TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pada tahun 2025, sektor pertanian, khususnya komoditas pangan, terutama lagi produksi padi dan jagung menunjukkan peningkatan signifikan. Bagaimana tahun 2026?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Lonjakan tersebut didorong kenaikan luas panen hampir 13 persen, dengan potensi produksi padi mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG). 

Sementara itu hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1,41 juta ton (9,34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Produksi tersebut berasal dari luas panen jagung  yang diperkirakan mencapai 2,79 juta ha yang naik 0,24 juta ha (9,40 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari hitungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berencana mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026, di Ngawi, Jawa Timur. Bahkan keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi pangan, khususnya beras mendapat apresiasi dunia.

“Kita lihat negara-negara lain mengapresiasi kita. Bahkan kita dapat penghargaan karena berkontribusi pada dunia, sehingga harga beras turun dari 650 dollar AS/ton menjadi menjadi 342 dollar AS/ton atau turun 40-42 persen,” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Namun demikian, di subsektor pangan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus pemerintah selesaikan. Misalnya, kedelai yang hingga kini masih cukup besar volume impornya. Kemudian ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan sorgum. Pemerintah telah menetapkan komoditas pangan tersebut sebagai komoditas strategis.

Hilirisasi kebun dan ternak

Setelah persoalan pangan dianggap telah mampu diselesaikan, pemerintah mulai tahun 2026 menggarap hilirisasi pertanian, khususnya perkebunan, swasembada gula dan peningkatan produk ternak. Hilirisasi akan difokuskan pada komoditas perkebunan yang kini banyak berkontribusi pada ekspor.

Sebenarnya program hilirisasi komoditas perkebunan sudah digadang-gadang pemerintah sejak tahun 2025. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun mengungkapkan program tersebut. Dalam program hilirisasi tersebut, Kementerian Pertanian memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan.

Anggaran tersebut mencakupi pemberian benih untuk lahan 800.000 hektar (ha) hingga peremajaan tanaman perkebunan. Dengan program hilirisasi, Amran berharap ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah, tetapi telah menjadi produk turunan dan nilai ekspor juga dapat terdongkrak. Beberapa komoditas perkebunan yang menjadi sasaran yakni tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. 

Dalam program hilirisasi perkebunan, Amran pun mengajak pelaku usaha. Contohnya di Maluku Utara, sudah ada pabrik kelapa yang sudah ekspor. Dengan adanya pabrik, kelapa petani yang dulu harganya Rp 600 kini mencapai Rp 3.500 per butir atau naik hampir 500 persen. Bahkan jika diolah menjadi santan dan produk olahan lainnya, harga di negara tujuan ekspor bisa mencapai Rp 30 ribu atau 100 kali lipat.

Peningkatan produksi gula juga bakal mendapat perhatian khusus. Pasalnya, hingga kini Indonesia masih cukup besar mengimpor gula, khususnya gula industri. Untuk gula konsumsi, pemerintah menargetkan dapat swasembada tahun 2026 dan swasembada gula industri tahun 2028.

Ada beberapa langkah yang pemerinbtah siapkan untuk mencapai swasembada gula konsumsi yakni bongkar ratun 300 ribu ha lahan tebu. Saat ini terdapat 500 ribu ha lahan tebu dan sekitar 300 ribu ha akan dilakukan peremajaan atau penanaman ulang. Dengan program tersebut, pemerintah yakin bisa mencapai swasembada gula.

Kemudian sub sektor peternakan, pemerintah akan fokus pada peningkatan produksi dan hilirisasi produk ternak untuk menunjang kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan pemerintah tengah mematangkan program hilirisasi ayam terintegrasi yang akan mulai dijalankan pada 2026 dengan anggaran hingga Rp 20 triliun.

Program yang digarap bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tersebut mencakup pembangunan pabrik pakan, fasilitas pembibitan, penetasan telur, cold storage, hingga rumah potong ayam (RPHU), dengan fokus pengembangan di luar Pulau Jawa.

Langkah ini diharapkan memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing peternak lewat rantai produksi perunggasan yang lebih efisien dan terpadu.

Profesor Riset Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkular BRIN, Nyak Ilham, menilai hilirisasi ayam terintegrasi dapat menjadi terobosan besar jika dirancang secara matang dan mampu bersaing sehat dengan industri komersial yang sudah mapan.

Keberhasilan program ini tidak hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas fisik. Penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi menjadi faktor penting agar peternak benar-benar bisa mandiri.

“Hilirisasi harus meliputi seluruh ekosistem, mulai rantai pasok, logistik, hingga efisiensi distribusi. Dengan akses produksi yang memadai dan fasilitas yang terjangkau, harga di tingkat peternak diyakini bisa lebih stabil,” katanya.

Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menegaskan komitmen untuk mengawal program strategis Kementerian Pertanian tahun 2026, terutama pada agenda hilirisasi komoditas perkebunan dan peningkatan produksi peternakan.

Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono menyampaikan HKTI berinisiatif menjadi penghubung antara pemerintah dan petani di seluruh tingkatan, memastikan program pemerintah benar-benar sampai ke tingkat akar rumput tanpa celah informasi.

”HKTI hadir untuk memastikan tidak ada gap informasi antara pemerintah dengan petani di lapangan. Semua pemangku kepentingan harus berada dalam satu alur kerja agar program nasional berjalan efektif,” kata Mas Dar yang juga Wakil Menteri Pertanian.