TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Di tengah lonjakan harga pupuk global, Prabowo memangkas harga 20 persen, memberi napas bagi petani Indonesia agar tetap berproduksi.

Di tengah lonjakan harga pupuk global yang menembus lebih dari 40 persen akibat krisis geopolitik, 

Presiden Prabowo Subianto justru mengambil langkah tak biasa: menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk petani Indonesia. 

Kebijakan ini dinilai sebagai manuver strategis untuk menjaga produksi pangan nasional tetap stabil di tengah tekanan global.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan keputusan tersebut bukan langkah reaktif, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengantisipasi krisis sejak dini. 

“Presiden sudah membaca potensi ketidakstabilan global. Arahan beliau jelas, kita tidak menunggu krisis, tapi menghadapinya dengan kebijakan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Minggu (3/5/2026).

Kebijakan ini hadir di saat situasi global memanas. Sejak awal 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang jadi jalur vital yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. 

Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen, memperparah gangguan pasokan. Kombinasi ini memicu lonjakan harga urea dunia dalam waktu singkat.

Alih-alih mengikuti tren kenaikan harga global, pemerintah Indonesia justru menurunkan harga pupuk bersubsidi yang mencakup urea, NPK, hingga ZA. 

Langkah ini diyakini mampu menjaga daya beli petani dan memastikan musim tanam tetap berjalan optimal.

Tak hanya soal harga, pemerintah juga melakukan pembenahan besar di sisi distribusi. 

Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi terkait pupuk dipangkas untuk mempercepat alur penyaluran. 

Kini distribusi dipangkas langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani tanpa hambatan birokrasi berlapis.

Digitalisasi juga diperkuat lewat integrasi data berbasis KTP dan perluasan jaringan kios pupuk hingga ke tingkat desa. 

Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan sudah terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.

Di sisi pasokan, pemerintah telah lebih dulu melakukan diversifikasi sumber sejak 2025. 

Langkah ini terbukti krusial untuk meredam dampak gangguan dari Timur Tengah dan pembatasan ekspor China. 

Hasilnya, ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga.

Dampak kebijakan ini tak main-main. Pemerintah memperkirakan biaya produksi petani bisa turun hingga ratusan ribu rupiah per hektare setiap musim tanam. 

Selain itu, lebih dari 16 juta petani kini memiliki akses pupuk yang lebih mudah dan merata.

Tak berhenti di hulu, pemerintah juga memperkuat sisi hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. 

Kebijakan ini menjadi jaring pengaman agar petani tetap mendapatkan keuntungan di tengah fluktuasi harga.

Langkah Indonesia ini kontras dengan negara lain di kawasan. 

Di Thailand, lonjakan harga pupuk membuat sebagian petani menunda tanam. 

Vietnam menghadapi tekanan serius akibat ketergantungan impor pupuk dari China, sementara Filipina juga rentan karena bergantung hingga 75% pada pasokan luar negeri.

Dengan strategi hulu-hilir yang simultan dengan menekan biaya produksi sekaligus menjaga harga jual, Indonesia dinilai berada dalam posisi lebih kuat menghadapi krisis pangan global.

Amran menambahkan, ketahanan pangan nasional saat ini juga diperkuat oleh cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. 

Stok ini menjadi bantalan penting di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global.

“Ini bukan sekadar kebijakan jangka pendek, tapi fondasi kuat untuk menjaga petani tetap berproduksi dan memastikan pangan nasional aman,” tegasnya.

Di tengah dunia yang dilanda krisis pupuk, langkah Indonesia menjadi sinyal kuat, strategi antisipatif dan keberpihakan pada petani bisa menjadi kunci menghadapi gejolak global.