TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kongres XIV Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) resmi menetapkan Asrokh Nawawi sebagai Ketua Umum GPPU periode 2026–2030. Di tengah tantangan industri perunggasan yang semakin dinamis, kepengurusan baru ini membawa sejumlah agenda prioritas yang diyakini menjadi fondasi penguatan sektor pembibitan nasional.

Prosesi pengukuhkan Pengurus Pusat GPPU 2026–2030 menandai dimulainya kepemimpinan baru GPPU yang akan mengemban tugas yang tak ringan. Bukan hanya menjaga keseimbangan industri dari sektor hulu, mulai dari penyediaan bibit unggul, menjaga pasokan ayam ras, hingga mendukung ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan protein hewani.

Pengukuhan yang dilakukan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat peran sektor pembibitan sebagai fondasi atau arsitek pembangunan industri perunggasan nasional.

Bagi Asrokh, organisasi pembibitan tidak cukup hanya menjadi wadah bagi perusahaan anggotanya. GPPU harus mampu mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri perunggasan.

“Langkah konkret pertama yang akan kami lakukan adalah menegaskan posisi GPPU sebagai mitra strategis pemerintah. Artinya, kami akan secara aktif berkonsultasi, berdiskusi, dan memberikan masukan apabila diperlukan demi perbaikan sektor perunggasan di Indonesia,” ujar Asrokh disela Kongres XIV GPPU, di Tangerang Selatan, Kamis (23/6).

Menurutnya, komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diterbitkan benar-benar berangkat dari kondisi riil di lapangan. Melalui peran tersebut, GPPU diharapkan dapat menjadi jembatan antara regulator dan industri sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bersama.

Selain memperkuat sinergi dengan pemerintah, digitalisasi data menjadi program prioritas lain yang akan segera dijalankan. Asrokh menilai, hingga kini masih terdapat perbedaan data di berbagai pihak, sehingga sering kali memunculkan perbedaan persepsi mengenai kondisi industri.

“Kami akan mulai mengintegrasikan data suplai, dan jika memungkinkan juga melengkapi dengan data pendukung lainnya, sehingga kita bisa mengetahui kondisi suplai yang sebenarnya,” tuturnya.

Selama ini menurut Asrokh memang sudah ada berbagai data. Namun kenyataan di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sesuai. Karena itu, dirinya akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyinkronkan seluruh data tersebut. ”Inilah salah satu fokus utama kepengurusan kami,” ujarnya.

Ia mengakui, digitalisasi merupakan pekerjaan jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, langkah tersebut dinilai penting agar industri memiliki basis data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun pengambilan keputusan bisnis.

Arsitek Industri Perunggasan

Bagi Asrokh tema Kongres XIV GPPU, "Pembibitan sebagai Arsitek Industri Perunggasan Nasional", bukan sekadar slogan, tetapi menggambarkan posisi strategis perusahaan pembibitan dalam menentukan arah industri. Sebab, setiap keputusan yang diambil di sektor pembibitan akan berdampak terhadap kondisi industri beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan.

"Sebagaimana seorang arsitek merancang bangunan dengan memperhatikan kekuatan fondasi, keseimbangan struktur, dan keberlanjutan fungsinya, demikian pula perusahaan pembibitan memiliki peran strategis dalam merancang masa depan industri perunggasan Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tugas perusahaan pembibitan bukan hanya menghasilkan day old chick (DOC) berkualitas. Namun juga menjaga keseimbangan produksi nasional, memastikan keberlangsungan usaha peternak, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menjamin ketersediaan protein hewani yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat.

Asrokh mengakui industri perunggasan nasional tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan.  Fluktuasi harga live bird, harga telur dan DOC yang kerap berada di bawah biaya produksi, tingginya harga bahan baku pakan, menurunnya daya beli masyarakat, hingga perubahan dinamika pasar menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama.

Selain itu, ancaman penyakit hewan, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi juga menuntut pelaku industri untuk terus meningkatkan efisiensi dan inovasi. Tantangan tersebut menurut Asrokh, tidak mungkin diselesaikan satu pihak saja. "Keberhasilan industri hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, peternak rakyat, koperasi, akademisi, lembaga penelitian, dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Karena itu, GPPU berkomitmen menjadi organisasi yang mampu menjembatani kepentingan seluruh pelaku industri agar tercipta ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Bahkan Asrokh menegaskan GPPU akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat.

Menurutnya, organisasi siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Dari mulai menjaga keseimbangan pasokan unggas, meningkatkan kesejahteraan peternak, mendorong hilirisasi industri peternakan, hingga mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.

Karena itu, Asrokh berharap melalui kepengurusan baru periode 2026–2030, GPPU mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, peternak, akademisi, dan seluruh pelaku industri untuk membangun ekosistem perunggasan yang lebih adaptif terhadap perubahan. Kongres XIV GPPU bukan sekadar agenda organisasi lima tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen bersama membangun industri perunggasan Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.