TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Beras melimpah belum cukup menjamin ketahanan pangan. Ekosistem perberasan harus kuat dari produksi, distribusi, stok hingga kesejahteraan petani.

Indonesia tengah menikmati kondisi pasokan beras yang semakin kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras untuk konsumsi penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. 

Angka tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan produksi 2024 yang berada di level 30,62 juta ton.

Kenaikan produksi itu tentu menjadi kabar positif bagi ketahanan pangan nasional. 

Namun, beras yang melimpah belum otomatis berarti sistem pangan Indonesia aman dari berbagai ancaman.

Sebab, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak beras yang berhasil dipanen. 

Kekeringan, banjir, serangan hama, gangguan distribusi, kenaikan biaya produksi, perubahan harga, persoalan pascapanen hingga gejolak perdagangan dunia tetap dapat mengganggu pasokan.

Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem perberasan yang mampu bekerja bukan hanya ketika kondisi normal, tetapi juga ketika menghadapi tekanan.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000-2004, saat menyampaikan pandangannya mengenai masa depan pertanian tropis dan pembangunan ekosistem perberasan Indonesia dalam Rice Resilience Forum 2026.

Menurut Bungaran, ketahanan beras atau resilience tidak semestinya hanya dilihat dari kemampuan menghasilkan padi dalam jumlah besar. 

Sistem tersebut juga harus mampu menghadapi gangguan, menyesuaikan diri dengan perubahan dan kembali pulih setelah terjadi krisis.

Artinya, yang perlu diperkuat bukan hanya sawahnya, tetapi seluruh rantai perberasan dari hulu hingga hilir.

“Beras tidak hanya harus tersedia dalam jumlah cukup. Beras juga harus berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, memiliki mutu yang baik dan dapat dibeli masyarakat dengan harga yang terjangkau. Di sinilah konsep resilience menjadi penting,” jelasnya.

Bungaran menekankan bahwa ketahanan bukan hanya menyangkut tanaman padi. Seluruh mata rantai perberasan harus memiliki kemampuan menghadapi gangguan.

Rantai tersebut dimulai dari petani, benih, pupuk, air dan irigasi, pembiayaan serta alat dan mesin pertanian. 

Setelah panen, rantainya berlanjut ke pengeringan, penggilingan, pergudangan, transportasi, perdagangan, cadangan pemerintah hingga konsumen.

Jika salah satu bagian mengalami masalah, dampaknya dapat merembet ke bagian lain.

Dengan demikian, produksi yang tinggi tetap membutuhkan sistem pendukung yang kuat agar surplus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan.

Pascapanen Beras

Banyak orang melihat produksi sebagai titik akhir kegiatan pertanian. 

Padahal, bagi sistem perberasan, panen justru menjadi awal dari tahapan berikutnya.

Gabah yang baru dipanen membutuhkan penanganan yang tepat. 

Proses pengeringan, penyimpanan dan penggilingan sangat menentukan kualitas beras yang akhirnya sampai ke konsumen.

Jika gabah terlambat dikeringkan atau disimpan dalam kondisi yang tidak sesuai, kualitasnya dapat menurun. Akibatnya, nilai ekonomi hasil panen juga bisa berkurang.

Karena itu, modernisasi pascapanen perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan perberasan.

Pengeringan yang baik membantu mempertahankan mutu gabah.

Penggilingan yang efisien dapat menghasilkan beras dengan kualitas yang lebih konsisten.

Sementara itu, gudang yang memadai memungkinkan stok disimpan lebih aman dan dikelola sesuai kebutuhan.

Tidak berhenti di situ, industri pengolahan juga dapat membuka peluang nilai tambah yang lebih besar.

Petani tidak harus selalu berhenti pada penjualan gabah.

Dengan dukungan kelembagaan dan fasilitas pengolahan, sebagian nilai tambah dari proses penggilingan, pengemasan hingga pemasaran dapat dinikmati oleh pelaku di tingkat petani.

Karena itu, pembangunan perberasan tidak cukup hanya memperluas produksi di sawah. Infrastruktur setelah panen juga harus ikut diperkuat.

Distribusi

Persoalan berikutnya adalah distribusi, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah produksi dan konsumsi yang tersebar. Kondisi geografis tersebut membuat pergerakan pangan menjadi bagian penting dari sistem ketahanan beras.

Sebuah daerah dapat mengalami panen melimpah, sementara daerah lain justru membutuhkan tambahan pasokan. 

Jika distribusi tidak berjalan lancar, kelebihan produksi di satu wilayah belum tentu langsung membantu wilayah yang kekurangan.

Karena itu, jaringan logistik perlu menjadi bagian dari perencanaan perberasan sejak awal.

Beras yang diproduksi petani harus dapat bergerak dari sentra produksi menuju wilayah konsumsi secara efisien. 

Cadangan Pangan 

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu mengetahui di mana cadangan berada dan wilayah mana yang berpotensi mengalami kekurangan.

Cadangan pangan pun tidak cukup hanya dihitung berdasarkan jumlah nasional.

Penempatan stok perlu mempertimbangkan kondisi geografis, pusat produksi, pola konsumsi dan tingkat kerentanan masing-masing wilayah.

Pemerintah telah menaruh perhatian pada persoalan tersebut.

Pada 2026, Bapanas menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah berada di atas 5 juta ton. Namun, stok yang besar di gudang bukan berarti persoalan otomatis selesai.

Cadangan tetap harus dikelola dengan baik, dijaga mutunya dan dapat digerakkan ketika masyarakat atau suatu wilayah membutuhkan tambahan pasokan.

Dengan kata lain, ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai berapa banyak beras yang tersimpan, tetapi juga seberapa cepat beras tersebut dapat sampai kepada masyarakat.

Kesejahteraan Petani

Di tengah upaya meningkatkan produksi, kesejahteraan petani juga menjadi bagian penting dari ekosistem perberasan.

Menurut Bungaran, keberhasilan pembangunan beras tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya produksi. Pendapatan petani juga harus menjadi perhatian.

Persoalannya, peningkatan hasil panen belum tentu selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan.

Petani mungkin memperoleh produksi lebih tinggi, tetapi jika biaya pupuk, benih, tenaga kerja, sewa alat dan biaya lainnya meningkat, keuntungan yang diterima belum tentu ikut bertambah.

Sebaliknya, ketika harga beras di tingkat konsumen terlalu tinggi, masyarakat juga akan menghadapi tekanan.

Karena itu, keseimbangan perlu dijaga di antara tiga kepentingan utama, yakni ketersediaan beras, keterjangkauan harga bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi petani.

Pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga keseimbangan tersebut. Salah satunya melalui penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Bulog mencatat sepanjang 2025 pengadaan beras setara beras mencapai sekitar 3,19 juta ton.

Pengadaan tersebut berasal dari sekitar 4,54 juta ton gabah kering panen, 6.863 ton gabah kering giling dan 765.504 ton beras.

Keberadaan lembaga penyangga seperti Bulog menjadi penting karena dapat membantu menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan mekanisme tersebut, hasil panen tidak hanya menjadi komoditas yang harus segera dijual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sistem cadangan dan stabilisasi pangan.

Di sisi lain, sebagian besar petani padi memiliki skala usaha yang relatif kecil. 

Dalam kondisi tersebut, membeli input, menggunakan mesin, mengakses pembiayaan, mengeringkan gabah, menyimpan hasil panen hingga memasarkan beras secara individual dapat menjadi kurang efisien.

Koperasi atau kelembagaan ekonomi petani dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan skala tersebut.

Konsolidasi yang dimaksud bukan berarti petani harus menyerahkan atau menggabungkan kepemilikan lahannya.

Konsolidasi dapat dilakukan pada sisi pelayanan dan kegiatan bisnis.

Misalnya, petani dapat membeli sarana produksi secara bersama, menggunakan mesin secara kolektif, mengelola fasilitas pengeringan, menyimpan gabah di gudang bersama atau melakukan pemasaran secara kelembagaan.

Dengan cara itu, biaya dapat ditekan dan posisi tawar petani berpotensi menjadi lebih kuat.

Lebih jauh lagi, petani memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi pemasok gabah. Mereka dapat mengambil bagian lebih besar dalam rantai nilai melalui pengolahan dan pemasaran.

Perubahan Iklim

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki banyak modal alam untuk mengembangkan pertanian. Sinar matahari, air, lahan dan keanekaragaman hayati menjadi sumber daya penting.

Namun, kondisi tersebut juga datang bersama risiko.

Perubahan pola hujan dapat menggeser kalender tanam. Kekeringan dapat mengurangi ketersediaan air. 

Banjir dapat merusak tanaman dan infrastruktur pertanian. Sementara serangan organisme pengganggu tanaman dapat menekan hasil panen.

Karena itu, pembangunan perberasan perlu menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Ketersediaan air harus dipadukan dengan perencanaan tanam. Pemilihan varietas perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan.

Pemupukan harus dilakukan secara berimbang. Pengendalian organisme pengganggu tanaman perlu dilakukan berdasarkan kondisi lapangan.

Mekanisasi dan informasi iklim juga semakin penting.

Data cuaca dan iklim harus dapat membantu petani menentukan waktu tanam.

Informasi mengenai ketersediaan air perlu terhubung dengan kebutuhan tanaman. Sementara data produksi harus dapat digunakan untuk membantu perencanaan distribusi.

Dengan sistem informasi yang terhubung, potensi masalah dapat diketahui lebih awal sehingga respons tidak selalu dilakukan setelah gangguan terjadi.

Neraca Pangan

Kebutuhan akan data yang terintegrasi juga membuat neraca pangan memiliki peran yang semakin penting.

Neraca pangan seharusnya tidak hanya berisi angka produksi dan konsumsi. 

Informasi tersebut perlu dihubungkan dengan stok pemerintah, stok pelaku usaha, distribusi, kebutuhan impor, kondisi iklim, ketersediaan air dan potensi gangguan logistik.

Tujuannya bukan sekadar menghasilkan angka, tetapi membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cepat.

Jika produksi di suatu wilayah diperkirakan menurun akibat cuaca, misalnya, informasi tersebut dapat menjadi sinyal untuk menyiapkan langkah antisipasi.

Begitu pula ketika stok di suatu daerah mulai menipis. 

Pemerintah dapat menyiapkan distribusi dari wilayah yang memiliki pasokan lebih besar.

Hal yang sama berlaku ketika harga gabah di tingkat petani turun terlalu jauh atau ketika harga beras di tingkat konsumen mengalami kenaikan.

Dengan sistem data yang berjalan cepat, intervensi dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Neraca pangan pada akhirnya bukan hanya menjadi laporan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat peringatan dini.

Dalam sistem tersebut, Bulog memiliki posisi penting sebagai lembaga penyangga pangan.

Bungaran menilai peran Bulog perlu diarahkan pada pengelolaan cadangan secara profesional, termasuk menyerap gabah atau beras ketika diperlukan, menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan melakukan intervensi pasar secara terukur.

Fungsi tersebut bukan berarti Bulog harus mengambil alih seluruh kegiatan perdagangan beras.

Pelaku usaha, penggilingan dan pedagang tetap memiliki ruang untuk menjalankan aktivitas ekonominya.

Sementara Bulog berperan menjaga keseimbangan ketika terjadi gangguan atau ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.

Dengan fungsi tersebut, harga di tingkat petani diharapkan tidak jatuh terlalu dalam.

Pada saat yang sama, harga di tingkat konsumen juga perlu dijaga agar tidak melonjak terlalu tinggi.

Pada akhir 2025, stok CBP di Bulog tercatat sekitar 3,25 juta ton.

Pemerintah kemudian memperpanjang program SPHP untuk membantu menjaga stabilitas harga pada awal 2026.

Hal ini menunjukkan bahwa cadangan beras memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar disimpan di gudang.

Cadangan merupakan instrumen yang dapat digunakan ketika pasar mengalami tekanan dan masyarakat membutuhkan stabilisasi pasokan.

Diversifikasi Pangan 

Selain memperkuat ekosistem beras, Bungaran juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan.

Beras memang masih menjadi makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada satu komoditas dapat membuat sistem pangan lebih rentan apabila produksi beras mengalami gangguan.

Karena itu, pangan lokal seperti sagu, singkong, sorgum, jagung, pisang dan berbagai jenis umbi perlu terus dikembangkan.

Namun, diversifikasi pangan tidak cukup hanya melalui kampanye agar masyarakat mengganti makanan pokok.

Pangan alternatif harus tersedia dalam jumlah cukup, memiliki kualitas yang baik, mudah diolah, memiliki pasar dan mampu bersaing dari sisi harga maupun kenyamanan konsumsi.

Teknologi pengolahan dapat menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Salah satunya melalui pengembangan produk berbasis tepung komposit untuk jenis pangan yang secara teknis memungkinkan.

Dengan pendekatan tersebut, diversifikasi tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada beras. Pada saat yang sama, diversifikasi dapat membuka pasar baru bagi petani komoditas pangan lokal.

Seperti diketahui, hubungan antara produksi domestik dan perdagangan internasional juga perlu dilihat secara hati-hati.

BPS mencatat impor beras pada 2025 jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan impor pada 2024. Hingga Oktober 2025, impor beras tercatat sekitar 364,3 ribu ton.

Pemerintah menjelaskan bahwa impor tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan beras khusus dan industri, bukan beras medium untuk konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, Bapanas menyatakan tidak ada impor beras sepanjang 2025 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras domestik dan produksi nasional menjadi dasar pencapaian swasembada beras.

Perbedaan konteks tersebut penting dipahami agar angka impor tidak dibaca secara keliru.

Bagi ketahanan pangan, kemampuan produksi dalam negeri tetap menjadi fondasi penting. Produksi yang kuat memberikan ruang lebih besar bagi Indonesia untuk menghadapi perubahan pasar internasional.

Namun, sekali lagi, produksi saja tidak cukup.

Beras yang sudah dipanen tetap membutuhkan gudang, pengeringan, penggilingan, distribusi dan cadangan yang mampu bekerja ketika terjadi gangguan.