Friday, 10 July 2020


Pemerintah Terbitkan Regulasi Baru Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner

23 Jun 2020, 18:20 WIBEditor : Yulianto

RPH wajib memiliki sertifikasi NKV | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kementerian Pertanian  melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11 Tahun 2020 mengenai sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha produk hewan.

Regulasi teranyar yang mulai berlaku sejak 20 Maret 2020 merupakan pembaruan dari Permentan No. 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan, Permentan No. 11 Tahun 2020 ini dikeluarkan untuk melengkapi peraturan tentang beberapa hal. Misalnya, penandatanganan NKV dilakukan Pejabat Otoritas Veteriner, penambahan jenis unit usaha produk hewan baik pangan maupun non pangan menjadi 21, persyaratan dan pengangkatan auditor NKV oleh Gubernur, serta peraturan sanksi terhadap pelaku unit usaha produk hewan.

"Masa berlaku NKV juga dibatasi hanya 5 tahun dan setelah itu harus disertifikasi ulang," ujar Ketut. Mekanisme sertifikasi NKV untuk unit usaha produk hewan dimulai dari mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi. Jika lengkap, kemudian permohonan dilimpahkan ke Tim Auditor yang ditugaskan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, lalu dilakukan proses audit.

Setelah itu, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dikembalikan ke pelaku usaha dan diperbaiki. Jika sudah sesuai, bisa dilanjutkan ke proses analisis yang dilakukan langsung Pejabat Otoritas Veteriner.

“Jika memenuhi syarat, akan diberikan sertifikat. Kalau tidak memenuhi syarat, unit usaha tersebut akan diberikan sanksi pembinaan oleh dinas kabupaten/kota maksimal 5 tahun,” tuturnya.

Menurut Ketut, sanksi juga bisa diberikan kepada unit usaha yang tidak mengajukan sertifikasi NKV. Mulai dari sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan produksi hingga pencabutan izin usaha. "Sanksi ketat ini karena setiap produk hewan yang diedarkan untuk konsumsi, wajib berasal dari unit usaha yang memiliki NKV," tegas Ketut.

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018