TABLOIDSINARTANI.COM, Karimun--- Pengurus DPC PERPADI Kabupaten Karimun periode 2026–2031 dikukuhkan. Momen tersebut menjadi langkah baru dalam memperluas kolaborasi antara pengusaha beras, petani dan pemerintah daerah.

Ahmad Suhartoni Danamik mendapat amanah menjadi Ketua DPC PERPADI Kabupaten Karimun. Pengukuhan dilakukan Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (PERPADI) Provinsi Kepulauan Riau, Syamsul, beberapa waktu lalu.

Namun, ia mengingatkan, pembentukan kepengurusan DPC PERPADI Karimun tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Organisasi harus mampu mengambil peran nyata dalam menjaga ketersediaan, kualitas dan kelancaran distribusi beras bagi masyarakat.

Syamsul  menegaskan pentingnya peran pengusaha beras dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan.  “Ketahanan pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga bagaimana akses dan distribusi pangan berjalan dengan baik sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan beras. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau membuat daerah ini masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain.

Karena itu, menurut Syamsul, PERPADI harus mampu membangun jaringan kerja sama dengan daerah-daerah sentra produksi beras di Indonesia. “Produksi beras di Kepulauan Riau belum mencukupi kebutuhan. Karena itu, kita harus memperkuat mata rantai distribusi agar pasokan dari daerah surplus bisa sampai ke wilayah yang membutuhkan melalui mekanisme yang sesuai,” katanya.

Syamsul juga berharap pengurus DPC PERPADI Kabupaten Karimun yang baru dikukuhkan dapat menjadi penggerak organisasi di tingkat daerah. Keberadaan DPC PERPADI Karimun juga diharapkan mampu membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pengusaha penggilingan padi, pedagang beras, petani, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

“DPC PERPADI Karimun harus menjadi bagian dari solusi. Kita ingin pengusaha mendapatkan kemudahan memperoleh suplai beras lokal maupun dari daerah lain, tetapi tetap dengan kualitas dan mekanisme yang sesuai,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas komoditas beras yang beredar di masyarakat. Menurutnya, persoalan pangan tidak semata-mata menyangkut harga, tetapi juga menyangkut keamanan dan kelayakan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Hal itu menjadi semakin penting karena pemerintah saat ini terus memperkuat program peningkatan kualitas konsumsi pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Syamsul menambahkan, penguatan distribusi dari daerah surplus harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan produksi pangan lokal. Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau masih memiliki potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk pertanian, meskipun membutuhkan teknologi dan penyesuaian dengan karakteristik lahan.

“Kalau ada lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan, tentu harus kita dorong. Tetapi kita juga harus realistis melihat kondisi geografis Kepri,” ungkapnya. Karena itu, sektor pertanian di Kepri membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena sebagian besar wilayah provinsi tersebut merupakan kawasan perairan.

Sementara itu, Ketua DPC PERPADI Kabupaten Karimun periode 2026–2031 bersama jajaran pengurus menyatakan kesiapan menjalankan amanah organisasi dengan memperkuat komunikasi bersama petani dan pemerintah daerah.

Suhartono mengatakan, DPC PERPADI Karimun akan mendorong pendataan potensi sektor pertanian sekaligus membuka peluang kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan beras di daerah. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan beras Karimun cukup besar, sementara kemampuan produksi lokal masih terbatas.

Selain persoalan produksi, distribusi juga menjadi perhatian. Sebagai daerah kepulauan, biaya transportasi dan rantai pasok menjadi faktor yang dapat mempengaruhi harga beras di tingkat masyarakat. Karena itu, DPC PERPADI Karimun berkomitmen membangun jaringan usaha yang lebih kuat agar distribusi beras dapat berjalan secara efektif.