TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta ---  Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani.

 Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional memperluas akses sumber protein, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas peternakan di berbagai daerah Indonesia.

Dalam pertemuan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (11/11), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengungkapkan, kondisi geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi.

“Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Kepri masih didatangkan dari luar daerah. Karena itu kami terus memperkuat konektivitas antarwilayah dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor peternakan sapi di kabupaten-kabupaten,” ujar Ansar.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan, terutama di wilayah perbatasan.

“Kami siap berkolaborasi agar pembangunan peternakan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Potensi Kepri, khususnya di Natuna, Anambas, dan Bintan, sangat memungkinkan dikembangkan menjadi sentra peternakan rakyat sekaligus membuka peluang investasi,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program investasi besar untuk membangun ekosistem perunggasan nasional di 28 provinsi di luar Pulau Jawa.

Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari strategi menekan disparitas harga telur dan daging ayam, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis.

“Pemerintah akan membangun ekosistem peternakan ayam pedaging dan petelur yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tahap pertama akan dilakukan di 12 provinsi pada 2026, dan Kepulauan Riau menjadi daerah potensial untuk tahap berikutnya,” jelas Agung.

Selain sektor unggas, pemerintah juga tengah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan guna mendukung peternak rakyat, baik di sektor unggas maupun sapi.

“Kami mengusulkan agar suku bunga KUR Peternakan cukup 3%, disesuaikan dengan jenis komoditasnya, sehingga lebih terjangkau bagi peternak kecil,” paparnya.

Tak hanya unggas dan sapi, Kepulauan Riau juga diproyeksikan menjadi lokus pengembangan peternakan babi modern.

Pemerintah bersama pelaku usaha akan membangun fasilitas peternakan babi terintegrasi di Pulau Bintan, yang ditargetkan menjadi sentra produksi daging babi nasional sekaligus sumber bibit bagi wilayah Indonesia timur.

“Kerja sama ini sudah dalam tahap finalisasi. Pihak Singapura akan melakukan peninjauan untuk memastikan kesesuaian dengan standar kesehatan hewan internasional,” terang Agung.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembangan peternakan di Kepri diharapkan menjadi model ketahanan pangan untuk wilayah kepulauan dan perbatasan.

“Dengan peningkatan konektivitas dan dukungan kebijakan nasional, kami optimistis Kepri bisa mandiri dalam penyediaan protein hewani, bahkan menjadi penopang bagi daerah sekitarnya,” pungkas Agung Suganda.