Sabtu, 17 Agustus 2019


Bungaran Saragih : Sinergikan Kebijakan Replanting dengan Biofuel

10 Jul 2019, 17:23 WIBEditor : Gesha

Pengamat Pertanian Bungaran Saragih mengatakan agar berkelanjutan, PSR bisa berjalan dengan baik, pemerintah harus punya konsep dengan pembangunan ekonomi masyarakat. | Sumber Foto:INDARTO

Data Ditjen Perkebunan menyebutkan, target PSR tahun 2019 ini yaitu 200 ribu hektar, (ha). Sedangkan data rekomendasi teknis (rekomtek yang sudah masuk per Juni 2019 mencapai sekitar 33 ribu ha.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang dicanangkan pemerintah seharusnya tak sekadar mengganti tanaman tua atau salah benih dengan tanaman baru menggunakan benih bersertifikat.  PSR harusnya disinergikan dengan pembangunan ekonomi daerah bahkan kebijakan pengembangunan bio energi.

Pengamat Pertanian Bungaran Saragih mengatakan agar berkelanjutan, PSR bisa berjalan dengan baik, pemerintah harus punya konsep dengan pembangunan ekonomi masyarakat.  “Karena itu, dalam melakukan replanting harus dibangun juga agrobisnis berbasis sawit yang dikuasai rakyat dari hulu-hilir,” ujar Bungaran Saragih dalam diskusi bertajuk “Seriuskah Program Peremajaan Sawit Rakyat?, Peremajaan Sawit Rakyat Solusi Peningkatan Produktivitas Sawit Nasional, di Jakarta, Rabu (10/7).

Dengan harga TBS petani sawit yang sedang jatuh seperti saat ini, apabila dilakukan replanting,  keuntungan petani dibanding komoditas lain juga tak besar. Untuk itu, PSR seharusnya dikaitkan juga dengan kebijakan pembangunan biofuel pemerintah. 

“Kalau PSR tersebut sudah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah yang punya daya dukung ekonomi, akan terjadi permintaan sawit cukup besar, ekspor pun berkurang dan harga akan naik,” jelas Bungaran.

Benahi Kelola Perkebunan

Bungaran menyebutkan, dengan melakukan PSR ada banyak hal yang harus dibenahi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman rakyat.  “Kami berharap, dalam PSR ini jangan hanya berpikir mengganti tanamannya saja tanpa membenahi tata kelola perkebunannya. Maka dalam hal ini jangan berpikir mikro, tapi juga berpikir makro,” tegas Bungaran.

Menurut Bungaran dalam program PSR ini pemerintah harus bisa men-design tanaman sawit rakyat yang akan dikembangkan.  Sebab jika pemerintah tidak bisa membenahinya,  maka masalah ini akan terus berlanjut ke depan.

Hal yang hampir sama juga diungkapkan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Antarjo Dikin. Menurut Antarjo, dengan melakukan PSR ini kan ada banyak hal yang terbenahi.  

“Pada tahun 1980-an ada banyak lahan terlantar yang sulit untuk dibudidayakan untuk pertanian. Lalu masuklah tanaman kelapa sawit yang mampu mengubah ekonomi masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang sudah 30 tahun menetap disana dan hidup dari kelapa sawit,” jelas Antarjo.

Berkat tanam sawit, petani yang semula tidak punya kendaraan menjadi punya kendaraan sekelas pejabat dan bisa menuaikan ibadah haji.  Tak heran apabila, tanaman kelapa sawit telah mengubah ekonomi masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat yang merasakan dampak ekonominya, tapi juga pemerintah daerah (Pemda) setempat. “Dari kelapa sawit daerah-daerah tumbuh dan berkembang dan itu bukti nyata,” tujar  Antarjo.

 

Antarjo mengakui dengan berkembangnya kelapa sawit rakyat ini, negara luar dalam hal ini Eropa merasa terganggu. Padahal negara Eropa juga melakukan hal yang sama sebelum menjadi seperti saat ini.  “Eropa hanya ingin menang sendiri, padahal dia sendiri untuk menjadi negara maju juga melakukan hal yang sama. Apakah yang dia lakukan pola sustainable?” tanya Antarjo.

Kendati begitu, Antarjo mengakui  permintaan  produk kelapa sawit masih tinggi. Hanya saja, tata kelola industri kelapa sawit di dalam negeri tetap harus dibenahi agar tidak ada lagi celah untuk memojokan komoditas unggulan ini.  “PSR adalah salah satu jawaban untuk membenahi tata kelola sawit kita agar berkelanjutan,” ujarnya.

Data Ditjen Perkebunan menyebutkan, target PSR tahun 2019 ini yaitu 200 ribu hektar, (ha). Sedangkan data rekomendasi teknis (rekomtek yang sudah masuk per Juni 2019 mencapai sekitar 33 ribu ha.

Karena itu, pemerintah melalui Kementan dan BPDPKS akan terus melakukan PKS sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan banyak kebun sawit yang sudah tua. Sedangkan, untuk meningkatkan produksi tak mungkin dengan perluasan lahan. Sehingga, replanting menjadi solusi dalam meningkatkan produksi sawit rakyat.

Data Ditjenbun Kementan menyebutkan, luas perkebunan kelapa sawit  pada tahun 2017 mencapai 12.307.677 ha. Dari jumlah tersebut,  yang dimiliki oleh rakyat atau petani mencapai 4.756.272 ha.  

Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 1979 atau awal perkebunan rakyat. Dari total luas perkebunan kelapa sawit saat itu, hanya 260.939 ha,  dan yang dimiliki oleh petani seluas 3.125 ha. 

 

Reporter : Indarto
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018