Senin, 16 September 2019


Cegah Pemalsuan, Beleid Pendaftaran Pestisida Direvisi

29 Mar 2019, 20:55 WIBEditor : Yulianto

Petani dan Babinsa sedang menyemprotkan pestisida | Sumber Foto:Suparman

Dalam Permentan yang baru nantinya akan diatur komposisi bahan aktif/bahan teknis dari pembuat bahan aktif/bahan teknis

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida. Revisi tersebut guna menghindari pemalsuan pestisida  yang kerap terjadi di lapangan. Dalam Permentan yang baru nantinya akan diatur komposisi bahan aktif/bahan teknis dari pembuat bahan aktif/bahan teknis.

Pemalsuan pestisida tentu sangat merugikan petani. Sudah mengeluarkan uang dalam jumlah cukup banyak, ternyata apa yang disemprotkan ke tanaman tak berdampak banyak. Lebih parahnya tanaman petani tetap terserang hama dan penyakit. Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Alhamdulillah, pengedar pestisida palsu yang beroperasi di Kabupaten Brebes berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Brebes, Selasa (27/3) lalu. Pelaku berinisial SN (48) warga Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan SY (48) warga Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang terciduk bersama 1.031 botol kemasan obat palsu berbagai merek.

Pelaku disinyalir telah lama berprofesi sebagai pengedar pestisida palsu yang meresahkan petani bawang merah di Brebes. Modus operandi pelaku yaitu dengan menjual obat palsu tersebut di Brebes lebih murah, dengan selisih harga 20-30% dari produk aslinya.

 

Revisi Permentan

Kasubdit Pestisida, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Lolitha Tasik Taparan saat memberikan arahan rapat umum tahunan anggota CropCare mengatakan, pemerintah saat ini tengah merevisi Permentan No. 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida. Revisi permentan juga terkait persyaratan teknis. Salahsatunya penambahan definisi tentang impurities.

Untuk meningkatkan pendaftaran pestisida alami perlu dilakukan perubahan untuk uji efikasi yang semula 2 unit menjadi 1 unit. Sedangkan untuk efek karsinogenik pada pestisida perlu penmabahan acuan dari lembaga internasional yaitu Joint Meeting Pesticide Residues (JMPR).

Revisi ini akan disyahkan setelah dilaksanakan Pemilu, sehingga masih ada kesempatan untuk memberikan masukan dari masyarakat, khususnya berbagai unsur yang berkepentingan, sehingga dicapai hasil yang terbaik untuk periode mendatang,” kata Lolitha.

Lolitha mengakui, peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman masih sangat besar. Apalagi jika serangan hama dan penyakit telah mencapai ambang batas pengendalian atau ekonomi.

Namun demikian, menurut Lolitha, mengingat pestisida juga mempunyai resiko terhadap keselamatan manusia dan lingkungan, pemerintah berkewajiban mengatur perizinan, peredaran dan penggunaan pestisida agar dapat dimanfaatkan secara bijaksana.

Karena itu penggunaan pestisida di Indonesia diatur untuk dapat meminimalkan dampak yang tidak diinginkan baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. “Penggunaan pestisida harus benar-benar sesuai dengan peraturan dan prosedur, sehingga manfaat yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum CropCare, Joko Suwondo dalam laporannya menyatakan kegiatan CropCare selama periode tahun 2018-2019 (setahun) mengatakan, sampai 26 Maret 2019 Asosiasi CropCare  mempunyai anggota sebanyak 62 perusahaan. Terdiri perusahaan pemegang pendaftaran pestisida/distributor 30, perusahaan pemegang pendaftaran pestisida yang memiliki pabrikan/formulator pestisida 29, perusahaan pabrikan/formulator pestisida 3, perusahaan pemegang pendaftaran pestisida dan pupuk 25, dan perusahaan pupuk 1.  

 

Reporter : Agus
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018