TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto tak main-main! Ia menegaskan akan menindak tegas pengusaha penggilingan padi yang bermain harga, jika tak patuh negara siap ambil alih demi melindungi petani!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi petani dari permainan harga yang dilakukan pengusaha penggilingan padi.

Dalam kunjungan mendadaknya ke Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta pada Senin (3/2), ia langsung menggelar rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta pejabat terkait.

Prabowo meminta agar Polri dan TNI turut mengawasi penggilingan padi di seluruh daerah guna memastikan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram benar-benar diterapkan. 

"Saya minta bantuan di daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu. Jangan sampai petani selalu dikorbankan dengan alasan kadar air, rendaman, atau kualitas," tegas Prabowo.

Ia menekankan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama, mengingat mereka adalah kunci keberhasilan swasembada pangan nasional.  

Prabowo juga memperingatkan bahwa pengusaha penggilingan padi yang tidak mematuhi kebijakan HPP akan menghadapi sanksi tegas.

"Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," ujarnya dengan nada serius.

Bahkan, ia menegaskan bahwa jika pelanggaran terus terjadi, pemerintah siap mengambil langkah drastis dengan membuka penggilingan padi sendiri melalui BUMN atau Bulog.  

"Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah. Tutup saja. Negara bisa ambil alih penggilingan padi," kata Prabowo dalam telekonferensi yang dihadiri petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).  

Menurut Prabowo, kesejahteraan petani tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sepihak.

Ia menegaskan bahwa baik pengusaha, petani, maupun konsumen harus mendapatkan manfaat yang adil.

"Pengusaha boleh untung, tapi tidak bisa seenaknya. Semua pihak harus menang," tegasnya.  

Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo berharap keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kesejahteraan petani dapat terwujud, sekaligus mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional.

"Kesejahteraan petani adalah tanggung jawab kita semua," pungkasnya.

Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengungkapkan bahwa ada variasi harga gabah di lapangan, dengan beberapa pengusaha membeli di atas Rp6.500, namun ada juga yang menekan harga lebih rendah.

Menanggapi hal ini, Prabowo menekankan bahwa alasan kadar air atau kualitas tidak boleh dijadikan dalih untuk mengurangi harga beli dari petani.  

"Saya sudah lama hidup di Indonesia. Saya tahu bagaimana orang kecil selalu dikorbankan. Kali ini, pemerintah tidak akan tinggal diam," ujar Prabowo dengan tegas.

Ia juga mengajak Perpadi untuk berdiskusi lebih lanjut guna menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak.