TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA---Pengumuman Presiden Prabowo Subianto yang membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menangani ekspor komoditas strategis yakni minyak sawit, batu bara dan biji besi menimbulkan reaksi pasar. Paling bergejolak terjadi pada harga tandan buah sawit (TBS) di tingkat petani yang langsung terjun bebas. Mengapa bisa terjadi?

Saat upacara Hari Lahir Pancasila yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/6), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu melalui BUMN PT. DSI. Satu alasanya, selama ini harga sejumlah komoditas Indonesia masih banyak ditentukan pihak luar dan sebagian keuntungan SDA mengalir ke luar negeri.

Dengan alasan tersebut, pemerintah mengatur tata kelola ekspor SDA agar nilai ekonomi yang dihasilkan lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Langkah tersebut juga diharapkan dapat menutupi kebocoran penerimaan negara yang besar.  

"Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," ungkap Presiden.

Sebagai informasi, DSI merupakan perusahaan plat merah yang akan mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA. Pemerintah berharap dapat memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Pembentukannya menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setidaknya ada tiga komoditas yang bakal ekspornya bakal ditangani DSI yakni. minyak kelapa sawit, batu bara dan fero alloy.

Panggil Pelaku Usaha

Niat baik pemerintah mencegah praktik curang dalam ekspor komoditas strategis ternyata tak selamanya ditanggapi pasar dengan positif. Paling terasa adalah ketika harga Tandan Buah Sawit (TBS) petani anjlok hingga ada yang diangka Rp 1.500/kg. Padahal selama ini bertengger diharga Rp 3.000/kg.

Gejolak harga TBS membuat Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono memanggil pelaku industri sawit hingga dua kali dalam seminggu. Pertama, pasca libur panjang Hari Raya Idul Adha, Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi menyikapi penurunan TBS, Selasa (26/5) yang dihadiri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani sawit, dan Satgas Pangan Polri.

Kedua, rapat koordinasi yang berlangsung di tengah-tengah WFH Jumat (29/5). Dalam pertemuan tersebut pelaku usaha sawit yang hadir lebih lengkap. Bukan hanya Asosiasi Petani Sawit dan GAPKI, tapi juga nampak perwakilan perusahaan refinery, eksportir hingga BUMN perkebunan. 

Sudaryono mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk mengetahui lebih lanjut penyebab anjloknya TBS di tingkat petani dan memastikan aktivitas perdagangan sawit tetap berjalan normal di tengah masa transisi kebijakan ekspor satu pintu. Gejolak harga TBS menurutnya, lebih dipicu efek psikologis berupa kekhawatiran, ketidakpastian, dan belum meratanya pemahaman terhadap kebijakan baru ekspor satu pintu yang dikelola PT DSI.

“Bottleneck yang terjadi saat ini lebih karena adanya kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan terhadap mekanisme kebijakan baru ekspor satu pintu,” ujar Wamentan yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Saat ini ia mengungkapkan, industri sawit tetap berjalan seperti biasa. Begitu juga kondisi crude palm oil (CPO) di tingkat global dalam kondisi bagus, baik ekspor maupun harganya. Jadi tidak ada alasan penurunan harga hingga tingkat petani. Karena itu, ia meminta, industri refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi perdagangan sebagaimana mestinya, dengan volume dan harga yang wajar sesuai acuan pasar.

”Harga dunia tidak turun, permintaan juga tidak turun, maka tidak ada alasan harga TBS petani jatuh,” kata Sudaryono. Bahkan Mas Dar sapaan akrab Wamentan telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah daerah.

Bahkan setelah rapat pertama yang digelar Selasa (26/5), sebanyak 16 PKS mulai melakukan penyesuaian harga pembelian. Namun pemerintah menilai langkah koreksi harus terus diperluas agar harga TBS petani kembali normal. ”Kami berharap pelaku usaha dapat kembali melakukan penyesuaian harga pembelian TBS sesuai harga acuan CPO di masing-masing wilayah sehingga stabilitas harga di tingkat petani dapat segera pulih,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Sudaryono menegaskan, implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, BUMN tersebut tidak mengambil keuntungan dari transaksi ekspor, melainkan berfungsi sebagai pengelola dan pengawas tata niaga agar lebih transparan, akuntabel, dan tertib.

“Kami sudah bersepakat bahwa industri sawit nasional tetap berjalan normal atau business as usual selama masa transisi kebijakan berlangsung. Pemerintah juga meminta seluruh transaksi tetap mengacu pada mekanisme pasar yang berlaku agar stabilitas harga dapat terjaga,” tuturnya.