Friday, 10 July 2020


Inilah Jenis Unit Usaha yang Wajib Miliki Sertifikasi NKV

23 Jun 2020, 18:32 WIBEditor : Yulianto

Pemerintah wajibkan beberapa unit usaha memiliki sertifikasi NKV untuk menjamin keamanan pangan | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian  20 Maret 2020 menerbitkan kebijakan baru mengenai Sertifikasi Nomor Kontrol Veternier (NKV) yakni Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11 Tahun 2020. Dengan terbitnya regulasi baru ini diharapkan memberikan jaminan keamanan dan kualitas produk pangan asal ternak.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita mengatakan, dalam Permentan tersebut beberapa jenis unit usaha yang harus memiliki sertifikat NKV yaitu, rumah potong hewan ruminansia, babi dan unggas. Lalu, sarang burung walet, baik rumah, pencucian, pengumpulan atau pengolahan.

Unit usaha budidaya berupa sapi perah dan unggas petelur juga diwajibkan memiliki sertifikat NKV.  Unit usaha lainnya adalah pengolahan produk pangan asal hewan seperti susu, daging telur dan madu. Selain itu, unit usaha pengolahan hewan non pangan juga wajib memiliki sertifikat NKV.

"Unit usaha distribusi seperti penampung susu, kios daging, ritel, gudang kering, pelabelan telur konsumsi, serta pengumpulan dan pengemasan telur konsumsi juga wajib (memiliki sertifikat NKV)," papar Ketut.

Regulasi teranyar yang mulai berlaku sejak 20 Maret 2020 merupakan pembaruan dari Permentan No. 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. 

Jaminan Keamanan Pangan

Ketut mengatakan, NKV ini juga sebagai upaya pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat. Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk.

"Persyaratan NKV adalah persyaratan yang ideal yang harus dipenuhi oleh produsen telur untuk menjamin bahwa telur tersebut aman di konsumsi oleh publik," kata Ketut.

Ia menambahkan, penegakan persyaratan NKV ini akan dilaksanakan secara bertahap dan memiliki skala prioritas. Dalam hal ini, yang diprioritaskan terlebih dahulu yaitu, produsen, unit usaha atau perusahaan yang berskala bisnis dan melayani kebutuhan untuk publik.

Sementara itu Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Syamsul Ma'arif menjelaskan, beberapa hal juga perlu segera ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya audit dalam rangka sertifikasi NKV tidak terhambat.

Di antaranya adalah, pengangkatan pejabat otoritas veteriner provinsi dan penetapan dokter hewan berwenang sebagai salah satu syarat auditor NKV. Lalu, pengangkatan auditor NKV dengan Surat Keputusan Gubernur, merujuk kepada Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. "Perlu ditindaklanjuti secara cepat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan terhambat," ujar Syamsul.

Reporter : Kontributor
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018