TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor -- Begini strategi Kementan memastikan pupuk subsidi tetap tepat sasaran dan mudah diakses petani, lewat skema baru yang kini mulai diuji coba di lima daerah.

Pemerintah tengah mengawali babak baru dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Langkah ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur ulang skema distribusi agar lebih akuntabel dan efisien.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penunjukan BUMN Pupuk sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas penyaluran pupuk subsidi hingga ke titik serah. Artinya, tidak ada lagi rantai panjang distribusi yang berisiko menimbulkan kebocoran.

Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan lima kabupaten/kota di lima provinsi sebagai lokasi uji coba atau piloting program ini. Daerah-daerah yang dipilih yaitu Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Grobogan di Provinsi Jawa Tengah, Gunung Kidul yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Madiun di Provinsi Jawa Timur, serta Sidenreng Rappang atau yang lebih dikenal dengan Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari kesiapan kelembagaan tani hingga dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan skema baru penyaluran pupuk bersubsidi.

Kementan memastikan bahwa piloting ini akan dievaluasi secara menyeluruh. Bukan hanya dari sisi teknis distribusi, tapi juga dari efektivitas pengawasan, ketepatan waktu, dan kelancaran akses petani terhadap pupuk.

“Setiap lokasi akan kita evaluasi dalam waktu yang ditentukan. Kalau berhasil, sistem ini akan kita perluas ke daerah lain secara bertahap,” kata Sri.

Dukungan dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan lembaga pengawasan lainnya sangat diharapkan. Sebab keberhasilan sistem ini bukan hanya soal distribusi barang, tetapi soal membangun kepercayaan dan memperkuat ekosistem pertanian secara menyeluruh.

Kesiapan Gapoktan

Transformasi ini tentunya membutuhkan kesiapan kelembagaan di lapangan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini terdapat 290 Gapoktan, 29 Poktan, dan 406 koperasi yang telah bergabung sebagai kios atau penyalur pupuk bersubsidi.

Namun, angka tersebut belum mencakup seluruh potensi yang ada. Oleh karena itu, BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian) mengusulkan tambahan sebanyak 356 Gapoktan untuk bergabung dalam skema ini.

Rinciannya, sebanyak 80 Gapoktan dari usulan tahap pertama telah dinilai layak untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi.

Sementara itu, 214 Gapoktan lainnya masih dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Dari sisi koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) juga menyatakan bahwa sebanyak 21 koperasi sudah dinyatakan siap menjalankan peran sebagai titik serah, khususnya di wilayah-wilayah yang ditunjuk sebagai lokasi piloting.

Sri Pujiati menegaskan bahwa banyak masalah dalam sistem lama terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap pengecer dan kurangnya kejelasan tanggung jawab dalam distribusi.

Oleh karena itu, penunjukan kelembagaan resmi seperti Gapoktan dan koperasi sebagai titik serah dianggap sebagai langkah strategis.

“Kita ingin mengakhiri pola lama yang terlalu longgar. Dengan melibatkan kelembagaan petani, kita harap distribusi bisa lebih manusiawi dan dekat dengan kebutuhan riil di lapangan,” paparnya.

Gapoktan dan koperasi, menurutnya, tidak hanya punya tanggung jawab ekonomi, tapi juga moral terhadap para anggotanya. Mereka lebih memahami kondisi petani di sekitarnya, sehingga bisa memastikan alokasi pupuk tepat sasaran.

Perubahan besar ini tak akan berhasil jika petani tidak dilibatkan. Kementan menekankan pentingnya mendengarkan kebutuhan dan suara petani, karena kebutuhan pupuk tidak seragam di setiap daerah.

“Kami ingin petani jadi subjek, bukan objek. Sistem ini justru ingin membuka ruang agar alokasi pupuk sesuai dengan musim tanam, jenis komoditas, dan kondisi agroekosistem,” ucap Sri dengan nada penuh keyakinan.