TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memetakan langkah konkret menghadapi tekanan global yang kian tidak menentu sebagai dampak konflik di Timur Tengah. Setidaknya ada enam langkah strategis yang harus pemerintah lakukan untuk menghadapi goncangan global. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Rahmat Pambudy mengatakan, konflik yang terjadi sejak awal 2026 telah memberikan dampak sistemik terhadap perdagangan dunia, terutama pada sektor strategis seperti energi, pangan, dan pertanian. Sektor energi menjadi titik awal tekanan.

“Harga minyak dunia yang sempat menembus di atas 100 dolar AS memicu efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi. Kenaikan tersebut mendorong lonjakan biaya logistik global, memperbesar risiko inflasi, dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan internasional,” katanya saat webinar “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional” yang digelar Tabloid Sinartani bekerja sama dengan Pupuk Indonesia, Rabu (22/4).

Sebagai negara berkembang, Indonesia yang masih memiliki ketergantungan pada impor bahan baku tertentu akan terkena dampak besar. Paling terasa di sektor pertanian dan pangan. Sebab, kenaikan harga energi menyebabkan biaya produksi pupuk meningkat. Sementara gangguan rantai pasok global memperbesar risiko kelangkaan bahan baku. “Ini tantangan ganda. Biaya produksi naik, sementara pasokan bahan baku juga berisiko terganggu,” katanya.

Untuk itu, Bappenas merumuskan enam langkah strategis yang akan menjadi arah kebijakan nasional dalam menghadapi guncangan global. Pertama, membangun sistem pangan lokal yang tangguh. Pemerintah mendorong optimalisasi sumber daya domestik dan kearifan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan. Sistem pangan berbasis lokal dinilai lebih adaptif terhadap fluktuasi global.

Langkah ini mencakup penguatan produksi pangan di tingkat daerah, pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan, serta pemberdayaan petani lokal. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis desa dan wilayah, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan.

Kedua, digitalisasi subsidi untuk menjamin ketepatan sasaran. Pemerintah menargetkan integrasi data nasional guna memastikan distribusi pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Digitalisasi ini dilakukan melalui sistem berbasis data petani dan lahan, sehingga bantuan dapat disalurkan secara transparan dan akuntabel.

“Kita harus memastikan setiap butir pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani yang berhak,” ujar Rahmat. Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi kebocoran subsidi serta meningkatkan efisiensi anggaran negara.

Ketiga, efisiensi penggunaan pupuk melalui pemupukan berimbang. Peningkatan produktivitas tidak selalu identik dengan penggunaan input yang berlebihan.Sebaliknya, pendekatan berbasis kebutuhan lahan dan spesifik lokasi justru dinilai lebih efektif.

“Produktivitas bukan soal banyaknya pupuk, tapi bagaimana penggunaannya tepat dan efisien,” katanya. Bahkan praktik pemupukan berimbang juga diyakini mampu menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang serta mendukung pertanian berkelanjutan.

Keempat, penguatan industri pupuk nasional. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas produksi pupuk dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, perbaikan manajemen rantai pasok juga menjadi fokus agar distribusi pupuk lebih lancar dan tidak terhambat oleh dinamika global.

Penguatan industri ini dinilai penting mengingat sektor pupuk sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi dan bahan baku global. Dengan memperkuat produksi domestik, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Kelima, sinergi lintas sektoral. Koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan. Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) pupuk untuk menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir.  

Sinergi ini mencakup sektor pertanian, industri, perdagangan, hingga keuangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi. “Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua harus terkoordinasi,” tegas Rahmat.

Keenam, mitigasi impor bahan baku. Pemerintah akan memperkuat sistem pemantauan global untuk mengantisipasi gangguan pasokan bahan baku. Langkah mitigasi dilakukan melalui diversifikasi sumber impor, penguatan cadangan strategis, serta peningkatan produksi bahan baku dalam negeri. “Kita harus proaktif memonitor perkembangan global dan menyiapkan langkah antisipatif,” ujarnya.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri pupuk dan sektor pertanian secara keseluruhan. Keenam strategi tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi jangka panjang dalam membangun kemandirian nasional. Karena itu, tekanan global harus dilihat sebagai peluang untuk melakukan reformasi struktural di sektor pangan dan pertanian.