Saturday, 19 September 2020


KKP Ajak Investor Kembangkan Wisata Bahari Pulau-Pulau Kecil

08 Sep 2020, 12:31 WIBEditor : Indarto

Wisata bahari | Sumber Foto:Dok. Humas PRL

 


TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Pulau-pulau kecil punya potensi untuk dikembangkan sebagai wisata bahari. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak pelaku usaha/investor wisata bahari untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pulau Maratua melalui sektor pariwisata.

Seperti Pulau Maratua, Pulau Kakaban, Pulau Derawan, dan Pulau Sangalaki merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Berau- Kalimantan Timur (Kaltim). Sebagai bentuk dukungannya kepada pelaku usaha, Menteri Kelautan dan Perikanan  Edhy Prabowo menyerahkan secara langsung 11 (sebelas) Izin Lokasi Perairan kepada pelaku usaha/investor wisata bahari.

" Hal ini dilakukan untuk mempercepat investasi sekaligus mempermudah kegiatan berusaha sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha," kata Menteri Edhy, di Jakarta, Selasa (8/9).

Menteri Edhy mengatakan, Pulau Maratua merupakan salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditetapkan Melalui Keputusan Presiden No 6 Tahun 2017. Pulau ini juga masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037. Sehingga, pulau ini hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pelestarian lingkungan, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

"Bagi saudara-saudara yang sudah memiliki izin lokasi dan masih ingin mengembangkan usahanya, silakan ajukan ke kami," ujar Edhy.

Dalam kunjungan kerja Menteri Edhy ke Pulau Maratua sebagai pulau terluar, memiliki makna yang penting dan strategis. Diharapkan, dengan kunjungan ini mencerminkan kehadiran dan perhatian negara di pulau kecil terluar agar pengalaman pahit lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tak terulang kembali.

"Kami datang kesini bukan untuk main-main, kami datang untuk membuktikan bahwa negara hadir untuk memajukan pulau terluar Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Aryo Hanggono mengatakan, untuk mendukung pengembangan investasi di pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan terkontrol, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan Permen KP Nomor 8 Tahun 2019 dan Permen KP Nomor 24 Tahun 2019. Dalam Permen KP 8 Tahun 2019 tersebut, pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) haruslah  mendapat Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 kilometer persegi oleh Non-PMA (Penanaman Modal Dalam Negeri) harus mendapat rekomendasi pemanfaatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Permen KP 24 Tahun 2019, untuk pemanfaatan ruang di perairan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan,” kata Aryo.

Aryo mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing. Namun, PMA di pulau kecil wajib melakukan pengalihan saham kepada peserta Indonesia paling sedikit 20 persen  dalam jangka waktu paling lama 10 tahun sejak diterbitkannya izin usaha.

“Luasan lahan di pulau kecil yang akan dimanfaatkan juga dibatasi, paling sedikit 30 persen dari luas pulau dikuasai oleh negara dan luasan lahan yang dapat dimanfaatkan paling banyak 70 persen dari luas pulau. Dari 70 persen itupun pelaku usaha wajib mengalokasikan 30 persen untuk ruang terbuka hijau,” pungkasnya. 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018