TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Belakangan ini, kita kembali diributkan soal beras. Bagi masyarakat Indonesia, beras memang makanan pokok. Bahkan ada ungkapan jika belum makan nasi (beras), maka belum makan. Beras menjadi sumber karbohidrat yang sangat superior ketimbang produk pangan lainnya.

Karena itulah, beras menjadi komoditas pangan strategis. Bahkan lebih dari itu, beras juga menjadi komoditas politik. Sejarah kelam Pemerintahan Indonesia dengan jatuhnya dua Presiden RI yakni Soekarno dan Soeharto karena gara-gara beras. Kenaikkan harga pangan khususnya beras membuat masyarakat bergolak dan menurunkan pemerintahan.

Sepanjang Pemerintah Indonesia, pasca Orde Baru, beras tetap memegang peranan penting dalam komoditas pangan. Ibaratnya beras menjadi imam dari komoditas pertanian lainnya. Kenaikan harga beras akan mendorong komoditas lain untuk ikut bergerak naik. Pemerintah pun menjaga ketat stabilitas harga beras, karena akan berdampak pada inflasi.

Bahkan kenaikan harga beras akan sangat mempengaruhi kelompok masyarakat rentan, sehingga memiliki dampak besar terhadap indeks kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kenaikkan harga beras dapat menurunkan daya beli masyarakat dengan pendapatan terbatas.

Masyarakat berpenghasilan rendah pastinya akan kesulitan membeli beras. Apalagi survei BPS menyebutkan, sebagian besar penghasilan masyarakat miskin digunakan untuk membeli produk pangan, terutama beras. Dengan demiikian, kenaikan harga beras makin memperburuk kondisi kemiskinan. 

Pada masyarakat perkotaan, BPS mencatat, beras memberi andil sebesar 19,25 persen terhadap garis kemiskinan. Sedangkan pada masyarakat perdesaan, angkanya lebih besar lagi, yakni sebesar 23,73 persen. Artinya, kenaikan harga beras memiliki andil besar terhadap garis kemiskinan.

Karena itu, pemerintah memantau dengan ketat pergerakan harga beras. Bahkan untuk menjaga stabilitas harga beras, target swasembada pangan (beras) menjadi prioritas utama.

Begitu juga dengan Pemerintahan Prabowo Subianto, genderang swasembada pangan (beras) terus ditabuh. Targetnya bukan hanya 5, 4 atau 3 tahun, tapi dalam 1 tahun sudah bisa mencapai swasembada beras. Dengan masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) di sektor pertanian, tidak mudah bisa menembus target tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian memang menegaskan, produksi beras tahun ini meningkat. Dengan berbagai program seperti pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam, alhasil produksi beras selama periode Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton atau naik 14,09% dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

Kenaikan produksi tersebut kemudian diikuti dengan serapan atau pembelian gabah/beras oleh Bulog yang juga terdongkrak hingga mencapai 2,6 juta ton setara beras. Dengan sisa beras impor tahun lalu, saat ini cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton.

Di tengah optimistis pemerintah dengan kenaikan produksi dan stok melimpah, justru pada pertengah tahun harga beras bergerak naik. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kemudian meminta Bulog melepas beras pemerintah, baik dalam bentuk bantuan pangan dan beras SPHP. Total beras yang akan dilepas di pasar mencapai 1,3 juta ton selama sisa bulan di tahun 2025.

Saat produksi melimpah, mengapa harga beras naik. Ada apa dengan beras?