TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Setidaknya ada 340 laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran dalam kurun waktu dua minggu. Aduan tersebut mengungkap berbagai dugaan penyimpangan di sektor pertanian, mulai dari permasalahan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memastikan setiap laporan akan ditelusuri dan pelanggaran yang terbukti akan diteruskan kepada aparat penegak hukum. Jika ditemukan bukti pelanggaran, laporan akan diteruskan kepada kepolisian, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum terkait untuk diproses sesuai ketentuan. 

“Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” katanya. Bahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi mafia pangan maupun pihak yang menyalahgunakan program pemerintah. Setiap aduan terlebih dahulu dikaji dan diverifikasi langsung di lapangan.

Salah satu fokus penindakan adalah dugaan penyimpangan tata niaga beras, termasuk pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ada sejumlah modus, mulai dari membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang, mengemasnya kembali menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti kemasan dan identitas produk.

Dalam perkembangan penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 8 kasus yang melibatkan 15 merek beras fortifikasi. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran mutu dan tata niaga beras terus berlanjut.

Amran mengingatkan, beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Karena itu, beras yang mendapat dukungan pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk meraup keuntungan secara tidak wajar.

Pelaku usaha juga wajib mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga kepentingan petani. Selain perberasan, Kementan juga menelusuri aduan terkait distribusi pupuk, penyaluran alsintan, dan pelaksanaan program cetak sawah.

Amran menegaskan bantuan pemerintah harus tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani. Penyalahgunaan maupun praktik memperjualbelikan bantuan tidak akan ditoleransi.

Karena itu ia mengajak masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan di sektor pertanian untuk menyampaikan laporan melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0811-1312-312 atau ke 0823-1110-9390. Masyarakat diharapkan menyertakan informasi lokasi kejadian dan dokumentasi pendukung agar laporan dapat diverifikasi secara cepat dan akurat.

Ia menjamin identitas masyarakat yang menyampaikan pengaduan akan dirahasiakan dan dilindungi. “Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” katanya.

Amran mengapresiasi masyarakat serta kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang turut mengawal pengawasan sektor pertanian. Ia memastikan laporan masyarakat akan menjadi bagian dari upaya membersihkan sektor pertanian dari praktik yang merugikan petani, konsumen, dan negara.