TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Gejolak geopolitik di Timur Tengah dan nilai tukar rupiah yang  bergejolak mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian nasional. Hal tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi berbagai agroinput, mulai dari benih hingga produk perlindungan tanaman (prolitan) atau pestisida.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Media Briefing bertajuk “Harga Agroinput dan Beban Produksi Meningkat: Apa Solusi Industri?” yang diselenggarakan Agroinput Insight.

Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Ayub Darmanto, mengatakan bahwa industri perbenihan saat ini tengah mencermati perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi.

Menurutnya, kenaikan harga minyak berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya produksi benih dalam negeri. Mulai dari mulsa berbahan plastik, pupuk impor, kemasan, hingga berbagai kebutuhan produksi lainnya mengalami tekanan biaya.

“Untuk benih yang diproduksi di dalam negeri, kenaikan harga minyak sangat memengaruhi komponen input produksi. Sementara untuk benih impor, terutama kelompok brassica seperti kubis, brokoli, dan kembang kol, dampaknya lebih terasa karena dipengaruhi juga oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” ujar Ayub.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pelaku usaha perbenihan masih memilih bersikap wait and see sambil memantau perkembangan konflik Timur Tengah serta pergerakan kurs rupiah.

Namun demikian, jika kondisi tidak kunjung membaik dan tekanan biaya terus meningkat, produsen benih diperkirakan tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan penyesuaian harga.

“Jika situasi terus memburuk, kemungkinan kenaikan harga benih bisa mencapai 15 hingga 20 persen. Namun saat ini kami masih melihat perkembangan yang terjadi,” katanya.

Ayub juga mengingatkan petani untuk semakin cermat dalam menentukan komoditas yang akan dibudidayakan agar tidak mengalami kerugian akibat jatuhnya harga saat panen.

Selain itu, ia mendorong petani untuk menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk dan pestisida.

“Petani harus semakin cerdas memilih komoditas yang tepat. Penggunaan pupuk juga harus sesuai kebutuhan tanaman, bukan semakin banyak semakin baik. Begitu juga penggunaan pestisida harus tepat waktu dan tepat sasaran,” tambahnya.

Senada dengan itu, Chairman CropLife Indonesia, Midzon Li Johannis, mengungkapkan bahwa industri produk perlindungan tanaman saat ini menghadapi tekanan ganda akibat kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah.

Padahal, produk perlindungan tanaman memiliki peran strategis dalam menjaga produktivitas pertanian. Menurutnya, sekitar 30 hingga 40 persen keberhasilan produksi tanaman sangat dipengaruhi oleh penggunaan pestisida yang tepat untuk mengendalikan hama dan penyakit.

“Perlindungan tanaman sangat menentukan kuantitas dan kualitas hasil panen. Karena itu, gangguan pada industri prolitan akan berdampak langsung terhadap sektor pangan,” ujarnya.

Midzon menjelaskan, sekitar 85 hingga 90 persen bahan baku pestisida nasional masih berasal dari impor, terutama dari Tiongkok. Sementara bahan aktif maupun bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi pestisida sangat bergantung pada turunan minyak bumi.

Tidak hanya itu, kemasan pestisida yang umumnya menggunakan plastik HDPE juga mengalami kenaikan harga karena dipengaruhi oleh harga minyak dunia.

Dalam struktur biaya produksi pestisida, bahan aktif menyumbang sekitar 40–60 persen biaya, bahan tambahan 20–35 persen, dan kemasan sekitar 15–20 persen. Sebagian besar komponen tersebut masih bergantung pada impor.

“Semua komponen utama produksi pestisida saat ini terdampak oleh kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah. Saat ini kenaikannya memang masih sekitar lima persen, tetapi jika kondisi berlangsung beberapa bulan ke depan, potensi kenaikan biaya bisa mencapai 20 hingga 30 persen,” jelasnya.

Kenaikan harga produk perlindungan tanaman diperkirakan akan berdampak langsung kepada petani sebagai pengguna utama.

Menurut Midzon, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, petani tetap membeli pestisida untuk menjaga produksi sehingga biaya budidaya meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga produk pertanian di tingkat konsumen.

Kedua, petani mengurangi penggunaan pestisida untuk menekan biaya produksi. Namun langkah ini berisiko meningkatkan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan mengganggu pasokan pangan.

“Jika penggunaan pestisida dikurangi secara tidak tepat, tekanan hama dan penyakit tanaman bisa meningkat sehingga produksi menurun dan pasokan pangan menjadi lebih terbatas,” katanya.

Menghadapi situasi tersebut, industri produk perlindungan tanaman telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

Dalam jangka pendek, pelaku industri akan fokus menjaga efisiensi dan menahan kenaikan harga agar tidak terjadi secara agresif sambil menunggu perkembangan situasi geopolitik global.

Selain itu, industri juga mendorong adanya dukungan kebijakan pemerintah berupa insentif fiskal maupun pengurangan tarif tertentu terhadap bahan baku impor untuk membantu menekan biaya produksi.

Sementara dalam jangka panjang, industri berupaya melakukan diversifikasi sumber impor bahan baku, memperkuat rantai pasok dan distribusi, serta mengembangkan konsep ekonomi sirkular untuk pengelolaan kemasan plastik.

Di sisi lain, petani juga didorong untuk menerapkan penggunaan pestisida secara lebih rasional melalui prinsip tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat cara aplikasi guna menjaga efisiensi biaya produksi pertanian.