TABLOIDSINARTANI.COM, Klaten — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukanlah sekadar wacana, melainkan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Sudaryono saat meninjau langsung operasional Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah beerapa waktu lalu.

Menurut Sudaryono, koperasi ini menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok yang terintegrasi langsung dengan sektor pertanian.

Mulai dari kios pupuk, beras, minyak goreng, hingga kebutuhan pokok lainnya, semuanya disediakan untuk mendukung kebutuhan petani dan masyarakat sekitar.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat, terutama petani, bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya di satu tempat. Inilah wujud kehadiran negara lewat koperasi,” ujar Sudaryono di hadapan masyarakat Desa Bentangan.

Peninjauan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Jawa Tengah Achmad Luthfi, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, serta Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria.

Koperasi Merah Putih Desa Bentangan juga dipilih sebagai lokasi peluncuran nasional KDMP, yang dijadwalkan akan diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025.

“Hari H sudah ditentukan, 21 Juli 2025. Pemprov Jawa Tengah sudah menyiapkan semuanya,” ungkap Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, usai meninjau kesiapan lokasi.

Sebanyak 8.523 kepala desa se-Jawa Tengah bersama pengelola KDMP akan hadir secara langsung, ditambah para bupati, wali kota, serta puluhan ribu pengurus koperasi dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.

Gubernur Luthfi mengungkapkan, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang seluruh KDMP-nya telah berbadan hukum. Dari 35 kabupaten/kota, total 8.523 koperasi resmi tercatat dan diperkirakan mampu menyerap lebih dari 68 ribu tenaga kerja.

“Harapannya, KDMP bisa menjadi sarana untuk mengintervensi harga bahan pokok langsung dari desa,” jelas Luthfi.

Sempat dijadwalkan pada 19 Juli, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan peluncuran diundur ke 21 Juli 2025 demi memastikan kehadiran optimal para kepala daerah dan perangkat desa.

“Kalau hari kerja, kepala desa dan bupati tidak punya alasan untuk tidak hadir,” ucap Zulhas usai peninjauan.

Zulkifli juga melaporkan bahwa dari 81 ribu Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di seluruh Indonesia, saat ini 78 ribu KDMP telah berbadan hukum. Dalam sepekan ke depan, pemerintah menargetkan seluruh 80 ribu koperasi siap diluncurkan dengan status hukum yang lengkap.

“Acara peluncuran diperkirakan akan dihadiri hampir 10 ribu orang di Klaten. Semua persiapan akan dimatangkan, termasuk gladi resik sebelum Presiden datang,” tandasnya.