TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor -- Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, apresiasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dimana produksi pangan naik, semangat petani makin kuat dan biaya produksi lebih terjangkau.

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan capaian yang menggembirakan, terutama di sektor pertanian. Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menilai langkah-langkah pemerintah dalam setahun terakhir sudah berada di jalur tepat untuk memperkuat pondasi kedaulatan pangan.

Titiek menegaskan, arah pembangunan nasional yang tertuang dalam 17 Program Prioritas Nasional dan 8 Asta Cita, sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, mulai memberi dampak nyata di lapangan. “Kita melihat pemerintah bekerja cepat, terukur, dan fokus. Hasilnya sudah mulai terlihat jelas pada sektor pangan yang merupakan hulu dari kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari–Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54 persen atau setara 4,15 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadi salah satu catatan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Tak hanya itu, cadangan beras pemerintah (CBP) juga menyentuh rekor tertinggi, lebih dari 4,2 juta ton. Titiek menekankan bahwa capaian ini menjadi indikator strategi peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan berjalan efektif.

“Ini bukan sekadar angka di laporan. Ini bukti bahwa lahan kita produktif, petani kita bekerja, dan pemerintah hadir memastikan sistemnya berjalan,” ujarnya.

Seiring dengan meningkatnya produksi, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah serta HPP jagung pipilan kering di tingkat petani, sebagai penopang utama semangat produksi.

“Ketika harga di tingkat petani terjaga, mereka berani menanam, berani investasi, dan berani memperluas produksi,” jelas Titiek.

Selain itu, pemerintah merampingkan 145 regulasi pupuk menjadi lebih sederhana dan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Langkah ini disambut luas oleh petani karena membantu menekan biaya produksi.

“Bagi petani, ini bukan sekadar angka, tetapi napas baru yang membuat usaha tani lebih terjangkau,” tambahnya.

Data juga menunjukkan tren positif kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,3 pada September 2024 menjadi 124,05 pada November 2025.

Titiek menyebut kenaikan ini sebagai “sinyal posisi” yang menunjukkan daya beli dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak. “Ini bukti bahwa kebijakan yang pro-produksi dan pro-petani mulai membuahkan hasil,” ujarnya.

Titiek menegaskan, swasembada pangan tidak cukup dicapai dalam bentuk angka produksi atau klaim politik. Swasembada harus melekat dengan kesejahteraan petani.

“Produksi tinggi itu penting, tapi lebih penting petani mendapatkan manfaatnya. Swasembada harus identik dengan naiknya kesejahteraan petani, bukan sekadar prestasi di atas kertas,” tegasnya.

Meski capaian positif terlihat, Titiek menilai pekerjaan rumah sektor pangan masih banyak. Pemerintah dan DPR harus terus memastikan program prioritas berjalan konsisten, termasuk memperkuat hilirisasi, mengurangi ketergantungan impor, dan mengawal distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

“Kita sudah menapaki jalur yang benar, tetapi tanggung jawab kita masih panjang. Satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan fondasi yang kuat, tinggal bagaimana kita menjaga momentum ini agar semangat produksi petani tidak pernah padam,” katanya.

Ia mengajak seluruh stakeholder pertanian, petani, penyuluh, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk bergerak bersama menjaga pertumbuhan sektor pertanian agar tetap stabil.

“Kalau petani kuat, Indonesia kuat,” tutup Titiek Soeharto.