TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Panen padi mulai berlangsung di beberapa daerah sentra produksi. Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) dan prakiraan Siscrop Kementerian Pertanian, produksi padi dalam beberapa bulan ke depan akan surplus. Berdasarkan informasi dari daerah juga menunjukkan data di lapangan kondisi pertanaman tahun 2023 cukup baik.
Misalnya, Kepala Dinas Pertanian Jatim, Hadi Sulistyo mengatakan, produksi beras di Jawa Timur tahun 2023 hingga Maret sebanyak 2,3 juta ton. Diprediksi smapai Juni targetnya sebanyak 6,1 juta ton GKG atau setara 3,9 juta ton beras. Dengan konsumsi sebanyak 1,5 juta ton, diperkirakan akan ada suprlus 2,3 juta ton beras.
Dengan stok yang saat ini masih ada di stok didistrobutor, retail dan masyarakat, Hadi memperkirakan kebutuhan beras pada Februari ini masih cukup. Maret juga kita akan panen 1.3 juta ha, April 2,2 juta ha dan Mei 1,1 juta ha. Artinya sampai Juni masih surplus. Mudah mudah tidak ada kendala di Februari. “Jadi kami berharap beras impor jangan masuk di Jawa Timur agar saat panen raya tidak terganggu beras impor,” pintanya.
Informasi Dinas Pertanian Kalimantan Barat juga mengungkapkan, selama periode Oktober-Desember luas tanam 172. 179 ha, panen Januari-Maret 160.719 ha. Dengan produksi Januari-Maert 483 ribu ton GKG atau setara 113 ribu ton beras. Jika konsumsi 133.776 ton beras, di Kalimanta Barat akan ada surplus 183.878 ton beras.
Sementara laporan Dinas Pertanian Sumatera Selatan, produksi beras tahun 2022 sebanyak 1,6 juta ton, dengan konsumsi sekitar 685 ribu ton akan ada surplus sekitar 861 ribu ton. Sedangkan pada tahun 2023, luas panen diperkirakan sebanyak 196.670 ha dengan produksi 132.173 ton Sampai Maret diprediksi produksi beras Sumsel akan surplus.
Produksi Surplus
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, dari hasil data Siscrop dan BPS menunjukkan produksi padi hingga Maret akan surplus. Dengan produksi diperkirakan sebanyak 10 juta ton. Jika konsumsi selama tiga bulan sekitar 7 juta ton, maka akan ada over suplai sebanyak 3 juta ton.
”Maret itu belum panen raya. Jadi akan ada tambahan produksi lagi pada April yang merupakan puncak panen,” katanya. Begitu juga lanjut SYL ketika dikonfirmasikan ke Dinas Pertanian di beberapa sentra produksi padi, ternyata informasinya daerah produksi padi juga cukup bagus.
”Jadi saya pastikan ketersediaan beras cukup, seperti tiga-empat tahun lalu. Karena itu soal pencatatan produksi padi kita tidak boleh main-main. Kita inginkan pencatatan bisa gunakan KSA maupun Siscrop,” tambahnya.
SYL memerintahkan seluruh jajaranya untuk tetap berada di lapangan melakukan pengecekan langsung kondisi dan ketersediaan beras nasional. Langkah ini sekaligus upaya verifikasi data dari standing crop, KSA BPS maupun citra satelit. "Semua eselen I saya tersebar di beberapa daerah untuk mengecek ketersediaan, khususnya beras atau ketersediaan pangan kita. Dari segi data melalui standing crop by satelit yang bisa membaca panen, baik vegetatif 1 maupun 2 beras kita aman," katanya.
Sementara itu Dirjen Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan, luas panen padi pada Februari 2023 diperkirakan sebanyak 1 juta ha dan Maret 1,9 juta ha, dengan produksi sebesar 5,9 juta ton beras. “Saat ini panen cukup banyak, namun dengan kondisi musim hujan, sehingga perlu gerakkan bersama untuk menyelamatkan hasil panen petani,” katanya.
Suwandi mengakui, saat ini pertanian menghadapi tantangan perubahan iklim. Namun dengan kondisi iklim yang basah justru Indonesia menikmati karena membantu pertanian. Untuk tahun 2023, diprediksi akan terjadi kemarau panjang (El Nino), meski skala rendah. ”Jadi pada Agustus nanti kondisinya mirip tahun 2017. Sedangkan ekstrim El Nino pada tahun 2015,” ujarnya.
Dengan kondisi iklim yang semakin sulit ditebak, Suwandi menyakinkan, petani sudah cukup terbiasa menghadapi perubahan iklim, bahkan berdampingan dengan hama dan penyakit. Tugas pemerintah adalah meminimalisir dampak perubahan iklim.
Komisi IV DPR RI saat kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang meninjau penggilingan padi wilayah Jawa Timur guna mengecek dan memastikan ketersediaan beras 2023 di lapangan. Ini permintaan DPR. Baca halaman selanjutnya.