TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, anggaran dikelola secara bertanggung jawab, serta pelayanan publik memberikan manfaat nyata bagi peternak dan masyarakat.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Menurut Amran, tidak ada ruang bagi korupsi maupun penyalahgunaan anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian. Setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan manfaatnya sebesar-besarnya kepada petani dan peternak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mengatakan penguatan tata kelola menjadi kunci agar seluruh program pembangunan peternakan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami terus memperkuat tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas di seluruh unit kerja. Komitmen kami adalah memastikan setiap program dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan peternak," ujar Agung saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, di Denpasar, Bali, Jumat (10/7/2026).

Ia menjelaskan, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun organisasi yang semakin profesional, adaptif, dan akuntabel.

Di sisi lain, Kementan juga memastikan berbagai program strategis di sektor peternakan tetap berjalan dan bahkan dipercepat. Program tersebut meliputi peningkatan produktivitas ternak, penyediaan bibit unggul, penguatan layanan kesehatan hewan, pengembangan hijauan pakan ternak, hingga mendorong investasi dan hilirisasi peternakan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Karena itu, kami terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar tata kelola organisasi semakin baik, pelayanan publik semakin berkualitas, dan pembangunan peternakan serta kesehatan hewan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Agung.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, memastikan seluruh fungsi administrasi, dukungan teknis, pengelolaan program, hingga koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah tetap berjalan optimal.

"Seluruh layanan administrasi, dukungan teknis, pengelolaan program, serta koordinasi dengan unit pelaksana teknis di berbagai daerah terus berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Kami berkomitmen memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat dan peternak tetap berlangsung secara optimal sehingga pelaksanaan program pembangunan peternakan tidak terganggu," ujarnya.