Minggu, 14 April 2024


Mengembalikan Peran Esensial Penyuluhan Pertanian

18 Mar 2024, 10:07 WIBEditor : Gesha

Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Mulyono Machmur dalam wawancara bersama RRI Pro 3 Jakarta | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Di tengah arus modernisasi dan teknologi, kehadiran penyuluhan pertanian sudah seharusnya memperkuat fondasi produktivitas dan kesejahteraan petani. 

Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Mulyono Machmur dalam wawancara bersama RRI Pro 3 Jakarta menjelaskan, Indonesia harus belajar dari sejarah panjang mengenai Penyuluhan Pertanian yang pernah sukses di era 70an, dimana Penyuluh berperan nyata dalam memaksimalkan ketersediaan Lahan sekaligus meningkatkan produktivitas.

"Penyuluhan Pertanian mempunyai Peran esensial di tengah petani. Sayangnya, sekarang ini ada beberapa orang yang mengartikan sempit dari peran penyuluh hanya sebagai transfer of technology semata," tukasnya.

Menurut Mulyono, peran Penyuluhan bukan sempit sebagai transfer of technology saja, tetapi sebagai Pendidikan non formal (non formal education) bagi petani.

Dengan mengubah sikap dan perilaku petani, bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Sehingga, peran penyuluh lebih luas daripada sebagai transfer of technology. 

"Termasuk bagaimana memotivasi petani dan memecahkan masalah petani," tambahnya.

Peran penyuluh Pertanian diakui Mulyono masih penting hingga saat ini, karena di negara-negara maju pun penyuluh masih tetap eksis.

"Kementerian Pertanian punya program, yang tentu menyampaikan ke petani ya, Penyuluh. Tetapi, tidak semata-mata sebagai pembawa (pesan) dari Kementan ke daerah tetapi juga membawa aspirasi daerah ke Pusat, sehingga terjadilah programa Penyuluhan Pertanian," jelasnya.

Diakui Mulyono, era 70an sistem Penyuluhan LAKU (Latihan dan Kunjungan) sangat efektif dilakukan sebab Penyuluh mendatangi petani dan berlatih di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Era sekarang, tantangan Penyuluh untuk kegiatan Penyuluhan Pertanian pun semakin beragam, salah satunya El Nino. 

"Ilmunya sudah ada di penyuluh, tentang Budidaya dan segala macamnya. Tinggal kemauan saja untuk digerakkan kembali. Kata kuncinya adalah Penyuluh tidak bisa bekerja sendirian (bukan Superman)," tegas Mulyono.

Misalnya, ketika Penyuluh bicara ke petani tentang Pupuk, tetapi Pupuknya tidak ada dan lain lain.

"Penyuluh tidak bisa berdiri sendiri. Ada namanya Catur Sarana Unit Desa yang terdiri dari kelembagaan penyedia permodalan, kelembagaan penyedia input Pertanian (Pupuk, benih dan lain lain), kelembagaan Penyuluhan sebagai kelembagaan penyedia input intelektual hingga kelembagaan pembelian hasil petani berupa KUD," jelasnya.

Peran Pemimpin formal seperti Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa sangat berperan dalam mendukung Penyuluh Pertanian. 

Demotivasi Penyuluh

Diakui Mulyono, Penyuluh sekarang tengah mengalami demotivasi sehingga perannya tidak optimal. "Awalnya Penyuluh bekerja berdasarkan UU 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan.

Dalam UU tersebut ada kepastian tupoksi dan masa depan mereka. Semenjak UU tersebut tidak terpakai karena adanya UU Otonomi Daerah, peran mereka menjadi tidak optimal," ungkap Mulyono.

Dirinya menjabarkan, sebelum UU Otonomi Daerah, terdapat kelembagaan Penyuluh di tingkat Provinsi dengan Bakorluh dan di tingkat Kabupaten dengan Bapeluh hingga tingkat kecamatan dengan BPP, bahkan di tingkat Desa terdapat Posluhdes. 

"Dengan anggaran Pertanian yang cukup, kegiatan Penyuluhan Pertanian terus berjalan dan pembinaan yang intens. Sayangnya, semenjak UU Otonomi Daerah diberlakukan, terjadi demotivasi untuk Penyuluh melakukan tugas dan pembinaan menjadi kendor," tuturnya.

Meskipun begitu, di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi ini sudah mulai ada perhatian dengan ditambahnya BOP dan lain-lain . Diakui Mulyono, UU 16/2006 memang tidak dicabut secara hukum karena adanya UU Otonomi Daerah. Namun, fungsinya menjadi berkurang.

"Karena itu, perlu adanya pengembalian agar UU 16/2006 tersebut diberlakukan kembali. Penyuluh tetap berkeinginan bekerja dalam satu sistem yang kuat dengan berlandaskan undang-undang," ucapnya.

Mulyono sendiri sebagai Ketua Dewan Pakar Perhiptani pernah berpartisipasi dalam judicial review UU 16/2006 agar menjadi landasan hukum Penyuluh Pertanian melakukan fungsinya, tentu disesuaikan dengan tantangan zaman. "Posisi terakhir sudah didorong ke DPD RI tetapi sampai di DPR tidak ada tindak lanjutnya," ungkapnya.

 

 

 

 

 

 

Reporter : Nattasya
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018