memblokir ratusan importir bawang putih yang mangkir dari kewajiban tanam. Keputusan ini sebagai respons terhadap ketidakpatuhan dalam memenuhi aturan tanam yang diwajibkan.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, mengungkapkan ratusan perusahaan importir bawang putih telah diblokir dari daftar rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Pemblokiran dilakukan karena importir tersebut mangkir dari kewajiban tanam, dengan rasio 50:50 antara yang memenuhi dan yang tidak memenuhi kewajiban tanam.

Dari data, sekitar 400 perusahaan mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih.

"Kan dikasih waktu setahun untuk melakukan wajib tanam. Kalau dia bener, dia boleh mengajukan RPIH. Tapi kalau ngga bener diblokir. Yang diblokir ada banyak. Aduh banyak banget ada ratusan. Jadi gini, dari data yang ada itu yang melaksanakan wajib tanam dengan yang tidak itu 50:50," kata Prihasto.

Prihasto Setyanto menegaskan bahwa rasio 50:50 antara yang melaksanakan wajib tanam dan tidak, didasarkan pada evaluasi dari tahun 2017 hingga 2022.

Terkait pernyataan Ombudsman RI mengenai importir nakal yang mendirikan perusahaan cangkang baru, Prihasto menyatakan tidak mengetahui hal tersebut.

Kementan, sejauh ini, diakui Prihasto hanya melakukan pemblokiran nama perusahaan importir dari daftar penerima RPIH jika tidak memenuhi kewajiban tanam.

Artinya blokir hanya dilakukan pada nama perusahaan yang tak melaksanakan wajib tanam bukan pemilik dari perusahaan tersebut. 

Prihasto Setyanto menekankan, Kementan tidak memiliki kontrol untuk melarang orang mendirikan perusahaan baru.

"Kita tidak punya kontrol sampai sana (penelusuran detail pemilik perusahaan). Namanya misal nama Hartono diblokir, lalu ada orang nama sama mau buka ngga bisa eh tahunya dia Hartono lain. Kan Indonesia namanya Hartono misal ada banyak," kata Prihasto.