TABLOIDSINARTANI.COM -- Uang korupsi CPO Rp13 triliun yang diselamatkan Kejagung bakal dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk beberapa program besar. 

Setelah Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO), Presiden Prabowo memastikan dana tersebut tidak akan mengendap di kas negara begitu saja.

Dana jumbo itu akan digunakan untuk renovasi ribuan sekolah dan pembangunan kampung nelayan modern di seluruh Indonesia.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka bisa dibangun ratusan kampung nelayan yang selama ini luput dari perhatian,” ujar Prabowo dalam acara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Penyerahan uang rampasan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Ia menyebut langkah ini bukan hanya sebagai bentuk pemulihan keuangan negara, tetapi juga simbol keadilan sosial yang nyata.

“Kita akan bangun 1.100 desa nelayan sampai akhir 2026. Anggarannya Rp22 miliar per desa. Jadi Rp13 triliun ini cukup untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan baru,” tegas Prabowo.

Menurut perhitungan pemerintah, satu kampung nelayan biasanya dihuni sekitar 2.000 kepala keluarga, atau setara 5.000 jiwa dengan anak dan istri. Artinya, dari 1.000 kampung nelayan saja, program ini berpotensi memberikan kehidupan lebih layak bagi lima juta warga pesisir.

Prabowo menegaskan, pembangunan kampung nelayan bukan sekadar infrastruktur, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi baru di wilayah pesisir.

Setiap kampung nelayan akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, hingga tempat penyimpanan ikan berteknologi modern.

“Selama 80 tahun Republik berdiri, banyak wilayah nelayan yang belum tersentuh pembangunan layak. Sekarang saatnya mereka diperhatikan,” kata Prabowo dengan nada tegas.

Ia juga menilai uang hasil korupsi yang hampir lenyap itu seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak agar kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang.

“Ini baru satu sektor, yaitu sawit. Bayangkan kalau semua potensi bangsa dikelola dengan benar, berapa banyak rakyat yang bisa hidup sejahtera,” tambahnya.

Langkah Prabowo ini menuai beragam respons di media sosial. Banyak warganet yang memuji kebijakan tersebut karena dinilai konkret dan pro rakyat kecil.

Namun, sebagian lainnya masih menunggu bukti realisasi di lapangan, agar dana Rp13 triliun itu benar-benar sampai ke tangan masyarakat.

Kejaksaan Agung sendiri memastikan bahwa seluruh dana rampasan sudah masuk ke rekening negara dan akan diawasi penggunaannya bersama Kementerian Keuangan.

“Ini bukti sinergi antara penegakan hukum dan pemerintahan untuk kepentingan rakyat,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dengan dana sebesar itu, Prabowo optimistis Indonesia bisa memulai era baru pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pembangunan manusia. “Uang yang dulu hampir hilang, kini kembali untuk rakyat,” pungkasnya.